Jika Papua Bagian dari Indonesia, Kenapa Rakyat Papua Harus Disiksa Militer?

Penyiksaan warga Papua oleh anggota KOSTRAD

Kabar memilukan sekaligus memalukan bagi Indonesia kembali terdengar santer di luar negeri.

Kabar memilukan ini adalah masih adanya penyiksaan atas rakyat Papua yang dituding sebagai anggota gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sementara hal yang memalukan karena pelaku penyiksaan tersebut teridentifikasi sebagai prajurit TNI.

Sedih bercampur pilu melihat rakyat Papua terus menerus menjadi korban kebiadaban prajurit TNI. Kali ini yang menjadi korban kebrutalan aparat negara adalah dua warga di Puncak Jaya.

Video berdurasi 4 menit 47 detik ini beredar sejak Sabtu (16/10/2010) kemarin di situs YouTube. Dalam video ini jelas menggambarkan tindak penganiayaan yang dilakukan militer Indonesia atas sejumlah warga Papua, yang dituduh terlibat Organisasi Papua Merdeka  (OPM).

Dalam rekaman video yang diduga dibuat oleh salah satu pelaku penyiksaan tersebut, terlihat jelas bahwa para prajurit TNI AD (KOSTRAD), dengan sengaja memukul, menendang, menyiksa bahkan menyundut dengan api kelamin salah satu tersangka anggota OPM tersebut.

Harian The Sidney Morning Herald (TSMH), Australia, mengatakan bahwa kedua warga Papua yang menjadi korban tersebut berbicara kepada salah seorang interogator dalam bahasa Indonesia dialek Lani, salah satu suku yang mendiami dataran tinggi Puncak Jaya. Sementara terdengar jelas dua anggota TNI yang melakukan penyiksaan tersebut berbicara dalam bahasa Indonesia dialek Jawa dan Ambon.

Tidak hanya TSMH saja, media nasional seperti KOMPAS pun menyiarkan kabar memilukan dan memalukan ini. Menurut KOMPAS, lembaga Asian Human Rights Commission yang melansir video ini terlihat mengarahkan hasil rekaman tersebut untuk mempropagandakan kekejaman Indonesia dalam penanganan Papua.

Dalam salah satu bagian video tersebut, mereka menuliskan, “Indonesia ratified the United Nations Convention Against Torture in 1998, but has still not stopped using torture”.

Sementara The Asian Human Rights Commission (AHRC) yang bermarkas di HongKong dalam siaran persnya atas video yang sempat beredar di YouTube.com ini mengatakan bahwa video tersebut dibuat dan direkam dengan menggunakan kamera telepon genggam.

AHRC memastikan bahwa lokasi kejadian berada di daerah Tingginambut. berikut siaran pers AHRC, yang diambil dari situs www.ahrchk.net:

FOR IMMEDIATE RELEASE
PRESS RELEASE

AHRC-PRL-021-2010

INDONESIA: Video of the military torturing indigenous Papuans surfaced

(Hong Kong, October 17, 2010) The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received video footage from sources in West Papua, who must remain anonymous for security reasons, showing the torture of indigenous Papuans by the Indonesian military (TNI). The full video can be viewed here. The AHRC has chosen to remove some of the scenes showing the burning of one of the victims’genitals.

The video was recently recorded in the Tingginambut area in West Papua. The current whereabouts of the victims in this video are unknown. The AHRC understands that both incidents in the video involved members of the Indonesian military. The first incident shows uniformed members of the Indonesian army ill-treating indigenous Papuans. The second incident also reportedly involves members of the army committing grave abuses.

“This is only one of numerous cases of torture by the military in Papua that has been reported to us,” explained Wong Kai Shing, Executive Director of the AHRC. “The Indonesian government must adopt a zero-tolerance policy concerning torture, as recommended by the United Nations (UN) Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Dr. Manfred Nowak” he continued.

Indonesia ratified the UN Convention Against Torture in 1998, but acts of torture continue to go unpunished. As a result, torture is in fact encouraged as a mean of interrogation and intimidation by the police and the military.

The military enjoys special immunity, since its members cannot be held accountable in civilian courts. Military courts are known to give at best only lenient punishments for serious human rights violations, and often do not punish those thought to be responsible at all.

The Indonesian military regularly runs so-called sweeping operations including the burning of village houses, killing of livestock, arrests and other forms of intimidation in areas where separatists are suspected of being located.

“The people who suffer most from anti-separatist sweeping operations by the military are innocent civilians” Wong Kai Shing reminded. “The Indonesian government has to ensure impartial investigations into the cruel acts of violence portrayed in this video. All perpetrators have to be brought to justice” he said.

The government of Indonesia has deployed a significant military force in Papua, ostensibly to ensure security, but as a result numerous serious human rights violations are being committed. This approach has heightened tensions and has worsened the conflict. Repeated requests by West Papuans for dialogue under international supervision have not yet been answered by Jakarta.

West Papua comprises Indonesia’s richest provinces in terms of resources, and the autonomy law concerning Papua effectively exists only on paper, as it has not resulted in any decrease in poverty in practice.

The repressive environment in West Papua makes human rights work very difficult for local activists. Foreign journalists and human rights organisations are not given visas to enter the region. The recent killing of a journalist in Merauke, Papua and the indiscriminate shooting at a crowd by the police that resulted in several deaths in Wamena are examples of the serious violations taking place in Papua. Several activists remain imprisoned for having peacefully voiced their political views.

It is imperative that the Indonesian government strongly condemn all acts of torture and ensure that those in the military that are responsible for the acts documented in the torture video are brought to justice for their crimes. Crimes by members of the military against civilians must be tried by civilian courts and the law must be reformed in order to ensure this.

Sweeping operations by the military, that involve indiscriminate and excessive use of force and numerous widespread human rights violations, must be halted. Policies and acts of intimidation against human rights defenders must also be put to an end and rights enshrined in the country’s constitution and its obligations under international law must be guaranteed at all times, throughout the country, including in West Papua. Beyond this, the Indonesian government should ensure that the Anti Corruption Commission (KPK) is fighting corruption in the public service effectively in Papua as a priority, in order to combat the rampant disappearance of autonomy fund budgets, in order to enable development and the improvement of life for all in West Papua.

For more information, please contact:
Wong Kai Shing, Executive Director, Hong Kong, +852 26986339

# # #

About AHRC: The Asian Human Rights Commission is a regional non-governmental organisation monitoring and lobbying human rights issues in Asia. The Hong Kong-based group was founded in 1984.

Posted on 2010-10-17

Menanggapi beredarnya video penyiksaan tersebut, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum mendengar mengenai video itu. Namun dia akan melakukan pengecekan.

“Saya harus cek dulu. Saya baru terima laporannya. Sedang kita perintahkan untuk dicek kebenarannya,” jelas Agus saat ditemui Detik.com di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2010).

Pertanyaannya kemudian adalah pantaskan penyiksaan tersebut dilakukan oleh militer kita? Dan jika Papua bagian dari Indonesia, kenapa rakyat Papua harus terus disiksa demikian kejam dan brutal atas nama melaksanakan “TUGAS NEGARA”?

Entahlah, tetapi sejak Mayor Jenderal Soeharto melakukan kudeta militer atas Presiden Soekarno pada 1965-1966, aneka peristiwa tindakan penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa hingga pembunuhan atas nama negara dengan alasan menyelamatkan PANCASILA dan NKRI terus dilakukan oleh militer dan polisi.

Ujung-ujungnya jangan pernah menyalahkan kaum muda Papua jika kebencian mereka atas NKRI semakin meningkat dan bersimpati pada OPM karena perbuatan brutal anggota TNI dan POLRI itu sendiri.

Apa yang dilakukan oleh sebagian prajurit TNI di Puncak Jaya ini jelas-jelas kontra produktif atas politik pencitraan yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, terlebih lagi Panglima KOSTRAD saat ini dijabat oleh Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo, yang tidak lain adalah adik ipar presiden SBY.(G)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *