Indonesia - Timor Leste

Kabar duka datang dari tanah Timor, dimana sepasukan tentara terlatih kembali menganiaya warga sipil karena persoalan sepele yakni TERSINGGUNG..!!

Kabar duka ini berbuah pada sebuah pernyataan sikap yang pantas mewakili perasaan rakyat Timor, khususnya rakyat Timor yang menetap di perbatasan Republik Indonesia dan Republic Democratic Timor Leste.

Oleh Elcid Li, seorang kawan lama saat kami sama-sama di TV7 pernyataan sikap ini di tag pada laman Facebook saya.

Atas dasar sila kelima Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, maka saya merasa wajib menyebarluaskan pernyataan sikap ini, termasuk siaran pers dari Solidaritas Warga Indonesia dan Timor Leste.

Berikut pernyaaan sikap ini:

Solidaritas Warga Indonesia dan Timor Leste

Pernyataan Dukacita atas Kematian Charles Mali di Atambua

Kami sejumlah warga Indonesia dan Timor Leste di Dili yang menginginkan terjalinnya hubungan yang baik antara kedua bangsa menyatakan turut berdukacita atas terjadinya kematian penduduk sipil akibat penganiayaan oleh anggota TNI di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu lalu.

Peristiwa bermula pada tanggal 5 Maret 2011 enam orang pemuda yang diduga dalam keadaan mabuk meminta uang dan mengancam seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Infantri 744 yang bermarkas di Tobir, Kabupaten Belu, NTT.

Sore harinya beberapa orang anggota Yonif 744 mencari para pemuda tersebut. Mereka semua tidak ada.

Pada 8 Maret 2011, dua orang anggota Yonif 744 mendatangi orang tua dua dari tujuh pemuda yang dicari, Charles dan Heri Mali, dan membawa orangtua mereka, Raimundus Mali dan Modesta Dau, serta mewajibkan keduanya melakukan wajib lapor ke pos Yonif 744 di Tobir sampai kedua anaknya ditemukan. Pada malam hari 12 Maret, Delvin Mali (kakak dari Charles dan Heri mali) berhasil menemukan kedua adiknya ini.

Keesokan harinya, Delvin Mali bersama Ibunya Modesta Dau menyerahkan kedua anggota keluarga mereka ke Yonif 744 di Tobir dan mendapat jaminan bahwa anak-anaknya tidak akan disiska.

Ternyata keduanya disiksa bergiliran oleh sejumlah anggota Yonif 744, dan kakak beradik itu diharuskan berkelahi satu sama lain. Akibat penganiayaan, kedua kakak beradik itu pingsan dan dibawa ke rumah sakit, namun Charles meninggal dunia dalam perjalanan dan Heri muntah-muntah dan kencing darah.

Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, Modesta Dau meninggal dunia setelah beberapa kali berusaha melakukan bunuh diri, karena merasa bersalah turut menyebabkan kematian anaknya dengan menyerahkan mereka pada Yonif 744.

Atas kejadian tersebut kami menyatakan:

  1. Mengutuk keras penyiksaan aparat TNI terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan kematian
  2. Menuntut agar para pelaku segera diadili dalam suatu proses yang terbuka untuk masyarakat umum

Kami beranggapan bahwa penganiayaan dan kematian tersebut terjadi sebagai ekses dari kehadiran TNI yang berlebihan di Timor Barat khususnya dan Nusa Tenggara Timur umumnya.

Setelah kemerdekaan Timor-Leste terjadi peningkatan kekuatan militer di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Timor Barat pasukan infanteri ‘organik’ bertambah menjadi dua batalyon, yang salah satunya adalah Yonif 744 yang dipindahkan dari Timor Timur (yang setelah merdeka menjadi Timor-Leste) pada September 1999 ke Tobir di Kabupatan Belu.

Selain itu di sepanjang perbatasan digelar satu batalyon infanteri bersenjata lengkap berkekuatan 1000 orang yang menjaga perbatasan dalam pos-pos yang seluruhnya berjumlah 38.

Selanjutnya tahun lalu didirikan Brigade Infanteri 21/Komodo di Camplong yang membawahi kedua batalyon infanteri tersebut.

TNI masih memiliki rencana untuk meningkatkan kekuatannya di NTT, yaitu membangun satu Komando Resort Militer (Korem) di Flores, satu batalyon infanteri di Ende (Flores),  satu batalyon artileri medan di Kefamenanu, satu batalyon artileri pertahanan udara di SoE (Kabupaten Timor Tengah Selatan), satu batalyon kavaleri di Kabupaten Belu, dan satu detasemen pasukan zeni tempur (Zipur) di Soe.

Akumulasi tentara yang sangat berlebihan telah membawa ekses negatif berupa kekerasan terhadap penduduk sipil di Timor Barat.

Beberapa kasus yang menonjol antara lain pemukulan terhadap rohaniwan Katholik, Pastor John Oki (2008), pemukulan Pastor Beatus Nino (Romo Bento) (September 2010). Pemukulan terhadap penduduk sipil terjadi pada Emanuel Kolo (November 2008), Jacobus Pausobe (September 2009), terhadap Goris Maneak dan Siprianus Nesi (November 2009).

Tidak jarang tindakan kekerasan dilakukan oleh anggota TNI penjaga perbatasan terhadap mereka yang disangka melakukan tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak (BBM).

Pihak TNI menyatakan bahwa peningkatan kekuatan militer di Timor Barat dilakukan karena wilayah ini berbatasan dengan negara lain.

Tetapi, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa ancaman terhadap perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor-Leste bukan berupa ancaman militer tetapi lebih merupakan tindak pidana, yaitu: perdagangan ilegal/penyelundupan, lintas batas ilegal, trafficking, penggarapan kebun secara ilegal (illegal farming), dan sengketa tanah.

Pengamatan oleh para komandan lapangan TNI juga menunjukkan hal yang sama[1].

Berdasarkan pengamatan tersebut, kami beranggapan bahwa cara pengamanan perbatasan yang militeristis sangat tidak tepat diberlakukan untuk perbatasan RI-RDTL.

Tindak pidana sudah selayaknya dihadapi oleh aparat yang kompeten, yaitu kepolisian dan bukan oleh militer yang kompetensinya adalah berperang.

Indonesia dan Timor-Leste bukanlah dua negara yang bermusuhan, tetapi dua sahabat yang sedang menjalin kerjasama bilateral di berbagai bidang.

Kedua negara juga bekerja sama di tingkat regional dan multilateral, dan Indonesia bahkan menjadi sponsor Timor-Leste untuk menjadi anggota ASEAN.

Bangsa Indonesia dan bangsa Timor-Leste adalah dua bangsa yang cinta damai dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan secara damai. Oleh karena itu kami meminta agar pemerintah RI melakukan proses demiliterisasi di Timor Barat khususnya dan di Nusa Tenggara Timur (NTT) umumnya.

Peningkatan kekuatan militer di perbatasan tidaklah diperlukan dan hanya menimbulkan ekses terhadap penduduk lokal.

Kami menyerukan agar pemerintah RI segera mengimplementasikan kebijakan pengelolaan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan yang sudah direncanakannya dan meningkatkan pengamanan perbatasan secara bersama dengan Timor-Leste. Sekaligus kami amat berharap tidak lagi terjadi korban di daerah perbatasan lagi.

Sekali lagi, kami ucapkan bela sungkawa untuk Charles Mali dan Modesta Dau[2], yang telah meninggal dalam sebuah tragedi di daerah perbatasan, dan sekaligus menghimbau kepada kita yang masih hidup di Bumi yang sama untuk berjuang dan memastikan bahwa kematian-kematian semacam ini seharusnya sudah merupakan kejadian yang terakhir.

Atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab kami meminta agar ada kebijakan tegas yang diambil, selain kata maaf dan meletakan kasus ini hanya di tingkat oknum semata.

Kami yang berduka dan atas nama warga dua bangsa yang merdeka dan ingin memperjuangkan hidup yang lebih baik. Semua manusia harus memperjuangkan hidup.

Dili, 17 Maret 2011


Elcid Li

Sisto dos Santos

[1] Antara lain dikemukakan dalam Presentasi Komandan Korem 161/WS Kolonel I Dewa Ketut Siangan dalam lokakarnya “Security Sector Reform,” diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang Kupang, di Atambua, 20 Agustus 2010.
[2] Kronologi ini dalam surat pernyataan ini kami perpendek dari kronologi yang dibuat oleh Romo Leo Mali, yang merupakan paman dan ipar dari Charles Mali dan Modesta Dau. Rm. Leo Mali adalah bekas Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Kupang yang juga merupakan warga perbatasan.

—————-


Press Release

Solidaritas Warga Indonesia dan Timor Leste (SWITL) Mengutuk Penyiksaan dan Pembunuhan terhadap Charles Mali di Atambua, daerah Perbatasan Indonesia & Timor Leste, yang merupakan ekses dari Pendekatan militeristik di daerah perbatasan darat.

Pada hari Selasa 16 Maret 2011, Solidaritas Warga Indonesia dan Timor Leste menemui Duta Besar Indonesia, Eddy Setiadi, di KBRI, Dili untuk menyatakan duka cita atas kematian Charles Mali pada hari minggu, 13 Maret 2011 di Atambua, Kabupaten Belu, NTT dan ibu korban Modesta Dau pada hari Senin 15 Maret 2011.

Duta Besar beserta jajarannya menerima kedatangan SWITL di KBRI untuk memberitakan pernyataannya.

Berikut adalah isi pernyataan SWITL yang diwakili oleh Dominggus Elcid Li (Indonesia), Sisto do Santos (Timor Leste) beserta tim kepada Dubes RI di Timor Leste:

1. Mengutuk keras penyiksaan aparat TNI terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan kematian;

2. Menuntut agar para pelaku segera diadili dalam suatu proses yang terbuka untuk masyarakat umum

3. Peristiwa ini adalah ekses dari pendekatan militeristik, kehadiran TNI yang berlebihan di Timor Barat, NTT.

Duta besar Indonesia untuk Timor Leste, Eddy Setiadi, menanggapi pernyataan SWITL tersebut dengan menyatakan bahwa pada level kebijakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste harus didekati sebagai zona perdamaian dan persahabatan (zone of peace and friendship).

Menanggapi hal tersebut, perwakilan SWITL, Dominggus Elcid Li, kembali menegaskan bahwa: “Dengan demikian pendekatan militeristik di daerah perbatasan harus segera ditinggalkan sehingga tidak menyengsarakan masyarakat setempat”.
***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *