Jurnalis, Organisasi Profesi dan Pencitraan Pemilu 2014

Oleh: Gentry F.P. Amalo

Dalam dua pekan terakhir, ada dua pernyataan (kritik) menarik terkait pemberitaan media dan jurnalis yang diucapkan dua tokoh nasional. Kedua kritik senada ini diucapkan Prabowo Subianto yang adalah pendiri dan Capres 2014 dari Partai Gerindra, serta Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Presiden Republik Indonesia. “Jangan percaya kadang-kadang apa yang disampaikan oleh media-media. Media-media itu manusia juga. Kalau Hakim Agung, kalau Hakim MK bisa disogok, apalagi wartawan, sama saja,” ungkapan Prabowo Subianto, saat mengunjungi Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pernyataan ini pun sontak mengundang kontroversi di kalangan jurnalis karena dianggap melecehkan profesi jurnalis. Hal ini kemudian membuat Prabowo Subianto buru-buru meminta maaf kepada jurnalis. “Tidak ada sedikitpun niat Prabowo Subianto untuk melecehkan jurnalis,” kata Koordinator Media Center Prabowo Subianto, Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta, Jumat (25/10).

Menurut Budi Purnomo, esensi yang disampaikan Prabowo adalah penilaian pribadi gejala umum yang sedang terjadi secara makro, bahwa korupsi banyak terjadi kepada warga Indonesia yang bukan warga biasa. Melalui Budi Purnomo, Prabowo Subianto justru mengharapkan dukungan wartawan untuk terus mendukung program Anti korupsi dan program kesejahteraan serta program-grogram yang selama ini digelorakannya.

Sementara itu, Presiden SBY mengatakan dirinya merupakan salah seorang korban pers. Meski demikian, SBY berterima kasih karena kritikan dan kecaman yang dilakukan media telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugasnya lebih baik dan menjadikan dirinya bertahan.

“Saya salah satu korban pers, tetapi sekaligus saya berterima kasih kepada pers,” kata Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam silaturahim dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2013-2015 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (23/10/2013).

Menurut SBY, sejumlah berita yang muncul berasal dari sumber yang tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita yang berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melakukan cek silang. Presiden mengingatkan, media dalam era kebebasan pers ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar pers dapat menjaga supaya kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. “Ingat Lord Acton, power tends to corrupt, power absolutely, absolutely corrupt (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut, pasti korup),” terang SBY

Namun pernyataan SBY mendapat kritikan dari Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Umar Idris. Menurut Umar Idris, presiden terlalu naif mengungkapkan hal tersebut ke publik.

“Saya pikir, presiden tidak mengerti soal mekanisme sengketa pemberitaan di media. Itu murni pernyataan politik untuk membangun imaji masyarakat, bahwa dirinya sebagai korban,” kata Umar saat dihubungiRepublika, (27/10).

Umar Idris berpendapat, SBY sebetulnya tidak perlu mengumbar pernyataan itu kepada publik. Pasalnya, negara telah memberikan ruang bagi siapa pun yang merasa dirugikan pemberitaan media, untuk mengadu ke Dewan Pers. Hal ini juga berlaku bagi presiden.

Umar Idris menuturkan, secara regulasi, aturan yang dimiliki Indonesia terkait informatika dan kode etik pers sudah sangat bagus kualitasnya. Sayangnya, aturan tersebut sering tidak dijalankan dengan baik. Karena itu, sebagai seorang kepala pemerintahan, SBY sebenarnya juga memiliki tanggung jawab untuk membenahi berbagai persoalan pemberitaan media saat ini dengan mengevaluasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Kritik yang disampaikan Prabowo Subianto dan Presiden SBY bertitik tolak pada profesionalisme jurnalis itu sendiri. Sejak berdiri pada 1999 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membangun idiologi di kalangan anggotanya bahwa jurnalis itu harus independen dan harus tetap menjaga etika sesuai Kode Etik Jurnalis. Dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tersebut AJI rajin membangun soft skill tersebut dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan internal bagi para anggota anggotanya di seluruh Indonesia. Sikap politik AJI ini awalnya hanya dipandang sebelah mata oleh organisasi profesi wartawan lainnya, namun kemudian mendapat acungan jempol karena AJI tetap terus menjaga konsistensinya hingga hari ini.

Sikap ini kemudian diikuti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Dalam tiga tahun terakhir PWI rajin mendidik anggota anggotanya di seluruh Indonesia dengan wajib mengikuti Sekolah Jurnalistik Indonesia. Tidak hanya itu saja, PWI juga memprioritaskan pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan wartawan Asia Tenggaradi Palembang untuk ikut mendukung peningkatan kompetensi para jurnalis anggota ASEAN.

Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan wartawan Asia Tenggara ini merupakan bagian dari usul kegiatan kerja pengurus PWI Pusat yang menangani Sekretariat Tetap Konfederasi Wartawan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (CAJ). Peningkatan kompetensi dan profesionalitas wartawan melalui pendidikan dan pelatihan ini juga sejalan dengan program utama PWI Pusat lima tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum PWI Pusat H Margiono mengungkapkan, Kongres XXIII PWI yang berlangsung di Banjarmasin, 20 September lalu bersepakat menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 yang berkualitas.

Selain itu, berupaya memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat menekan atau mengurangi “golongan putih” (golput), yaitu pemilih yang tak menggunakan haknya untuk memilih. Hasil Kongres XXIII PWI tahun 2013 itu, juga menetapkan sepuluh program dasar, yang kesemuanya bermuara pada pendidikan, guna meningkatkan profesionalisme wartawan, serta melakukan sertifikasi melalui uji kompetensi. “Memang diakui, masih banyak wartawan atau insan pers yang membuat karya-karya jurnalistik belum sepenuhnya memperhatikan kode etik jurnalistik,” papar Margiono.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *