Oleh: Gentry Amalo

Public Sphere kerap diterjemahkan sebagai ruang publik atau ranah publik, pertama kali digagas Jurgen Habermas, filsuf berkebangsaan Jerman yang juga guru besar sosiologi. Gagasan Habermas ini dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul The Structural Transformation of The Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society (1989). Dalam buku ini, Habermas menyebutkan bahwa:

“..The bourgeois public sphere may be conceived above all as the public sphere of private people come together as public; they soon claimed the public sphere regulated from above against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor…” yang artinya:”.. Ranah publik kaum borjuis dapat dipahami di atas semua sebagai ranah publik pribadi yang datang bersama-sama sebagai publik, mereka mengklaim ranah publik diatur dari atas terhadap otoritas publik itu sendiri, untuk melibatkan mereka dalam perdebatan aturan umum yang mengatur hubungan yang berdasarkan privatisasi, akan tetapi di depan umum berkaitan dengan ranah pertukaran komoditas dan kerja sosial … ”

Habermas (1997: 105) juga menyebutkan tentang kriteria public sphere sebagai berikut: “…A domain of our social life where such a thing as public opinion can be formed (where) citizens… deal with matters of general interest without being subjected to coercion…(to) express and publicize their views…”  yang artinya: “… Sebuah domain kehidupan sosial kita di mana hal seperti opini publik dapat dibentuk, dimana warga … menangani masalah-masalah kepentingan umum tanpa mengalami paksaan untuk mengungkapkan dan mempublikasikan pandangan mereka …”

Dari kutipan di atas terlihat jelas jika Jürgen Habermas mengidamkan adanya sebuah situasi ranah publik, dimana komunikasi dilakukan dalam wilayah sosial yang bebas dari tekanan, sensor dan dominasi kekuasaan. Habermas (1989) juga mengungkapkan bahwa setiap individu berhak dan memiliki hak yang sama dan setara untuk masuk ke dalam ranah publik tersebut. Setiap orang pada prinsipnya boleh memasuki ranah publik tersebut. Dimana setiap orang pada dasarnya sebagai individu yang privat, bukan sebagai orang yang dengan kepentingan bisnis atau politik tertentu.

Adanya jaminan bagi mereka untuk berkumpul dan mengekspresikan ide dan gagasan serta berpendapat secara bebas tanpa ada perasaan takut atau tekanan dari pihak manapun. Setiap individu yang berkumpul tanpa tekanan inilah yang kemudian disebut publik, karena mereka tidak lagi memperbicangkan hal-hal yang sifatnya personal lagi tetapi memperbincangkan persoalan-persoalan yang telah menjadi masalah bersama-sama.

Mengutip hasil penelitian Habermas, McQuail (2011) mengatakan bahwa mengenai bangkitnya demokrasi, dari sisi sejarah justru dimulai dari ranah atau ruang publik terutama diawali kelompok debat di cafe atau kedai kopi pada abad ke-18, dimana partisipan aktif dalam bidang politik bertemu, berdiskusi dan membentuk proyek politik. Peranan pentingnya adalah untuk mengawasi pemerintah atas opini publik yang disiarkan dan berpengaruh. (McQuail 2011: 199).

Hasil penelitian Habermas tersebut menjelaskan bahwa asal-usul demokrasi dan modernitas Eropa terjadi sejak abad ke-18 dibentuk di cafe sebagai landasan utama kemunculan ranah publik. Pada tahun 1700-an, misalnya Kota London mengembangkan 3000 rumah kopi (Holmes 2013: 162).

Sementara di Prancis, kaum pengusaha dan birokratlah yang menjadi titik awal terciptanya ranah publik, yang kemudian menjadi berkembang seiring munculnya kapitalisme pasca Revolusi Industri. Tidak heran jika ranah publik ini kemudian menjadi perpanjangan kepentingan para pemilik modal di awal abad ke-19. Itu sebabnya mengapa ranah publik menjadi terkesan elitis, karena forum diskusi dan bertukar pikiran dalam ranah publik tersebut lebih banyak kaum terpelajar dan borjuis.

 

Peran Media Sebagai Public Sphere Bagi Masyarakat yang Sejahtera dan Merdeka

Seiring berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya komunisme di Uni Sovyet, wacana mengenai ranah publik yang digagas Jurgen Habermas dalam bahasa Jerman (1962), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (1989). Adapun gagasan ini semakin mengemuka di dalam kajian ilmu filsafat dan ilmu sosial. Definisi ranah publik pun semakin mengerucut, dimana ranah publik adalah sebuah wilayah yang dapat diakses semua orang dengan bebas tanpa batasan.

Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai sebuah komunitas virtual, yang harus berperan kritis terhadap sistim politik. Dalam hal ini ranah publik adalah sebuah wilayah komunikasi tempat warga negara berperan secara demokratis dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Habermas dalam masyarakat kapitalis kontemporer jalinan antara pribadi dan publik adalah sektor publik tidak dapat bertahan dalam memerangi tekanan pribadi. Idealnya, antara pribadi dan publik sebaiknya seimbang dan sektor publik harus cukup kuat untuk menyediakan sebuah iklim bebas mengekspresikan ide-ide dan berdebat. Sayangnya dalam masyarakat modern saat ini iklim ini terkesan lumpuh (Littlejohn 2012: 473).

Habermas mengatakan ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam mengekspresikan ide-ide individu, Pertama, membutuhkan kebebasan berbicara, dimana harus tidak ada batasan pada apa yang diungkapkan, Kedua, semua individu harus memiliki akses yang sama untuk berbicara, dengan demikian maka kesetaraan berkomunikasi pun akan tercipta.(Littlejohn 2012 : 475).

Menurut David Holmes, Habermas telah mendefinisikan ruang publik sebagai domain bagi percakapan tanpa paksaan yang diarahkan secara ekslusif ke persetujuan pragmatis. Pengembangan ruang publik demokratis seperti ini bisa terjadi pada abad-17 dan ke-18, tetapi telah dicairkan pada saat ini oleh kenyataan bahwa pekerja media telah dikendalikan kepentingan tertentu yang secara sistematis telah mendistorsi isi wacana publik.

Hartley juga mengatakan bahwa media memberikan ruang seperti cermin yang kurang memiliki kemungkinan interaksi langsung, dimana individu mengekspresikan opini publik melalui tindakan mengkonsumsi media serta berhubungan dengan budaya umum atas suatu wacana (Holmes 2013: 153).

Ranah publik merupakan hal penting dalam masyarakat, tempat di mana opini publik terbentuk dan akses publik terhadap keselamatan publik, komersial, industri, dan juga moralitas agama dan kepercayaan diperhatikan. Tidak ada kekuasaan termasuk kekuasaan politik dan kelompok borjuis yang dapat menolak aksesnya terhadap publik. Dapat dikatakan unsur demokrasi berkembang di dalamnya (Bucy dan Newhagen, 2004: 187-190).

Media massa menjadi alat komunikasi dari opini publik. Media massa kerap memilih subyek yang akan menarik minat masyarakat dan menjadikannya kontroversial. Media menginformasikan bentuk masyarakat yang selalu dinamis dan berubah setiap waktunya. Media mempengaruhi opini publik tentang berbagai macam isu publik yang beredar. Media massa berfungsi sebagai ranah publik ketika media dapat memposisikan dirinya secara baik sebagai ruang dengar pendapat publik yang menampung aspirasi publik terhadap suatu permasalahan maupun realita sosial budaya yang beredar.

Tidak seharusnya media massa dibatasi kekuasaan politik ataupun pemilik modal. Akan tetapi realitasnya, hingga saat ini jurnalis dalam memberitakan berita kepada publik masih terkait dengan idiologi pemilik modalnya. Sebagai ranah publik, media massa dituntut untuk melayani masyarakat dengan informasi yang benar, akurat dan faktual dalam pemberitaannya.

 

Globalisasi, Media Massa Sebagai Public Sphere

Di masa kini, dimana dunia tengah mengarungi masa globalisasi, internet telah menjadi alat utama globalisasi. Ranah publik yang sebelumnya ada di kedai kopi, gereja, balai kota, lapangan umum, taman, dan ruang-ruang pertemuan lainnya telah mengalami kemunduran (Holmes 2013: 152). Awal dari kemunduran ini adalah akibat munculnya media broadcast atau penyiaran yang telah mengisolasi warga untuk saling berinteraksi dan bertatap muka satu sama lain.

John Hartley (1992) mengatakan bahwa media broadcast atau penyiaran adalah ranah publik: dimana surat kabar, majalah, radio dan televisi dalam periode modern adalah domain publik yang diciptakan dan memiliki keberadaannya sendiri. Habermas memberikan contoh kongkrit ranah publik dimasa lalu dapat ditemui di kedai kopi. Sementara dimasa kini, ranah publik tersebut telah bermutasi dalam bentuk media massa seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi.

Namun tidak sesederhana itu, karena ada persoalan tentang bagaimana menumbuhkembangkan ranah publik seperti di abad ke-18 melalui media massa, mengingat selalu terjadi dominasi pada ruang-ruang sosial di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini media massa diharapkan menjadi ranah publik guna menyampaikan segala macam ide, gagasan, pendapat, pemikiran individu secara bebas tanpa ada tekanan, namun tetap saja hal ini sebagai sesuatu yang mustahil mengingat faktor dominasi tadi.

Dominasi inilah yang menyebabkan tidak semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses yang sama terhadap media massa itu sendiri. Hal ini disebabkan karena media massa cenderung melakukan seleksi terhadap individu tertentu yang berhak dan boleh memiliki akses terhadap media massa tersebut. Selain itu, media massa juga selalu memberikan ruang yang terbatas, dengan alasan ruang yang dimiliki media massa sudah habis untuk program-program media itu sendiri. Bahkan tidak jarang ruang tersebut telah diperuntukan bagi iklan para sponsor.

Media massa yang seharusnya menjadi ranah publik tetap saja dikuasai program-program berbasiskan kepentingan segelintir elit borjuis pemilik media, politisi, dan pemasang iklan. Akses yang luas dalam ranah publik media massa telah dihegemoni oleh para pemilik kapital, dengan demikian publik yang tidak memiliki kapital, mau tidak mau harus tersingkir dari kesempatan untuk mendapatkan akses yang sama dan setara atas media tersebut. Persoalan inilah yang bagi Habermas disebut sebagai degradasi ranah publik dimana media massa menyediakan ranah publik tersebut porsinya lebih besar kepada para segelintir elit berkantong tebal dan pemasang iklan.

Media massa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat dan kepemilikan media adalah kepercayaan dari publik yang diberikan dan harus dipertanggungjawabkan. Teori ini juga mewajibkan media untuk otonom dan bebas mengatur diri sendiri. Konsentrasi kepemilikan media massa di Indonesia telah terkonsentrasi tinggi dengan memberikan kekuatan yang besar kepada sejumlah kecil orang. Kekuatan ini membawa tanggungjawab untuk melakukannya dengan penuh hati hati dan penghormatan terhadap orang lain (McQuail 2012: 189).

 

Media Massa, Ranah Dimana Publik Dijadikan Sebagai Komoditas

Derasnya kapitalisasi di berbagai sektor telah membuat media massa menjadi agen yang mengubah masyarakat yang logis menjadi masyarakat yang konsumtif. Dimana konsumerisme telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga masyarakat melalui media telah memberikan tempat bagi kapitalisme untuk ‘menguasai’ praktek media massa. Media massa menjadi tempat iklan kampanye politik dan promosi barang-barang, daripada tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi politik yang penting.

Pembentukan ranah publik ini menurut Habermas berutang banyak kepada kondisi kapitalisme, kebebasan ekonomi dan individualisme. Bentuk pertama dari ranah publik ini, digambarkan sebagai ranah publik yang borjuis dan mencerminkan watak kelasnya. Terbentuknya ranah publik ini kemudian mencakup bangkitnya korporat baru dan substitusi komunikasi massa secara luas terhadap diskusi pribadi antara elit.

Habermas secara umum pesimis mengenai konsekuensi demokrasi di masa modern karena publik lebih dapat dimanipulasi oleh media daripada membantu membentuk opini dengan cara yang rasional. Dahlgren (1995), mengatakan meskipun banyak kritik yang dilontarkan oleh para ahli yang lain terhadap bentuk ranah publik masa lalu dan elitis dari kehidupan politik, gagasan mengenai ranah publik telah ditemukan bernilai dibawah kondisi kapitalisme yang matang, (McQuail: 2011: 200).

Sebagai ranah publik, media massa memang tidak pernah menjadi sesuatu yang value-free atau bebas nilai. Sebebas apapun media massa bekerja dalam memproduksi dan menyiarkan berita setiap harinya, kerap dipaksa untuk harus mempertimbangkan nilai jual sebuah berita serta layak tidaknya sebuah berita tersebut dimuat, terkait kepentingan sang pemilik media. Isi berita atau pun program hiburan sangat dipengaruhi oleh siapa yang mendanai, membiayai atau menjadi sponsor utama dalam operasional media tersebut. Isi berita biasanya tidak bisa lepas dari kepentingan sang pemilik media itu sendiri (McQuail: 2012: 22).

Pemilik dalam media berbasis pasar memiliki kekuasaan pasar mutlak atas konten dan dapat meminta apa yang ingin mereka masukkan atau keluarkan dari konten pemberitaan. McQuail juga mengutip pendapat Schultz (1998) tentang jurnalis Australia yang menunjukkan dukungan kuat terhadap peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Akan tetapi hal tersebut ternyata lebih sering dikompromikan dengan pertimbangan komersial dan tekanan pemilik media. Terdapat kecenderungan yang tak terhindarkan pemilik media baru untuk menetapkan garis besar kebijakan yang kemungkinan besar akan diikuti para staf redaksi atau editorial yang mereka pekerjakan.

Dalam konteks organisasi media, ambiguitas media massa terlihat cukup tinggi bahkan cenderung tidak jelas. Menurut McQuail di satu sisi media dijalankan untuk kepentingan bisnis para pemiliknya, akan tetapi kepentingan bisnis tersebut dijalankan untuk sesuatu yang ideal.

Sementara ada juga sebagian besar media yang dijalankan untuk tujuan tujuan budaya dan sosial yang ideal tanpa mencari keuntungan. Organsasi media yang pertama cenderung memanipulasi kepentingan publik di ranah publik. Dimana kemungkinan besar ia dipengaruhi oleh kepentingan pengiklan karena sumber pendapatan tunggalnya hanya dari iklan. Organisasi media yang kedua, kerap disebut sebagai media publik, karena operasionalisasinya dibayar oleh publik atau komunitas itu sendiri, dengan demikian konten berita yang disajikan pun bergantung kepada kepentingan publik itu sendiri.

Dalam konteks kepentingan strategis bisnis, McQuail mengatakan bahwa struktur sebagian besar industri media di negara kapitalis kerap mencerminkan kepentingan para pemasang iklan, dimana para pengiklan hanya akan memasang iklan mereka berdasarkan peringkat atau rating media itu sendiri. Rancangan tata letak, perencanaan dan penjadwalan media sering mencerminkan kepentingan pengiklan itu sendiri. (McQuail 2012: 22)

Mengutip pendapat Baker (1994:99) McQuail mencontohkan bahwa di Amerika Serikat, pengiklanlah yang menggunakan kekuatan pasar mereka untuk berusaha menghalangi komunikasi tertentu yang merusak kepentingan mereka. Pengiklan juga mempengaruhi keputusan personal sekaligus editorial atau redaksi di dalam media. Hasil penelitian Meyer (1987) yang menyebutkan bahwa pengaruh pengiklan pada umumnya secara etis tidak disetujui, terutama ketika mempengaruhi konten berita.

 

Kapitalisasi Ranah Publik – Kebebasan Pers di Indonesia

Indonesia dalam era Reformasi saat ini, media massa yang sebelumnya dikontrol elit kekuasaan yang otoriter, mencoba menjadi media massa yang menyediakan ruang bagi publik. Media massa di Indonesia saat ini bebas menyiarkan kebusukan politik pemerintah dan partai-partai politik “tanpa dibatasi” kekuatan politik pemerintah seperti di masa Orde Baru.

Kini dengan mudahnya kita temui di setiap media kita, aneka kasus korupsi, asusila dan imoral para pejabat penyelenggara negara yang tidak segan-segan diberitakan oleh media. Dari satu sisi media telah membuktikan dirinya sebagai ranah publik yang memberitakan kebenaran kepada publik, dengan demikian informasi dapat diakses publik melalui media. Namun disisi lain masyarakat membutakan dirinya bahwa para pemilik media tersebut sebagian besar sangat dekat dengan kapitalisasi kekuasaan dan elit partai politik.

Di Indonesia misalnya, pemirsa televisi kerap hanya dijadikan sebagai obyek dari penetrasi pasar. Pemirsa hanya dipandang sebagai pasar potensial, karena itu tidak heran jika setiap hari pemirsa disodori beragam produk iklan yang membuat terlena (KPI, 2013:129). Oleh karena itu gambaran ranah publik yang digagas Habermas (1989) tidak bakal kita jumpai di televisi. Sebab televisi cenderung melayani kepentingan ekonomi atau melayani pemilik modal, sambil meninggalkan kepentingan publik. Menurut Habermas ranah publik adalah ranah untuk berbagi kepentingan yang dapat dinegosiasikan secara egaliter dan tanpa intervensi.

Seharusnya ranah publik tidak begitu saja diserahkan kepada kepentingan kapitalis semacam itu, sekalipun dalam teori ekonomi pasar dinyatakan pasar akan mengatur dirinya dan menemukan jalannya sendiri, tetapi tetap saja akan tidak menjamin kepentingan publik pemirsa televisi terlindungi (KPI, 2013: 130). Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang demokratis, progresif dan komprehensif untuk industri penyiaran di negeri ini.

Dalam konteks kepentingan isi media, di Indonesia tidak jarang jurnalis atau wartawan “wajib” tidak bersikap keras dalam menuliskan berita-berita yang terkait dengan kepentingan ekonomi, politik dan sosial si pemilik media. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat reformasi yang mengusung demokrasi.

Sementara itu jurnalis dan wartawan kerap menyerukan agar semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat menjunjung tinggi kebebasan pers. Kebebasan pers pada umumnya dimaknai sebagai kebebasan yang diberikan pemerintah dan masyarakat kepada pers sebagai pekerja media massa, karena di alam demokrasi sudah sewajarnya pemerintah dan masyarakat menjamin kebebasan pers dalam melaksanakan fungsi dasarnya, seperti yang tertera di dalam pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers yang bertanggungjawab adalah pers yang menjujung tinggi etika yang berlaku.

Wujud tanggungjawab etika wartawan Indonesia yang sesungguhnya boleh dikatakan lahir pada era reformasi, yakni sejak disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, penghapusan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), serta pembubaran Departemen Penerangan. Oleh kalangan pers, era reformasi dianggap sebagai era kebebasan dan otonomi pers karena setiap orang dapat menerbitkan medianya sendiri, dan jumlah orang yang berminat menjadi wartawan pun semakin meningkat.

Dalam konteks penyiaran misalnya di tengah ‘tsunami informasi’ seperti sekarang ini rating adalah masalah nomor sekian, asalkan lembaga penyiaran menyadari pentingnya para insan yang terlibat di dalamnya memahami tata permainan bahasa. Artinya bahwa insan penyiaran wajib membuka wawasan etis mereka bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya.

Tanpa wawasan etis, teknologi penyiaran yang pada hakekatnya dirancang sebagai alat ampuh untuk mengatasi masalah tertentu dalam kehidupan tiba tiba dapat berubah menjadi alat ekspolitasi manusia. Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, ditangan yang tidak tepat teknologi penyiaran bisa berubah wajah menjadi alat pencarian kekuasaan dan keuntungan materi semata (KPI, 2013:29).

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, permasalahan yang ada di dunia penyiaran Indonesia kerap dilihat sebagai benang kusut. Banyak sekali kepentingan yang bermain dan saling tarik menarik. Mulai dari pemilik modal, pembuat program, pemasang iklan, pemerintah bahkan juga kepentingan politik. Sayangnya di tengah benang kusut dan tarik menarik kepentingan tersebut, kepentingan publik-lah yang paling terabaikan. Publik malah dianggap sebagai korban para pemain industri penyiaran.

Aduan masyarakat mengenai isi program siaran televisi saat ini semakin mengalami peningkatan, seiring dengan rating, selera pasar dan pemasukan iklan. Aspek ekonomis dari industri penyiaran jelas-jelas membuat publik ditempatkan sebagai komoditas belaka.

 

Kesimpulan

Public Sphere yang adalah ruang publik atau ranah publik merujuk pada gagasan “keruangan” yang menyediakan arena terbuka atau forum bagi publik seluas-luasnya untuk melakukan debat publik. Terkait dengan degradasi ranah publik, dimana ranah publik menjadi arena jajahan para kapitalis, Habermas mengatakan bahwa di bawah tekanan pemilik saham yang haus akan keuntungan tinggi, campur tangan terhadap kepentingan fungsional dari ekonomi pasar ke dalam “logika internal”.

Menurut Habermas, selain personalisasi, dramatisasi peristiwa, penyederhanaan masalah yang rumit dan polarisasi yang gamblang atas konflik yang mempromosikan privatisasi sipil dan emosi antipolitik, isu wacana politik kerap terselip dan berasimilasi kedalam model dan konten hiburan.

Indonesia dalam era Reformasi saat ini, media massa yang sebelumnya dikontrol elit kekuasaan yang otoriter, mencoba menjadi media massa yang menyediakan ruang bagi publik. Media massa di Indonesia saat ini bebas menyiarkan kebusukan politik pemerintah dan partai-partai politik “tanpa dibatasi” kekuatan politik pemerintah seperti di masa Orde Baru.

Kini dengan mudahnya kita temui di setiap media kita, aneka kasus korupsi, asusila dan imoral para pejabat penyelenggara negara yang tidak segan-segan diberitakan oleh media. Dari satu sisi media telah membuktikan dirinya sebagai ranah publik yang memberitakan kebenaran kepada publik, dengan demikian informasi dapat diakses publik melalui media. Namun disisi lain masyarakat membutakan dirinya bahwa para pemilik media tersebut sebagian besar sangat dekat dengan kapitalisasi kekuasaan dan elit partai politik.(*)

 

DAFTAR PUSTAKA

Holmes, David, Teori Komunikasi, Media Teknologi dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012

Littlejohn, Stephen W.-Karen A. Foss, Teori Komunikasi, edisi 9, Salemba Humanika, Jakarta, 2012

McQuail, Denis, Teori Komunikasi Massa, edisi 6, Salemba Humanika, Jakarta, 2012

Wibowo, Wahyu (ed.) Kedaulatan Frekuensi, Regulasi Penyiaran, Peran KPI dan Konvergensi Media, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Jakarta. 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *