Peran Jejaring dalam Organisasi Teroris di Indonesia

Oleh: Gentry Amalo

Pasca tumbangnya Orde Baru, salah satu amanat Reformasi 98 adalah memisahkan POLRI dari ABRI dan kemudian menjadikannya TNI – POLRI, struktur organisasi alat pertahanan keamanan yang dulunya sangat kental berada di bawah komando Angkatan Darat, kemudian menjadi berimbang. TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dipimpin seorang Panglima TNI yang dipilih secara bergantian dari masing-masing Kepala Staf mendapat porsi kerja dan tanggungjawab di bidang pertahanan dan dibawah kendali Kementrian Pertahanan. Sementara POLRI yang dipimpin Kapolri bertanggungjawab atas bidang keamanan dan langsung dibawah koordinasi Presiden.

Perubahan struktur organisasi dari ABRI menjadi TNI-POLRI ini mau tidak mau juga telah merubah budaya dalam organisasi. Di masa Orba dulu, TNI AD tidak hanya dirasakan di dalam tubuh ABRI semata, namun juga dirasakan dalam jabatan struktural pemerintahan sipil, semisal lurah, camat, bupati, walikota hingga gubernur, tidak sedikit yang berasal dari keluarga besar ABRI (KBA), demikian pula di dalam tubuh legislatif terdapat Fraksi ABRI yang kemudian di era Reformasi berubah nama menjadi Fraksi TNI-Polri dan secara bertahap ditiadakan dari DPR RI, DPRD I dan DPRD II.

Krisis ekonomi 1997-1999 membuat perubahan politik dalam negeri terjadi demikian cepat. Krisis multi dimensi ini diikuti pula riak-riak kepentingan politik dan ekonomi yang berbasiskan pada konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) di berbagai daerah di Indonesia mulai dari Aceh, Sampit, Banyuwangi, Poso, Ambon I dan II, Timor-Timur hingga Papua.

Dalam menangani konflik dalam negeri ini, POLRI sebagai alat keamanan menjadi ujung tombak negara di dalam melakukan penertiban di berbagai daerah di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya ini POLRI dibantu TNI. Namun tidak ada yang sempurna di dalam melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Konflik kewenangan dalam mengatasi persoalan di sebuah daerah kerap ladang konflik baru, dimana antar satuan-satuan POLRI dan TNI AD kerap terjadi baku tembak demi merebut hegemoni dan pencitraan di mata masyarakat.

TNI AD yang di masa Orba lebih berpengalaman dalam memimpin situasi kamtibmas merasa dilecehkan POLRI yang selalu dianggapnya adik bungsu yang manja dan harus selalu diberi petunjuk. Sementara POLRI menanggap diri mampu menyelesaikan krisis dalam negeri ini dengan tanpa harus melibatkan TNI, pertentangan ini kemudian menimbulkan keisengan baru di kalangan yang kelompok yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan naik ke panggung politik nasional. Tidak sedikit kaum nasionalis dan agamis Indonesia ketika itu dengan mudahnya mencari kambing hitam krisis multidimensi ini sebagai perbuatan Amerikat Serikat dan sekutunya.

Kepercayaan masyarakat terhadap Amerika Serikat, Inggris dan Australia disaat perang melawan komunisme internasional di tahun 1965 hingga akhir 1989-an berbalik 180 derajat. Mantan milisi ataupun laskar dari Indonesia yang pernah dilatih AS dan sekutunya di kamp-kamp militer di Pakistan untuk berperang melawan komunis di Afghanistan. Kemudian mengambil peran dengan membentuk Jamaah Islamiyah (JI) di Malaysia dengan menunjuk Abu Bakar Ba’asyir dari Solo sebagai Amir Mujahid. Seiring dengan semakin meningkatnya gerakan anti Amerika dan sekutunya yang dikibarkan Osama bin Laden dengan Al-Qaeda-nya, sebagai organisasi pesantren di Malaysia, JI merubah dirinya menjadi organisasi perjuangan kaum muslim Asia Tenggara – Australia, dengan areal pertempuran yang meliputi Thailand Selatan, Filipina Selatan, Malaysia Indonesia dan Australia.

Singkat kata dengan memanfaatkan kelemahan keamanan dalam negeri Indonesia. Para pentolan JI yang pernah punya pengalaman perempuran melawan komunis di Afghanistan di era awal 1980-an kemudian merangcang aksi serangan bom mobil di rumah Kedubes Filipina dan bom Natal (2000) di lebih dari sepuluh gereja di Indonesia. Sukses ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangan besar mereka di peristiwa bom Bali di Sari club, Paddy’s Cafe, dan kantor Konsulat Jenderal AS di Renon pada Oktober 2002 yang menewaskan sedikitnya 202 orang dari berbagai bangsa.

Imam Samudera, Amrozy dan Ali Gufron sebagai pentolan JI mengatakan bahwa mereka bertanggung-jawab atas serangan-serangan bom ke perwakilan Amerika Serikat dan sekutunya, di Bali. Setelah ditangkap dan setahun menjalani proses persidangan, tiba tiba pada Oktober 2005 publik dikejutkan lagi dengan peristiwa bom Kuta dan Jimbaran, dimana kali ini yang menjadi korban adalah dua kafe ikan bakar di Jimbaran dan sebuah restoran di Kuta yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwakilan AS dan sekutunya.

Pihak keamanan menuding ketiga pelaku adalah laskar yang pernah berperang di Ambon dan dibawah koordinasi warga Malaysia Dr. Azahari. Dalam peristiwa Bom Bali II ini ada perubahan target serangan teroris yakni dari perwakilan simbol-simbol AS dan sekutunya di Indonesia berubah menjadi warung ikan bakar milik masyarakat lokal Bali, di Jimbaran 2005. Dan kemudian berubah lagi sejak 4 tahun terakhir dengan menantang Densus 88 Mabes Polri dalam perang terbuka, seperti yang terjadi di Poso 2012 silam. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir sel-sel teroris terus bertumbuh dan melakukan serangan terbuka terhadap tidak hanya Densus 88 Mabes Polri tapi juga polisi secara keseluruhan seperti yang terjadi di beberapa tempat di Tangerang Selatan, Banten.

Menurut Sofian M. Asgart sebuah survei yang dilakukan Gallup’s Centre for Muslim Studies menyimpulkan bahwa perang melawan terorisme yang dilancarkan Amerika di seluruh dunia, justru menimbulkan sikap radikal bagi sebagian umat Islam dan menyebabkan makin meningkatkan sikap anti Amerika. Survei ini melibatkan 10 ribu umat Islam di sepuluh negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dari hasil survei itu diketahui, seandainya pun peristiwa serangan 11 September benar dilakukan orang Islam, tujuh persen responden tetap percaya kebencian pada Amerika akan tetap ada dan kelompok-kelompok radikal tetap akan bermunculan.

Dalam melakukan aksi-aksinya Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah memanfaatkan media massa sebagai panggung politik mereka untuk membangun kebencian terhadap AS dan sekutunya. Jika di Al-Qaeda, hirarki tertinggi dipegang Osama bin Laden, sementara di JI hirarki tertinggi dipimpin Abu Bakar Ba’asyir. Keduanya berhasil dalam melakuan perang-perang terbuka yang sporadis dihampir seluruh penjuru dunia, dengan dukungan dana, logistik dan persenjataan yang terbatas.

Dalam teori komunikasi organisasi, Max Weber (1947) menekankan pentingnya bentuk struktur hirarki yang efektif bagi organisasi, yang terdiri atas pembagian kerja, otoritas dan tanggungjawab, kesatuan komando, kesatuan arah, kesamaan perintah, inisiatif dan jiwa korsa. Dan itu ciri-ciri ini terlihat cukup jelas pada kedua organisasi perlawanan Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah.

Menurut Gareth Morgan, organisasi adalah political system dimana kekuasaan dibagi, pengaruh dijalankan dan keputusan-keputusan dibuat. Morgan juga menunjukkan bahwa organisasi adalah psysic prison karena dia dapat membentuk dan membatasi anggota-anggotanya. Ia juga menjelaskan bahwa organisasi dipahami sebagai transformasi karena dengan mudah beradaptasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana dia berada. Morgan berpendapat bahwa organisasi adalah instrument of domination yang mengundang berbagai kepentingan untuk selalu bersaing. Dalam network theory disebutkan bahwa organisasi adalah alat untuk membangun realitas sosial dimana networking atau jejaring kerja tidak hanya merupakan instrumen tetapi juga kultural atau budaya.(*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *