Regulasi Baru Menyongsong Era Konvergensi Media di Indonesia

Oleh: Gentry Amalo

Era Reformasi, telah melahirkan iklim baru yang bernama demokrasi dan kebebasan. Sebagai pilar ke empat demokrasi di Indonesia, Pers memegang peranan penting sebagai jembatan demokrasi. Di masa Orde Baru, pers hanya dijadikan sebagai corong kekuasaan yang otoriter, dan untuk menjaga kekuasaan tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Penerangan mengeluarkan berbagai macam regulasi yang di atas kertas seolah-olah mengayomi kebebasan pers tapi dalam prakteknya justru mengurung pers dibalik jeruji besi.

Semangat Reformasi yang demokratis, telah melahirkan regulasi media yang menjadi payung dari kebebasan pers. Hal ini terlihat dari disahkannya Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Regulasi yang masuk dalam Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166 ini telah menciptakan euforia baru, yakni pesatnya pertumbuhan perusahaan pers, karena setiap warga negara diberi kebebasan untuk membangun perusahaan-perusahaan pers yang kemudian menjadi industri media yang penuh persaingan dimasa-masa berikutnya.

Tiga tahun setelah disahkannya Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 28 Desember 2002 mengesahkan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Jika di dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan tentang Dewan Pers, maka di Undang-Undang No.32 Tahun 2002 ini menyebutkan tentang Komisi Penyiaran dan Informasi yang merupakan lembaga regulasi frekuensi dan penyiaran bagi media radio dan televisi di Indonesia. Baik Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki beberapa kesamaan diantaranya adalah mewajibkan wartawan ataupun jurnalis untuk selalu mematuhi Kode etik Jurnalistik.

Kebebasan Pers tidak hanya dalam persoalan politik semata akan tetapi juga merambah dalam bidang ekonomi. Perusahaan pers yang semula hanya dapat dimiliki kelompok pengusaha papan atas, kini juga dapat dimiliki oleh siapapun tanpa kecuali. Perusahaan pers di masa reformasi ini ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan, tumbuh begitu pesat bahkan cenderung tidak terkendali.

Pesatnya perkembangan pers di Indonesia yang juga ditunjang oleh semangat kebebasan pers secara otomatis telah memicu perusahaan pers dan perusahaan periklanan tumbuh menjadi industri yang penuh persaingan. Perputaraan kapital yang cukup cepat di bisnis media telah membangun iklim budaya persaingan yang cenderung tidak sehat sehingga berpengaruh terhadap proses mencari, mengumpulkan dan menyajikan berita yang dilakukan oleh jurnalis sesuai dengan kode etik jurnalis.

Tidak sedikit keluhan dari masyarakat serta eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mengeluhkan pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, bahkan cenderung mengarah pada praktek trial by press atau “pengadilan oleh pers”, dimana pers menjadikan dirinya sebagai hakim tanpa pernah mau melakukan praktek terhadap asas praduga tak bersalah. Untuk itu Dewan Pers pada tahun 2011 lalu mengeluarkan peraturan serta menunjuk beberapa lembaga dan organisasi profesi agar segera melakukan Standar Kompetensi Wartawan (SKW) di Indonesia.

Standar kompetensi wartawan (SKW) diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi.

Di pertengahan milenium baru yakni pada antara tahun 2005 – 2008, internet di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini juga menyentuh ranah perusahaan pers di Indonesia, dimana tidak sedikit perusahaan pers terkemuka tanah air pun berlomba-lomba menyediakan layanan berita terbaru dalam setiap website (pranala) yang mereka miliki. Bahkan setiap hari selalu saja ada portal berita atau media yang berbasiskan teknologi siber yang bermunculan mewarnai jagat media Indonesia.

Perkembangan pesat media berbasiskan siber ini sayangnya tidak ditunjang oleh regulasi yang jelas, sehingga kerap terjadi pelanggaran etika dalam pemberitaannya dan untuk menyiasati dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran etika tersebut maka Dewan Pers bersama-sama organisasi profesi seperti AJI, IJTI dan PWI pada 26 Maret 2012 mengesahkan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang merupakan panduan etika pemberitaan.

Menurut Dewan Pers panduan ini dibuat karena media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

 

Kritik Oto Kritik Atas UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

Seperti yang kita ketahui bersama, sejak disahkannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pers Indonesia yang sebelumnya hanyalah menjadi pers idiologi – politik serta hanya bersifat satu arah yakni dari penguasa kepada rakyat kini berubah menjadi pers yang lebih egaliter, demokratis serta independen.

Saat euforia Kebebasan Pers, berbagai masalah baru muncul kepermukaan. Awal Desember 2003 muncul pro kontra perlu tidaknya Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers diamandemen. Pemerintah dan DPR sepakat Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang pers diamandemen, namun mendapat penolakan dari Dewan Pers. Adapun usulan amandemen ini mencuat kepermukaan setelah adanya gesekan berbagai kepentingan. Misalnya saja ada yang menganggap pers Indonesia pasca terbitnya UU No.40/1999 menjadi pers yang tanpa kontrol dan tidak bertanggungjawab, sehingga pada banyak kasus sengketa pers banyak pejabat penyelenggara negara dan juga parpol yang menggunakan KUHP terkait kasus pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Di era reformasi menjamurnya perusahaan pers tidak disertai dengan upah yang layak bagi para wartawannya. Ini menjadi salah satu penyebab tidak diterapkannya prinsip-prinsip jurnalistik dengan benar, mengembangkan pola pemberitaan yang bombastis dan sensasional, mengobarkan semangat kebencian dan permusuhan, serta menonjolkan aspek-aspek pornografi.

Kritikan serta keluhan atas kinerja sebuah media termasuk jurnalisnya acap kali masuk ke meja Dewan Pers. Ada yang dapat diselesaikan dengan baik dengan cara win win solution dan ada pula yang dibawa ke meja pengadilan dan berujung pada putusan pidana.

Dalam Bab III tentang Wartawan, memuat klausul tentang Pasal 7 (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. dan (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Diperlukan menambah satu klausul lagi yakni (3) Wartawan diwajibkan memiliki standar kompetensi wartawan. Dengan demikian maka kualitas wartawan Indonesia akan menjadi lebih baik dimasa-masa mendatang.

Dalam konteks hubungan antara masyarakat, pers dan negara, selain kebebasan pers yang telah tertuang dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dibutuhkan juga regulasi yang mampu menjawab kompleksitas persoalan dalam dunia pers itu sendiri secara komprehensif dan luas. Hal ini belum tergambar dalam UU Pers No. 40/1999 yang hanya memuat 21 pasal, UU Pers terkesan terlalu sederhana dan hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. UU pers telah mewadahi semangat kebebasan dan egalitarianisme Reformasi 1998, namun belum menjabarkannya dalam satu aturan-main yang spesifik, mandiri dan tidak multiinterpretatif.

Terkait posisi Dewan Pers, UU No.40/1999 tentang Pers tidak secara tegas menyatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga negara yang harus mendapatkan subsidi dari negara. Pada awalnya muncul kekhawatiran bahwa subsidi ini akan mengganggu independensi Dewan Pers. Kenyataannya, tanpa subsidi dari negara, dan tanpa disiapkan benar alternatif pendanaan lainnya, Dewan Pers selama ini tidak mampu berfungsi efektif.

Subsidi dari negara sangat dibutuhkan karena tanpa didukung dengan sistem, organisasi dan SDM yang memadahi, Dewan Pers tak akan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan kompleksitas masalah kebebasan pers. Dewan Pers seharusnya dapat berfungsi efektif sebagai jembatan penghubung antara pers, publik dan pemerintah, serta bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pemberitaan media dengan cara-cara yang produktif bagi masa depan kebebasan pers.

Pasal 18 UU Pers belum secara efektif melindungi insan pers dalam menjalankan kerja jurnalistik. Pasal 18 mengancam siapapun yang menghambat dan menghalangi kemerdekaan pers dengan ancaman hukum pidana penjara maksimal dua tahun dan pidana denda maksimal Rp 500 juta. Namun klausul ini menjadi sia-sia karena proses hukum terhadap sengketa pemberitaan pers belakangan lebih banyak mengacu pada undang-undang lain, khususnya KUHP yang memuat 35 pasal yang justru bisa menjerat pekerja pers dengan pasal-pasal pidana. Bagaimana menjadikan UU Pers sebagai lex spesialis berkaitan dengan perkara-perkara pers? Mempertegas jaminan terhadap kebebasan pers di dalam UU Pers menjadi alternatif solusi.

Di sisi lain, juga perlu dipikirkan bagaimana merumuskan perlindungan terhadap kepentingan publik dari pemberitaan pers yang bersifat merugikan. Pasal 5 UU Pers menegaskan bahwa perusahaan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Namun bagaimana mekanismenya, hak jawab dan hak koreksi seperti apa yang harus diberikan, bagaimana jika hak tersebut tidak dilayani, kapan sanksi bisa diterapkan dan seterusnya belum diatur dengan jelas.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa revisi UU Pers adalah gagasan yang masuk akal dan mendesak. Tanpa adanya kepastian bahwa UU Pers adalah lex spesialis dari perundang-undangan yang lain, perusahaan penerbitan pers akan terus disibukkan oleh gugatan-gugatan yang mengancam kelangsungan hidup mereka, dan para jurnalis tidak akan nyaman menjalankan tugas-tugasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *