Pentingnya Kebijakan dan Regulasi Baru Media Siber di Indonesia

Oleh: Gentry Amalo

Dalam dekade terakhir di Abad ke-20 ini, internet telah mempercepat proses globalisasi dunia. Dimana sebagai sebuah teknologi interaktif global, internet telah menjadikan seluruh wilayah negara di dunia ini termasuk Indonesia menjadi negeri tanpa berbatas dan telah menciptakan budaya baru dalam tata pergaulan dunia internasional.

Lebih dari sepuluh tahun terakhir milyaran orang di seluruh dunia terhubungkan satu sama lain di waktu yang bersamaan. Internet telah membuat orang menjadi masyarakat interaktif atau interactive society. P. Levy dalam David Holmes (2012) mengatakan bahwa internet adalah universal tanpa totalitas atau universal without totality, yang melahirkan sebuah ruang pengetahuan. Levy juga menyebutkan bahwa saat cyberspace atau dunia maya tumbuh maka ia akan menjadi universal dan jagat informasi menjadi kurang bisa ditotalkan, akan tetapi disisi lain dunia maya menyediakan alternatif pada media massa, pada sistem komunikasi yang mendistribusikan informasi terorganisir dan terprogram dari satu titik pusat ke sejumlah besar penerima anonim, pasif dan terisolasi (David Holmes, 2012 : 19).

Perkembangan dan pertumbuhan internet yang begitu pesat dari tahun ke tahun di seluruh dunia juga terjadi di Indonesia. Internet yang di era akhir 90-an masih menjadi milik kelas menengah ke atas, kini sudah merambah kelas menengah ke bawah. Hal ini dapat terjadi karena makin mudahnya setiap orang mengakses internet melalui berbagai piranti elektronik seperti laptop, tablet hingga smartphone atau telepon pintar paling murah sekalipun.

Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Juli 2010 mencatat terdapat sekitar 45 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Pada 2012, APJII mencatat adanya peningkatan pengguna internet di Indonsia yang mencapai 63 juta jiwa, dengan penetrasi sebesar 24,23 persen. APJII sendiri memprediksi angka ini akan mengalami pengingkatan hingga sekitar 30 persen menjadi 82 juta jiwa pada tahun 2013, dan diprediksi akan terus bertumbuh pada 2014 mendatang hingga 107 juta jiwa, dan pada 2015 menjadi 139 juta jiwa atau 50 persen total populasi pada 2015.(Kompas, 13/12/2012). Adapun survei yang dilakukan melibatkan responden dari kalangan industri, hotel, restoran, dengan sampel meliputi 33 provinsi di Indonesia (Kompas, 25/07/2013).

Hadirnya internet telah membuat hampir sebagian besar media massa mainstream baik media cetak, televisi, radio di seluruh dunia beramai-ramai melakukan konvergensi dengan dunia internet yang secara ekonomis terhitung sangat murah. Di Indonesia misalnya media massa berbasiskan internet yang pertama kali hadir adalah detik.com. Suksesnya detik.com tidak bisa lepas dari proses politik gerakan Reformasi 98. Kesuksesan ini kemudian membuat beberapa media massa besar di tanah air juga membangun pencitraan serupa dengan mendirikan beberapa media online seperti Harian KOMPAS dengan Kompas.com, Majalah Tempo dengan TEMPO.co, MetroTV dengan MetroTVNews.com serta masih banyak lagi.

Ketergantungan kelas menengah, khususnya generasi muda Indonesia atas internet tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi setelah munculnya situs media sosial seperti Facebook dan Twitter, membuat seolah-olah dunia telah berada dalam genggaman tangan.

Dalam ilmu komunikasi, penelitian terkait ketergantungan orang akan media pertama kali dilakukan Sandra Ball-Rokeach dan Melvin deFleur. Keduanya mengatakan bahwa media bisa menjalankan beberapa fungsi seperti memantau aktifitas pemerintah, melaporkan berita, dan memberikan hiburan. Ketergantungan seseorang akan media meningkat ketika media tersebut memberikan informasi yang lebih penting bagi orang tersebut. Selain itu, Sandra dan Melvin juga mengatakan bahwa ketergantungan akan media terjadi tergantung pada stabilitas sosial. Jika terjadi perubahan sosial dan konflik meningkat maka kebutuhan akan media semakin meningkat, akan tetapi jika sebuah kondisi sosial makin stabil maka ketergantungan akan media akan semakin menurun (LittleJohn 2012: 428).

Pada masa Reformasi, internet telah menjadi alat dalam mengambil peran sebagai penjaga demokrasi. Penggunaan internet dalam gerakan sosial dan politik di Indonesia terlihat cukup nyata. Gerakan Mendukung Prita Mulyani, Gerakan Anti-Kriminalisasi KPK dalam kasus cicak vs buaya adalah bukti bagaimana internet dan media sosial digunakan rakyat Indonesia, akibat tersumbatnya aspirasi politik mereka dalam melawan ketidakadilan sosial. Facebook, Twitter dan laman pribadi yang kerap disebut dengan web-blog telah menjadi sarana sosial dan politik.

Cyber-democracy atau cyber-politic atau cyber-protest benar benar menemukan ruang mobilisasinya dalam kasus-kasus tersebut diatas. Hal ini menunjukan bahwa internet adalah alat komunikasi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam kehidupan politik, sehingga internet dapat juga disebut sebagai alat politik (the internet ass political tool) (Ibrahim, 2012: 98).

Regulasi dan kebijakan tentang Media Siber di Indonesia

Internet hadir di Indonesia pada pertengahan dekade 90-an. Di masa Orde Baru ini internet belum diregulasi karena penggunaannya belum semasif saat ini. Booming internet di Indonesia mulai terjadi di era-Reformasi, dimana internet mulai digunakan sebagai alat kontrol demokrasi atas nama kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum.

Di awal Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengesahkan Tap MPR No.XII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pada Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang berbunyi sebagai berikut: (20.) “… Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya….” dan (21.) “… setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia…”

Atas dasar itulah maka pada 23 September 1999, Presiden Indonesia B.J. Habibie mengesahkan sebuah regulasi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No.39/1999 tentang HAM ini, pasal 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut: (1.) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya… dan (2.) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 14 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM tersebut kemudian juga diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dimana dalam Pasal 28 F UUD 1945, disebutkan: “..setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia…”

Sayangnya berbagai regulasi tersebut diatas yang mengatur setiap orang bebas untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia masih terganjal regulasi yang muncul belakangan, yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semula pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) beralasan bahwa undang-undang tersebut untuk menjaga proses transaksi elektronik yang kerap merugikan konsumen dengan sejumlah penipuan dan pembajakan menggunakan kartu kredit orang lain. Tapi pada kenyataannya ada beberapa pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan jiwa dan semangat reformasi. Misalnya saja Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi:

“… Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik…”

Penggunaan pasal 27 ayat 3 ini dalam kasus Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional telah membangun sebuah gerakan sosial di masyarakat melalui media sosial seperti Facebook dan Twiter. Gerakan ini begitu masif terbangun dan mendapat dukungan dari jutaan warga Indonesia karena menganggap pasal ini bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi seperti yang tercantum dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Tidak hanya Prita Mulyasari, kasus pencemaran nama baik juga dialami, Bersihar Lubis. Wartawan yang divonis melakukan pencemaran nama baik dan kemudian dijatuhi hukuman percobaan karena menulis kolom opini yang mengkritik keputusan Kejaksaan Agung melarang buku pelajaran sejarah diedarkan ke sekolah sekolah. Atas banyaknya kasus pencemaran nama baik di Indonesia, pada tahun 2010, Human Rights Watch (HRW), Organisasi pemerhati hak asasi manusia internasional dan berbasis di HongKong, mendesak pemerintah Indonesia mencabut sejumlah undang-undang yang memberi peluang pidana bagi pengritik pejabat publik dan tokoh-tokoh masyarakat.

Menurut HRW menegaskan gugatan pencemaran nama baik merupakan senjata ampuh bagi orang-orang yang ingin membungkam kritik di Indonesia. Dalam laporan terkininya yang bertajuk Kritik Menuai Pidana: Konsekuensi HAM dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia, HRW memuat dokumentasi berbagai kasus dimana pasal tersebut dipakai untuk membungkam kritik terbuka.

Pesatnya pengguna internet di Indonesia ini berbanding lurus dengan semakin maraknya pertumbuhan media online. Terkait dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ini membuat Dewan Pers dibantu beberapa organisasi profesi wartawan seperti PWI dan AJI pada tanggal 26 Maret 2012 mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan-DP/ III/ 2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dikeluarkannya peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber ini menyikapi kemajuan dalam teknologi media dan komunikasi yang mengubah tidak hanya lingkungan industri media tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam media melalui Internet dan media sosial (Yanuar Nugroho, Dinita A. Putri, dan Shita Laksmi, 2012). Internet tampaknya telah menjadi ruang utama di mana warga negara dapat berkomunikasi tanpa batasan. Ruang-ruang seperti blog, situs-situs jejaring sosial dan micro-blogging telah memungkinkan warga negara untuk menciptakan ranah publik sendiri dan terlibat satu sama lain secara bebas.

Dengan 64% dari pengguna Internet menggunakan media sosial, tidaklah mengherankan jika melihat sejumlah aktivisme dan gerakan masyarakat sipil telah diorganisir menggunakan media sosial dan media baru. Penyebaran informasi melalui media sosial sangat luar biasa hingga kemudian dirujuk oleh media mainstream. Internet telah menjadi sebuah infrastruktur penting ketika industri media harus menghadapi tantangan baru dalam teknologi media: konvergensi dan digitalisasi.

Pentingnya Kebijakan dan Regulasi Baru Media Siber di Indonesia

Sebagai ruang publik, Internet telah membuktikan kepada kita bahwa ia memiliki potensi yang luar biasa sebagai media tempat kita mengekspresikan pandangan kita dan perdebatan tentang persoalan-persoalan bersama yang kita hadapi (Ibrahim, 2011: 120). Sementara ia juga menggeser politik ke arah yang lebih diksursif.

Internet dalam tingkat tertentu telah mampu menjadi ruang publik dan media komunikasi politik baru bagi masyarakat Indonesia saat ini yang tegah mendambakan perubahan politik ke arah yang lebih baik dan transparan.

Dalam kapasitasnya tersebut kekuasaan telah dilawan tidak dengan kekerasan tetapi dengan wacana yang santai, kekuasaan diolok-olok, diledek dengan ungkapan-ungkapan yang jenaka dan sengaja dibuat untuk mendelegitimasi praktek kekuasaan yang dinilai cenderung korup. Menurut Idi Ibrahim, gerakan politik ini tidak hanya berlangsung di dunia maya saja akan tetapi juga terjadi di lapangan nyata.

Dunia siber dalam hal ini media online dan media sosial merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam mengungkapkan keluh kesah warga negara atas ketidak-adilan yang kerap terjadi sehari-hari di lingkungan sekitar kita.

Media sosial memberikan tempat kepada masyarakat untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Namun dibalik kebebasan sekarang ini Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat masyarakat Indonesia menjadi tidak bebas sepenuhnya.

Di masa yang akan datang diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia siber, dimana hak-hak sosial dan hak-hak politik seseorang harus benar-benar dijamin oleh negara dengan tanpa kecuali. Undang-Undang No 11 tahun 2008 harus diamandemen khususnya pasal 27 ayat 3. Sebagian besar kalangan menganggap Pasal 27 tersebut bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945, dan Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1999
Anonim Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Sekretariat Negara RI, 2008
Anonim Naskah Resmi UUD 1945 (Amandemen), Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2011
Anonim Pedoman Pemberitaan Media Siber, Dewan Pers, Jakarta 2012
Holmes, David Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005
Ibrahim, Idi S. Kritik Budaya Komunikasi, Budaya, Jalasutra, Yogyakarta, 2011
LittleJohn Stephen W – Karen A. Foss Teori Komunikasi, Salemba Humanika, Jakarta, 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *