Fenomena “GOYANG CAISAR”, Antara Kepentingan Publik dan Bisnis Media

Oleh: Gentry Amalo

Awal pertengahan tahun 2013 ini, publik Indonesia dihebohkan dengan atraksi “goyang Caisar”, sebuah pertunjukan hiburan alternatif yang disajikan melalui acara Yuk Keep Smile milik TransTV. Berbeda dengan pesohor lainnya seperti Inul Daratista dengan “goyang ngebor”-nya, Dewi Persik dengan “goyang gergaji”-nya, hingga Zaskia Gothik dengan “goyang itik”-nya, yang kesemuanya pesohor cantik dan seksi, Caisar tampil berbeda dan memiliki keunikan tersendiri, karena Caisar adalah sosok laki-laki dengan penampilan nyaris “kurang menarik”. Akan tetapi itulah hiburan, dan masyarakat kita butuh hiburan.

YKS tampil pertama kali pada puasa Ramadhan lalu, selama sebulan penuh, Caisar menghibur khalayak Indonesia dengan goyangnya mulai dini hari hingga subuh melalui acara Yuk Kita Sahur (YKS). Dibandingkan dengan stasiun televisi swasta lainnya yang menyajikan acara sejenis. Yuk Kita Sahur (YKS) – lah yang paling banyak menyedot perhatian khalayak. Hal ini karena acara YKS merupakan acara baru yang dikemas dengan menampilkan menampilkan komedian Adiyta Putra alias Caisar, sosok baru dalam industri hiburan Indonesia.

Caisar sendiri berhasil menyedot perhatian masyarakat Indonesia dengan goyangan atau tariannya yang enerjik dan penuh semangat, yang kemudian membuat Ia menjadi digandrungi semua kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.

Sebagai tayangan semua umur, YKS disambut masyarakat dengan rating yang cukup tinggi dalam dunia hiburan. Kontrak Caisar pun diperpanjang. Dari Yuk Kita Sahur kemudian berganti nama menjadi Yuk Keep Smile dengan tetap mempertahankan siaran Live setiap hari selama hampir tiga jam penuh.

Kendati hiburan ini digandrungi banyak pihak karena dianggap lucu dan menghibur, namun bukan berarti YKS tidak menuai kritik. Kritik datang dari pengacara Farhat Abbas. Melalui akun twitter-nya Farhat Abbas menyampaikan kritik yang cukup provokatif. Farhat mengeluarkan kritikan terhadap goyangan yang dipopulerkan komedian Aditya Putra atau yang biasa disapa Caisar tersebut.

“Goyang Caisar diganti nama aja menjadi goyang ‘Lelaki Genit’ atau goyang ‘Bencong’ setuju ya!?” tulis Farhat melalui akunnya @Farhatabbaslaw, Rabu (4/9). tidak hanya itu saja, Farhat juga berkicau kembali dengan kalimat “Yang suka Goyang Caisar bencong semua. Goyang Caisar mengajak Indonesia jadi bencong.” lanjutnya.

Menurut Farhat Abbas, tarian semacam itu sudah banyak dilakukan oleh para waria di pinggiran jalan Ibukota. “Kalau cuma mau terhibur sama bencong banyak di perempatan jalan, nggak perlu nonton Goyang Caisar.” ujar Farhat lagi.

Tampil setiap hari dengan gaya goyang yang monoton dan itu-itu saja membuat publik pun kembali melontarkan kritik bagi Caisar. Mendapat “serangan” seperti itu, komedian yang bernama asli Aditya Putra ini tetap tegar karena baginya, kritik menjadi penyemangat untuk terus berkembang.

Goyang Caisar Antara Kepentingan Publik dan Bisnis Media

Membangun dunia penyiaran yang sehat dan bermartabat ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menilai bahwa siaran televisi kita tidak lagi mendidik kecuali mengarahkan pemirsanya ke arah kehidupan hedonisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup dengan menghindari perasaan yang menyakitkan (KPI, 2013:22)

Ditampilkan secara live setiap hari selama 7 hari dalam sepekan membuat masyarakat pemirsa acara YKS TransTV mulai mengalami kebosanan dan rasa jenuh atas acara hiburan tersebut. Tidak heran jika Caisar pun mendapatkan sejumlah lontaran kritik dari masyarakat pemirsa YKS. Tidak hanya soal kejenuhan akibat gaya goyang yang dianggap monoton, akan tetapi sejumlah kritik atas lelucon yang dibuat oleh para pemain YKS seperti Olga Syahputra, Rafi Ahmad,dkk cenderung berbau kekerasan baik kekerasan verbal dalam bentuk cemoohan maupun makian serta kekerasan fisik dengan memperagakan penyiksaan terhadap sesama pemain yang dianggap dapat menghibur pemirsa.

Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan: “..Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.”

Sementara Ayat 5 b: Isi siaran dilarang: menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau

dan Ayat 6 Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Dari ketiga pasal dalam UU Penyiaran tersebut jelas menunjukan bahaw program YKS TransTV telah melakukan pelanggaran, namun belum ada tindakan apapun dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Secara umum aduan masyarakat mengenai isi program siaran televisi saat ini semakin mengalami peningkatan, seiring dengan rating, selera pasar dan pemasukan iklan. Aspek ekonomis dari industri penyiaran jelas-jelas membuat publik ditempatkan sebagai komoditas belaka.

Pemirsa televisi misalnya dalam hal ini hanya dijadikan sebagai obyek dari penetrasi pasar. Pemirsa bahkan hanya dipandang sebagai pasar potensial, karena itu tidak heran jika setiap hari pemirsa disodori beragam produk iklan yang membuat dan membuat terlena (KPI, 2013:129). Oleh karena itu gambaran ruang publik yang dicetuskan oleh Habermas (1989) tidak bakal kita jumpai di televisi. Sebab televisi cenderung melayani kepentingan ekonomi atau melayani pemilik modal, sambil meninggalkan kepentingan publik. Menurut Habermas ruang publik atau public space adalah ruang untuk berbagi kepentingan yang dapat dinegosiasikan secara egaliter dan tanpa intervensi.

Membangun Siaran Media yang Sehat

Literasi media, yang fokus utamanya berkaitan dengan isi pesan media, secara harafiah dapat diartkan sebagai seuatu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan isi pesan media. Sejatinya tindakan literasi media itu merupakan hal yang wajar dan menjadi kesatuan integral dalam sebuah keluarga ketika menonton televisi.

Contohnya adalah larangan orang tua terhadap tayangan yang belum layak ditonton oleh anak-anak seperti kekeraasan, seks dan pornografi, gosip, mistik, dan reality show yang kadang terkesan berlebihan. Ironisnya, sadar atau tidak masyarakat kita suka meniru apa yang dilihatnya di televisi, misalnya dalam hal mencemooh dan memaki. (KPI, 2013:14-15)

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, tujuan literasi media itu sendiri setidaknya merujuk pada tiga hal, yakni; pertama, memahami segi-segi operasionalisasi media secara benar. Kedua, menyikapi media secara benar dan Ketiga, berpihak pada isi media yang benar. Ketiga tujuan ini berkait dengan kenyataan bahwa masyarakat sekarang ini tidak lagi sekedar penikmat tetapi sekaligus sebagai pengamat.

Agar gerakan literasi media ini kian terwujud maka KPI memfasilitasi pembentukan sebuah forum masyarakat peduli media yang dinamakan Format Limas (Forum Masyarakat Peduli media Sehat), sehingga diharapkan masyarakat memiliki posisi tawar yang tinggi di depan media dengan demikian gerakan literasi media akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas program siaran. (KPI, 2013:46)

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, permasalahan yang ada di dunia penyiaran Indonesia kerap dilihat sebagai benang kusut. Banyak sekali kepentingan yang bermain dan saling tarik menarik. Mulai dari pemilik modal, pembuat program, pemasang iklan, pemerintah bahkan juga kepentingan politik. Sayangnya di tengah benang kusut dan tarik menarik kepentingan tersebut, kepentingan publik-lah yang paling terabaikan. Publik malah dianggap sebagai korban para pemain industri penyiaran.

KPI Pusat menilai seharusnya ruang publik tidak begitu saja diserahkan kepada kepentingan kapitalis semacam itu, sekalipun dalam teori ekonomi pasar dinyatakan pasar akan mengatur dirinya dan menemukan jalannya sendiri, tetapi tetap saja akan tidak menjamin kepentingan publik pemirsa televisi terlindungi (KPI, 2013: 130). Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang demokratis, progresif dan komprehensif untuk industri penyiaran di negeri ini.(*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *