Oknum TNI Pelaku Penyiksaan

Rabu (20/10), Komnas HAM melalui salah satu komisionernya Stanley Adi memastikan validitas rekaman video tindak kekerasan yang dilakukan para prajurit TNI atas beberapa warga Tingginambut, Puncak Jaya.

Selain itu penjelasan Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesko Wonda kepada TEMPO Interaktif, Jumat (22/10) bahwa warga tersebut adalah warga sipil dan bukan anggota TPM/OPM sudah cukup menjadi bukti bahwa tindak kekerasan di Tingginambut tersebut memang pernah terjadi.

Kedua hal ini jelas memberikan hantaman balik pada komentar keraguan atas validitas video tersebut yang disampaikan oleh “pakar” telematika Roy Suryo beberapa hari lalu.

Pada Rabu (20/10) lalu Roy Suryo yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI diberitakan meragukan validitas rekaman video tersebut.

“Setelah saya perhatikan dan saya unggah terdapat banyak hal yang meragukan dari video yang sempat beredar di Youtube,” kata Roy Suryo saat dihubungi Antaranews.com, di Jakarta.

Menurut Roy Suryo, sejumlah hal yang meragukan dari tindak kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI itu antara lain dialog yang dilakukan sangat tidak sesuai. Selain itu juga tanda kepangkatan yang letaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

“Memang yang melakukan tindak kekerasan menggunakan baju loreng seperti halnya anggota TNI . Tapi dari hasil analisis saya, banyak hal yang sangat meragukan sehingga kebenarannya patut dipertanyakan,” katanya.

Menurut Roy Suryo, analisis tersebut telah dilakukan dengan cara-cara yang ilmiah sehingga dapat disimpulkan bahwa kebenaran adanya kekerasan yang dilakukan prajurit TNI melalui Youtube tersebut sangat meragukan.

Penjelasan dari Komnas HAM dan kepastian dari ketua DPRD Puncak Jaya merupakan hantaman yang cukup telak bagi “pakar” telematika sekaliber Roy Suryo yang kerap asal bicara mencari sensasi publikasi media.

Jika diibaratkan pada permainan sepak bola (maaf) maka Skor 2:0 ini bertambah menjadi 3:0 setelah pada Jumat (22/10) kemarin Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto menyatakan dengan tegas bahwa para pelaku merupakan anggota TNI.

Tidak hanya itu saja, saya melihat skor ini kemudian bertambah menjadi 4:0 saat Presiden SBY yang juga merupakan Pembina Partai Demokrat tempat dimana Roy Suryo “mengabdikan” ke”pakar”annya memerintahkan jajaran kabinetnya termasuk TNI untuk mengusut tuntas kasus tindak kekerasan yang menewaskan Pendeta Kindeman Gire tersebut.

Bagi saya, pernyataan mencari sensasi seperti ini bukan sekali dua kali dilakukan oleh anggota dewan yang terhormat Roy Suryo. Sebaiknya Roy Suryo bersikap hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan kerja-kerja pemerintahan. Sebab Partai Demokrat dimana Roy Suryo mangabdi saat ini adalah partai yang berkuasa atas jalannya pemerintahan.

Jika Roy Suryo tidak berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya maka sudah pasti akan memperburuk politik pencitraan yang selama ini dijalankan oleh SBY dan kabinetnya.

Jabatan sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi masalah luar negeri, intelijen, komunikasi, serta pertahanan keamanan sungguh benar-benar dipertaruhkan. Hendaknya masukan ini menjadi bahan pertimbangan para pemimpin Partai Demokrat itu sendiri.(G)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *