Perjaka-Perawan?

Oleh: Gentry Amalo

Baru baru ini, Bambang Bayu Suseno, anggota DPRD Jambi mewacanakan tentang perlu dilakukannya tes keperawanan bagi para calon siswi sekolah.

Entah apa yang ada dalam benak anggota dewan Komisi IV DPRD Jambi yang satu ini.

Kepada Antara, Bambang Bayu Suseno mengatakan wacana tes kegadisan untuk penerimaan siswa baru (PSB) yang diusulkannya tidak perlu dilakukan secara fisik.

“Dalam tes itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan secara fisik, tetapi hanya berupa tes wawancara atau konseling yang dilakukan oleh tim konseling terdiri para psikolog,” jelas Bambang, Selasa (28/9), menanggapi polemik tentang usulan tes kegadisan untuk PSB yang dilontarkannya.

Dengan wawancara atau konseling, kata Bambang, diharapkan ada keterbukaan generasi muda terhadap persoalan kegadisan.

Bukan hanya siswi yang dilakukan tes kegadisan, melainkan juga keperjakaan bagi pria.

“Ketika ada yang sudah tidak perawan dan perjaka, mereka tetap dapat menjalankan pendidikan dengan masukan, bimbingan, saran dari tim konseling,” katanya menjelaskan.

Menurut Bambang Bayu Suseno, Ia melontarkan wacana ini didasari keprihatinannya terhadap banyaknya perilaku seks bebas yang dilakukan remaja dan maraknya akses situs-situs porno di internet.

Ia mengatakan wacana itu merupakan pemikiran untuk kepentingan pendidikan akhlak dan moral di dunia pendidikan secara nasional.

Bambang menyatakan menurunnya moral juga disebabkan oleh minimnya pendidikan agama sebagai tuntunan hidup, pengawasan orang tua yang longgar, khususnya di kota-kota besar.

Menurut Bambang, persoalan ini perlu untuk dipikirkan bersama agar perilaku akhlak dan moral generasi muda semakin baik.

“Sebagai bentuk `shock therapy` yang bersifat preventif, maka diperlukanlah tes kegadisan,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa kegadisan hilang bisa karena faktor olahraga, kecelakaan, namun juga bisa disebabkan kesengajaan karena akhlak yang buruk.

“Hal-hal seperti itu pasti tidak pernah diketahui oleh orang tua. Dan, hal ini pasti akan mengganggu kejiwaan selama menjalani pendidikan,” ujarnya.

Menurut Bambang, diperlukan pembahasan mendalam agar pendidikan yang menciptakan generasi muda yang berakhlak dan bermoral dapat segera terwujud.

Wacana yang dilontarkan Bambang Bayu Suseno ini tentu saja mendapat kritikan pedas dari banyak pihak. Henry Mansur, rekan sejawat Bambang di DPRD Jambi misalnya, melontarkan kritik yang santun tetapi cukup pedas.

Menurut Henry Mansur, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Provinsi Jambi menilai wacana penerapan tes keperawanan bagi siswi baru SLTP dan SLTA bukan solusi yang tepat dan tidak dapat diterapkan.

“Penerapan tes keperawanan bagi siswi dalam penerimaan siswa baru (PSB) bukan solusi tepat. Yang paling penting ialah menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini kepada generasi muda, program itu yang perlu diperkuat oleh pemerintah saat ini,” katanya ketika diminta tanggapannya di Jambi Minggu (26/9).

Menanggapi wacana tersebut Anggota Komisi X DPR bidang Pendidikan dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh menilai bahwa tes keperawanan bagi pelajar perempuan bisa dianggap melanggar konstitusi yang berlaku.

“Wacana tes keperawanan ini nantinya dapat dianggap inskontitusional karena negara menjamin setiap warganegara (WN) untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya, di Jakarta, Senin (4/10).

Wacana Tes Keperawanan/Keperjakaan bagi para calon siswa-siswi di Jambi ini merupakan bentuk Diskriminasi atas Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan yang layak. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk Diskriminasi atas Moralitas yang diberikan oleh anggota DPRD setempat.

Alasan Bambang Bayu Suseno bahwa moralitas generasi penerus bangsa ini turun akibat banyaknya perilaku seks bebas yang dilakukan remaja dan maraknya akses situs-situs porno di internet sungguh-sungguh tidak beralasan dan sangat tidak manusiawi!!

Bagi saya, anggota dewan yang terhormat seperti Bambang Bayu Suseno ini wajib kembali mempelajari sejarah awal terbentuknya ide berbangsa dan bernegara di tahun 1908 – 1928.

Dimana negara ini ada dan berdiri karena pendidikan atas kesadaran akan sebuah kemerdekaan yang sejati dan lepas dari penindasan termasuk penindasan moral dan mental.

Tujuan negara ini berdiri, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyatnya, bukankah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang terjangkau, layak serta bermutu???

Saya memahami pikiran dan keprihatinan Bambang Bayu Seseno sebagai wakil rakyat, tetapi persoalan moralitas generasi muda yang hidup dengan seks bebas dan “penyalahgunaan” NAPZA yang selama ini ada, merupakan indikasi kegagalan sebuah pendidikan yang mengatasnamakan “agama dan moralitas”.

Persoalan maraknya seks bebas dikalangan anak muda kita bukan hanya disebabkan oleh situs porno di internet semata.

Jika situs porno dituding sebagai salah satu penyebab maka yang harus dilakukan adalah menerapkan regulasi yang jelas dan tegas dan bukan malah menjadikan keperawanan sebagai salah satu syarat bagi para calon pelajar masuk sekolah.

Cobalah melihat negeri sahabat kita Republik Rakyat China, negeri komunis ala Mao Tze Tung ini menjaga ketat moralitas generasi mudanya dengan meminta Google untuk mensortir dan menghapuskan situs-situs porno dari daftar pencarian di mesin pencari terbesar di dunia tersebut.

Jika Google tidak mau menuruti permintaan China maka pemerintah China akan menutup akses Google di China. Setelah beberapa kali negosiasi, akhirnya Google pun terpaksa mengalah.

Xinhua melaporkan bahwa Pemerintah China pada dua minggu pertama Januari 2009 telah memblokir sedikitnya 41 jaringan laman internet karena berisi materi porno dan cabul.

Langkah ini adalah bagian dari aksi selama satu bulan guna membersihkan saluran internet dari situs-situs pornografi di negeri itu.

“Semua situs yang diblokir itu melanggar peraturan utama dan peraturan lainnya mengenai penyebaran kepada umum gambar seksual,” papar Kantor Operasi Khusus bagi Penindasan atas Isi Cabul dan Porno online.

Kantor Penerangan Dewan Negara China, Kementerian Budaya dan Keamanan Masyarakat serta empat lembaga lain pemerintah melancarkan penindasan terhadap pornografi online karena penyebaran pornografi kepada umum merupakan pelanggaran di China.

Pemerintah China menyiarkan dua daftar hitam jaringan laman Internet serta portal yang melanggar peraturan Internet di negeri komunis tersebut.

China berjanji akan terus mengungkap, menghukum atau bahkan menutup jaringan laman yang menolak untuk memperbaiki kesalahan. Menurut kantor operasi khusus, penindasan tersebut adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat buat anak-anak.

Sejauh ini, 19 laman Internet China, termasuk mesin pencari Google dan Baidu, telah mengirim permintaan maaf secara online setelah tersiar tuduhan keduanya lamban dalam menghapus isi cabul dan porno atau hubungan dengan laman porno.

Pertanyaannya bisakah pemerintah dan legislatif kita bersikap tegas terhadap situs yang memuat konten pornografi di dunia maya kita?

Dan solusi yang mungkin tepat adalah seperti yang dilakukan pemerintah China yakni menghapuskan atau menyaring semua situs yang memuat pornografi dan berujung pada seks bebas dan pergaulan tanpa batas, dan bukan malah melihat melakukan tes keperawanan seseorang.

Karena jika masih perawan atau tidaknya mudah dilihat secara fisik pada saluran vagina, tetapi bagaimana dengan laki-laki yang bersunat?? apakah masih bisa dilihat dia masih perjakan atau tidak??.

Lantas “shock therapy” macam apa yang ada dibenak Bambang Bayu Suseno, anggota Dewan yang terhormat?. Haruskah banyak anak muda terutama calon siswi yang tidak bisa sekolah hanya gara-gara dia tidak perawan lagi?? (G)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *