Oleh: Gentry Amalo

Tumbangnya Orde Baru yang otoritarian dan munculnya era Reformasi yang lebih demokratis, secara politis telah mempengaruhi peran dan posisi media di Indonesia. Sebagai pilar keempat demokrasi, media telah menjadikan dirinya sebagai salah satu alat dan ruang kontrol publik atas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada semangat kebebasan tanpa tekanan.

Berbicara tentang hukum media, maka kita akan berbicara tetang regulasi yang mengatur media itu sendiri. Dimana setiap jaman selalu memiliki ciri khas dan gaya masing-masing. Di era reformasi seperti sekarang ini, sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia, media dituntut untuk dapat mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan semangat yang bebas dan merdeka seperti yang tersirat dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi:

“..setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia…”

Apa yang tertera di dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 F tersebut kemudian diperkuat melalui Tap MPR No.XII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pada Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang berbunyi sebagai berikut:

  1. “… Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya….”
  2. “… setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia…”

Atas dasar itulah maka pada 23 September 1999, Presiden Indonesia B.J. Habibie mengesahkan sebuah regulasi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang No.40 Tahun 1999, dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166.

Disahkannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers ini merupakan cerminan terwujudnya jaminan atas kebebasan pers yang merupakan satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, termasuk guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Jika pada masa Orde Baru, media harus tunduk pada ketentuan Menteri Penerangan sebagai satu-satunya fasilitator regulasi media di Indonesia, maka di masa Reformasi ini, seluruh media baik cetak, elektronik dan siber wajib tunduk pada Dewan Pers, sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Pers tersebut.

Pesatnya perkembangan industri media dan informasi di era Reformasi ini kemudian juga mendorong negara mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penyiaran. Pada tanggal 28 Desember 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang yang didaftarkan dalam Lembaran Negara Nomor. 139 ini merupakan kebijakan pemerintah dalam meregulasi siaran media televisi dan radio termasuk iklan-iklan komersial yang ada di dalamnya agar sesuai dengan semangat Reformasi.

 

Menuju Masa Depan Regulasi Media di Indonesia

Kapitalisasi global telah membuat seseorang dapat terhubung dengan orang lain secara cepat di seluruh penjuru dunia. Negara seolah tanpa batas, sehingga informasi apapun yang dimasa-masa sebelumnya begitu tertutup, kini di era globalisasi menjadi terbuka dengan terang benderang.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi atau yang kerap kita sebut dengan internet ini telah membuat media di seluruh penjuru dunia beramai-ramai melakukan konvergensi media dari yang media konvensional seperti cetak dan elektronik menjadi media siber multi media, agar dapat diakses dengan mudah dan cepat dari seluruh penjuru bumi.

Pesatnya perkembangan media internet ini membuat Dewan Pers dan beberapa organisasi profesi wartawan seperti PWI, AJI dan ITJI kemudian membuat regulasi tertentu, guna mengatur keberadaan media siber (online) di Indonesia.

Dewan Pers menyebutkan bahwa Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Bagi Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan, keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber dianggap memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *