Komunitas Samin Usulkan Tokohnya Jadi Pahlawan Nasional

Presiden SBY

Oleh: Gentry Amalo

Pada November ini, selain memperingati hari Pahlawan 10 November 1945, media kita juga ramai memberitakan usulan dan penolakan tentang pantas tidaknya Jenderal Besar Haji Moh. Soeharto menerima anugerah gelar Pahlawan Nasional.

Kendati Presiden SBY telah memutuskan tidak memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar Soeharto, namun kesempatan itu masih ada pada periode berikutnya.

Soeharto saat masih perwira menengah

Tidak menutup kemungkinan jika rejim kekuasaan berganti nanti maka Jenderal Besar Haji Moh. Soeharto akan dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional seperti yang selama ini diperjuangkan oleh Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta para pendukung Orde Baru lainnya.

Pencalonan tokoh pelanggar HAM dan koruptor seperti Soeharto ini tentu saja membuat berang para aktifis HAM dan mantan aktifis mahasiswa era 96 – 98.

Bahkan belasan mantan aktifis 98 di Jakarta pada 23 November kemarin mengambil sikap untuk melakukan uji materi kehadapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU no 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Bukannya mendukung proses uji materi ini, tetapi MK malah mengecam. Hal ini terbukti dari pernyataan Maria Farida Indarti, salah seorang hakim MK yang menganggap materi uji publik itu sudah kadaluwarsa seiring tidak dipenuhinya usulan pengangkatan/pemberian gelar kepada Jenderal Besar Haji Moh. Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden SBY.

Kendati mendapat kecaman dari salah seorang hakim MK, namun upaya ini tidak surut dan tidak boleh surut. Upaya uji materi ini adalah salah satu jalan untuk membentengi agar koruptor dan pelaku pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Indonesia dimasa lalu tidak masuk dalam bursa calon ataupun penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dari pemerintah RI dalam bidang apapun.

Mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan KKN tidak layak disebut pahlawan.

Karena jelas sudah bahwa pelaku KKN adalah penghianat bangsa. Sepanjang hidupnya mereka melakukan persengkongkolan untuk mencuri dan menggelapkan uang negara yang adalah uang rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya (baca: partainya!!).

Masih soal kepahlawanan, hari ini di Blora, Komunitas Samin yang dikenal dengan nama Sedulur Sikep, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Samin Surosentiko dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

“Ajaran Samin tidak hanya dikenal di Blora, tetapi juga menyebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di antaranya mengajak pengikut dan masyarakat melawan Belanda yang sering bertindak kasar dan memeras rakyat,” kata tokoh Sedulur Sikep, Pramugi Prawiro Wijoyo, di Blora, Jawa Tengah, Senin (29/11).

Menurut Pramugi Prawiro Wijoyo, ajaran yang diberikan Samin Surosentiko adalah ajaran budi pekerti luhur dan perlawanan kepada penjajah Belanda tanpa senjata (tanpa kekerasan), dengan menggali potensi lokal masyarakat yang jujur dan suka menolong untuk mengembangkan ajarannya.

Raden Kohar alias Samin Surosentiko

Menurut Sedulur Sikep, seorang Samin Surosentiko layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena Samin merupakan sosok pejuang yang membawa pencerahan dengan caranya sendiri.

Menanggapi usulan ini, Bupati Blora Djoko Nugroho, mengatakan, setuju dengan usulan tersebut dan akan berusaha meneruskan usulan Sedulur Sikep ke Pemerintah Pusat, serta berharap kekayaan lokal dan kearifan yang ada di masyarakat bisa dilestarikan.

Apa yang dilakukan Samin Surosentiko kala itu memang perlu dikaji lebih mendalam lagi oleh para ahli sejarah dan antropologi, mengingat Samin adalah tokoh yang unik dan berkarakter.

Karena keunikan inilah pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu pun khawatir atas apa yang dilakukan Samin dan pengikutnya, sehingga mau tidak mau Samin pun harus menjalani masa pembuangan ke Sumatera Barat hingga meninggal di Padang pada 1914.

Menurut hemat saya, usulan komunitas Sedulur Sikep ini cukup masuk di akal sehat, karena perjuangan melawan penindasan pendudukan kolonial dapat dilakukan dengan cara apapun termasuk dengan cara-cara tanpa kekerasan seperti yang dilakukan oleh Samin Surosentiko dan pengikutnya ini.

Samin Surosentiko hanyalah orang biasa yang dengan kepolosan dan kejujurannya memimpin komunitasnya.

Apalagi Samin Surosentiko tidak pernah memiliki catatan buruk di mata masyarakat terkait pelanggaran HAM dan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Saya yakin, masih banyak tokoh-tokoh pejuang lainnya yang benar-benar berjuang melawan penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda, mereka tidak pernah bercita-cita menjadi pahlawan bangsa dan mereka juga tidak pernah bercita-cita dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

Mereka juga tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak seperti yang dilakukan oleh Jenderal Besar Haji Moh. Soeharto dan kroni kroni Orde Barunya dimasa dia berkuasa.(G)

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *