40 Persen Penghuni Lapas di Indonesia Terkait Kasus Narkoba

Menkumham Amir Syamsudin
Menkumham Amir Syamsudin

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin akhir Mei lalu menyatakan ada sekitar 40 persen penghuni lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di seluruh Indonesia merupakan korban penyalahgunaan narkoba.

“Saat ini jumlah penghuni lapas di Indonesia didominasi para tahanan dan narapidana narkoba,” kata Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin kepada AntaraNews.com di Padang, Jumat (31/5).

Menurut Amir Syamsudin, banyaknya warga binaan terjerat akibat penyalahgunaan narkoba, karena meningkatnya pengguna narkoba di masyarakat maupun sistem pengawasan peredaran narkoba yang masih lemah.

“Banyaknya napi kasus narkoba membuktikan peredaran “barang haram” itu semakin mengkhawatirkan hingga meracuni banyak masyarakat,” ungkap dia.

Ia mengatakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan masyarakat menyebabkan maraknya peredaran narkotika di Indonesia. Selama ini banyak masyarakat atau korban narkoba belum memahami betul peredaran narkoba, dampak dan pengaruhnya.

Masyarakat juga tidak mengetahui apa perbedaan, pemakai, pencandu, pengedar dan pemasok narkoba.  “Banyak masyarakat yang terjerat dengan barang haram tersebut hingga ada yang awalnya menjadi pemakai, pengedar, sampai menjadi pemasok,” jelas Amir Syamsudin.

Amir Syamsudin mengatakan, berdasarkan data penelitian diduga ada sekitar tiga hingga empat juta orang terjerat penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di Indonesia.  “Jumlah pengguna narkotika dan obat-obat terlarang akan semakin bertambah bila kita tidak melakukan upaya pencegahan sejak dini, tercatat jumlah pengguna narkotika dan obat terlarang mencapai tiga hingga empat juta orang,” kata dia.

Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 mencanangkan untuk fokus melakukan rehabilitasi para pemakai narkoba.

“Bagi pemakai narkoba tempatnya bukan dipenjara melainkan harus direhabilitasi, hal ini sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba,” ujar dia.

Untuk itu, lanjut Amir Syamsudin sangat diharapkan adanya kerja sama dengan pihak kepolisian sehingga harus ada kriteria yang jelas antara pelaku menjadi pemakai dan pelaku yang melakukan kegiatan seperti memproduksi, bandar narkoba.

“Ke depan ini harus memberikan batas yang jelas dalam persoalan narkoba tersebut sehingga bisa untuk melakukan rehabilitasi,” ujar dia.

Patutkah Negara Salahkan Masyarakat?

Ditinjau dari teori kritis, berita AntaraNews.com di atas jelas terlihat jika negara selama ini hanya bisa melihat persoalan narkoba dari sudut pandang yang “menyalahkan” dan “menyudutkan” masyarakat Indonesia. Pernyataan Menkumham Amir Syamsudin ini jelas telah memarjinalkan masyarakat Indonesia yang menjadi korban peredaran narkotika di pasar gelap.

Kebiasaan mencari “kambing hitam” dalam setiap persoalan bangsa seolah menjadi tradisi yang tidak bisa dihilangkan dalam sistem politik tata negara kita.

Dalam berita ini, Menkumham Amir Syamsuddin berulang kali menuding ketidakberesan penanganan persoalan narkotika di Indonesia itu justru datangnya dari masyarakat dan bukan dari negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara telah gagal dalam perang melawan narkoba yang selama ini gemar didengungkan di masyarakat. Bahkan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika di Indonesia, negara benar-benar tidak sanggup.

Bahwa pernyataan menteri Amir Syamsuddin ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang tidak beres. Bahkan sang menteri seolah gagap atas persoalan sosial ini. Dari sisi standpoint theory Menkumham cenderung ingin “cuci tangan” atas persoalan-persoalan yang menjadi tanggung-jawabnya secara keseluruhan.

LittleJohn, salah seorang pakar ilmu komunikasi asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa teori sudut pandang mengkaji bagaimana kehidupan individu mempengaruhi aktifitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosial.

Dalam konteks pemberitaan ini, sudut pandang pecandu narkoba cenderung di muted atau sengaja didiamkan oleh negara. Negara lebih suka dan lebih tertarik membangun penjara-penjara baru untuk memenjarakan pencandu narkoba daripada membangun tempat-tempat rehabilitasi di seluruh Indonesia.

Persoalan Lapas yang dipenuhi pecandu narkoba, disebabkan kegemaran hakim yang lebih suka memenjarakan pecandu daripada mengobati pecandu di tempat tempat rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. dengan memenjarakan pecandu narkoba, dapat diartikan bahwa negara lebih suka angkatan mudanya mati sia-sia daripada angkatan mudanya panjang umur dan bisa berkarya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *