Oleh: Gentry Amalo

Media dan pers di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan pers yang tumbuh dan berkembang, karena dijamin kebebasannya oleh negara. Tidak hanya itu saja, kemerdekaan pers ini juga diikuti dengan semakin banyaknya organisasi profesi wartawan, dimana seorang wartawan atau jurnalis bebas memilih bergabung ke organisasi profesi yang sesuai dengan hati nurani.

Pesatnya perkembangan dunia pers di Indonesia di era Reformasi ini juga ditandai dengan lahirnya beragam aturan atau regulasi yang mengatur jalannya media. Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers misalnya, mengandung semangat kebebasan pers, dimana pemerintah atau penguasa tidak dapat seenaknya lagi melakukan sensor dan breidel seperti yang kerap dilakukan rejim Orde Baru.

Undang-Undang Pers juga mengatur terbentuknya sebuah lembaga independen non-pemerintah yang kita kenal dengan sebutan Dewan Pers. Dewan ini sendiri berfungsi mengatur proses kehidupan dunia pers di Indonesia, termasuk menjadi penengah dalam setiap sengketa pers.

Semangat kebebasan pers ini tidak hanya merambah dunia media cetak semata, tetapi juga merambah dunia media elektronik seperti radio dan televisi, dimana pada masa Reformasi ini ratusan radio dan puluhan media televisi nasional dan lokal mengalami proses tumbuh kembang. Berbeda dengan media cetak yang lebih bebas dalam menyiarkan berita-beritanya, media elektronik seperti radio dan televisi membutuhkan frekuensi tertentu agar siaran beritanya dengan mudah dapat diakses publik. Setiap stasiun televisi dan radio membutuhkan frekuensi yang berbeda satu sama lain. Karena keunikannya inilah maka pemerintah dan DPR kemudian merumuskan regulasi yang berbeda dari media cetak.

Adapun regulasi ini kemudian kita kenal dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Di dalam Undang-Undang Penyiaran ini, diatur tentang sebuah lembaga yang mengatur penyiaran yang disebut sebagai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Di tingkat pusat KPI bekerja dibawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara di tingkat provinsi KPI bekerja dibawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika terjadi pelanggaran maka KPI bertugas sebagai “polisi penyiaran” mulai dari memberikan surat peringatan hingga memberikan sanksi terhadap stasiun radio dan televisi yang bermasalah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, juga mengatur soal Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dimana operasional LPP didukung penuh APBN dan APBD, operasional LPS berdasarkan pendapatan yang berasal dari iklan, sedangkan LPK dibiayai oleh komunitas masyarakat pemilik media tersebut.

Kendati diterbitkan dalam semangat Reformasi yang anti pada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), namun masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam UU Penyiaran ini, misalnya tidak diaturnya tentang monopoli yang berujung pada oligopoli dan konglomerasi perusahaan media. Dimana ketiga hal tersebut bermuara pada penguasaan atau monopoli pendapatan dari iklan media.

Saat ini, dua belas kelompok media besar mengendalikan hampir semua kanal media di Indonesia, termasuk didalamnya penyiaran, media cetak dan media online. Mereka adalah MNC Group, Kelompok Kompas Gramedia (KKG), Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Femina Group dan Tempo Inti Media (Yanuar Nugroho, dkk: 2012). Selain itu dalam undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini belum mengatur tentang lembaga penyiaran siber atau yang kerap disebut dengan media online yang berbasiskan pada internet, yang terus bertumbuh setiap harinya.

Pada Juli 2010 berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat terdapat sekitar 45 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Angka ini kemudian meningkat pada 2012 dimana APJII mencatat adanya peningkatan pengguna internet di Indonsia yang mencapai angka 63 juta jiwa, dengan penetrasi sebesar 24,23 persen. APJII sendiri memprediksi angka ini akan mengalami pengingkatan hingga sekitar 30 persen menjadi 82 juta jiwa pada tahun 2013, dan diprediksi akan terus bertumbuh pada 2014 mendatang hingga 107 juta jiwa, dan pada 2015 menjadi 139 juta jiwa atau 50 persen total populasi pada 2015.(Kompas, 13/12/2012). Adapun survei yang dilakukan melibatkan responden dari kalangan industri, hotel, restoran, dengan sampel meliputi 33 propinsi di Indonesia (Kompas, 25/07/2013).

Pesatnya pengguna internet di Indonesia ini berbanding lurus dengan semakin maraknya pertumbuhan media online. Terkait dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ini membuat Dewan Pers dibantu beberapa organisasi profesi wartawan seperti PWI dan AJI pada tanggal 26 Maret 2012 mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan-DP/ III/ 2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dikeluarkannya peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber ini menyikapi kemajuan dalam teknologi media dan komunikasi yang mengubah tidak hanya lingkungan industri media tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam media melalui Internet dan media sosial (Yanuar Nugroho, dkk: 2012).

Internet tampaknya telah menjadi ruang utama di mana warga negara dapat berkomunikasi tanpa batasan. Ruang-ruang seperti blog, situs-situs jejaring sosial dan micro-blogging telah memungkinkan warga negara untuk menciptakan ranah publik sendiri dan terlibat satu sama lain secara bebas.

Dengan 64% dari pengguna Internet menggunakan media sosial, tidaklah mengherankan jika melihat sejumlah aktivisme dan gerakan masyarakat sipil telah diorganisir menggunakan media sosial dan media baru. Penyebaran informasi melalui media sosial sangat luar biasa hingga kemudian dirujuk oleh media mainstream. Internet telah menjadi sebuah infrastruktur penting ketika industri media harus menghadapi tantangan baru dalam teknologi media: konvergensi dan digitalisasi.

Konvergensi dan Pentingnya Regulasi Media di Masa Depan

Apa itu konvergensi? Konvergensi berasal dari bahasa Inggris yakni convergence yang berarti pertemuan dua hal dalam satu titik. Konvergensi media berarti penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Secara umum, konvergensi merujuk perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Di Indonesia, konvergensi media sudah terjadi dalam bentuk penggabungan berbagai jenis media dalam sebuah unit usaha. Setiap media catak pasti memiliki edisi online. Bahkan beberapa grup media menggabungkan kepemilikan media televisi, media cetak, dan media online sekaligus. Dalam sistem penyiaran, muncul kebijakan pemerintah menerapkan digitalisasi penyiaran, yang memungkinkan kemunculan media-media baru seiring semakin banyaknya kanal yang dipakai.

Dalam perumusan yang lebih sederhana, konvergensi media adalah bergabungnya atau terkombinasinya berbagai jenis media, yang sebelumnya dianggap terpisah dan berbeda (misalnya, komputer, televisi, radio, dan suratkabar), ke dalam sebuah media tunggal.

Gerakan konvergensi media tumbuh berkat adanya kemajuan teknologi akhir-akhir ini, khususnya dari munculnya Internet dan digitalisasi informasi. Konvergensi media ini menyatukan ”tiga-C” yakni computing, communication, dan content. (Arismunandar, 2010)

Tantangan media di masa mendatang adalah konvergensi dan digitalisasi media. Mereka telah memaksa dan akan terus menekan industri media untuk menciptakan bisnis multiplatform yang akan melampaui media konvensional. Hal ini akan menghasilkan integrasi dari industri penyedia konten dengan industri telekomunikasi sebagai sebuah cara untuk menciptakan media multiplatform yang berbasis teknologi (Yanuar Nugroho,dkk.:2012). Konvergensi media telah memaksa industri untuk mempersiapkan infrastrukturnya, karena tidak terhindarkan lagi, infrastruktur memainkan peran yang penting.

Meski demikian dampaknya terhadap warga negara dan hak warga negara dalam bermedia belum sepenuhnya menjadi pertimbangan industri. Dalam kaitannya dengan digitalisasi, meskipun warga negara mungkin memiliki pilihan-pilihan kanal yang lebih luas, dibutuhkan infrastruktur yang khusus untuk mengakses pilihan-pilihan kanal ini, dan penyediaan infrastruktur ini tampak belum jelas. Media komunitas tampaknya tertinggal dalam segala hiruk pikuk digitalisasi dan konvergensi.

Terkait konvergensi media, Direktur Eksekutif Media Link, Ahmad Faisol menilai bahwa Rancangan Undang-undang Konvergensi Media yang dibuat pemerintah, dinilai lebih condong kepada kepentingan bisnis ketimbang kepentingan publik. Bila secara isi saja pemihakan RUU itu lebih berat kepada kepentingan bisnis, dalam realisasi pengabaian regulasi itu bisa saja bertambah parah. (KOMPAS: 15/12/2011).

Pemerintah berencana mengatur fenomena konvergensi media dalam sebuah RUU Konvergensi Media. RUU tersebut sampai sekarang belum dibahas pemerintah dan DPR. Rencananya, RUU Konvergensi ini akan menggabungkan beberapa UU menjadi satu, seperti UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU Perfilman.

Pemerintah pun mengklaim, RUU Konvergensi Media dapat menghindari terjadinya monopoli pasar di bidang media massa. Contoh konvergensi media dapat kita lihat pada Lembaga Kantor Berita Antara dimana LKBN Antara telah melakukan diversifikasi produk pemberitaan.

Menurut Direktur Utama LKBN Antara, Saiful Hadi, lembaga yang dipimpinnya jelas sudah mengarah pada konvergensi. Sudah ada pemberitaan melalui televisi, foto dan teks. Antara juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, di mana orang lebih membutuhkan berita yang tidak berbayar dan terkini.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *