Kritik atas Akumulasi Modal Ekonomi & Politik Media dalam Pemilu 2014

Oleh: Gentry Amalo

Menjelang Pemilu 2014, persoalan yang berkaitan dengan modal ekonomi dan modal politik, dimana Pengusaha media MNC Group, Harry Tanoesudibyo, bergabung dan menjadi pengurus teras Partai Hanura yang didirikan oleh Wiranto. Bahkan bersama Wiranto pula mencalonkan diri sebagai kandidat cawapres dan capres yang diusung HANURA.

Persoalan ini melengkapi terjadinya akumulasi modal ekonomi dan politik, serta berpotensi merubah peta politik dalam pemilu yang akan datang, mengingat beberapa kelompok media yang lain juga memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu seperti misalnya grup Bakrie dengan Partai Golkar, Surya Paloh pengusaha kelompok media yang memiliki MetroTV, Harian Media Indonesia, dan sekaligus ketua partai Nasional Demokrat (NASDEM). Serta Chairul Tanjung pemilik TransMedia yang diindikasikan dekat dengan Partai Demokrat.

Dalam konteks akumulasi modal ekonomi dan modal politik tersebut, sejumlah LSM melakukan protes terkait adanya “perselingkuhan” antara media yang seharusnya bersikap netral dengan partai politik PEMILU 2014.

Aliansi LSM ini melakukan protes terhadap sejumlah partai dan politisi yang dianggap curang karena telah mencuri start kampanye partai maupun capres dalam pemilu mendatang melalui group media miliknya. Kecurangan itu dilakukan Aburizal Bakrie (ARB) dan Partai Golkar yang intens berpromosi (kampanye) melalui grup medianya (ANTV, tvOne, dan VivaNews), Partai Nasdem melalui MetroTV dan Hary Tanoe-Wiranto dan Hanura melalui MNC Group.

Protes sekelompok masyarakat atas kecurangan sejumlah partai politik dan politisi yang mencuri start kampanye PEMILU 2014 dapat dilihat pada aksi long march yang dilakukan 32 elemen masyarakat dan media yang tergabung dalam gerakan Frekuensi Milik Publik (FMP). Pada 16 Januari 2014, FMP melakukan long march dari Bunderan Hotel Indonesia menuju kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Harmoni, Jakarta Pusat. Long march ini dilakukan dalam upaya menuntut ketegasan KPI untuk menghukum stasiun televisi yang berpihak kepada afiliasi politik pemiliknya.

FMP menilai, KPI sebagai regulator seakan menutup mata pada berbagai penyalahgunaan frekuensi publik dalam hal ini televisi, untuk kepentingan pemiliknya. Padahal praktik semacam ini secara nyata dapat kita saksikan di layar kaca. Data KPI menunjukkan, sepanjang Oktober 2013, iklan Aburizal Bakrie dan atribut Golkar di ANTV dan tvOne berjumlah 430 spots. RCTI dan Global TV memiliki tayangan kuis yang diputar dua kali sehari berjudul “Kuis Kebangsaan” dan “Indonesia Cerdas”. Kuis ini merupakan kampanye pasangan Wiranto dan Hary Tanoe, sekaligus menjadi ajang memberikan panggung bagi caleg dari Hanura secara terselubung. Sementara di Metro TV, menurut data Aliansi Jurnalis Independen Jakarta menyebutkan bahwa selain iklan Nasdem yang tumpah ruah, kisaran durasi pidato Surya Paloh tiap kali kemunculannya tidak wajar, karena mencapai 3–6 menit.

Seperti yang kita tahu bersama, delapan dari 10 stasiun TV swasta dimiliki tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan partai politik. Grup VIVAnews yakni tvOne dan ANTV dikuasai Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Grup MNC yang terdiri atas RCTI, MNC TV, dan Global TV dikuasai Hary Tanoe yang tidak lain adalah cawapres dari Partai Hanura. Metro TV dikuasai Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem dan TransCorp yang terdiri atas TransTV dan Trans7 yang dimilik oleh Chairul Tanjung, salah satu peserta konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat.

Sebagai public sphere atau ranah publik, media dan jurnalisme yang menganut prinsip-prinsip menunjung tinggi netralitas, keberimbangan dan keberpihakan pada publik pun dikhianati oleh televisi yang mengabdi pada pemiliknya. Dalam demokrasi, fungsi media sebagai mata bagi publik dan pengawas kekuasaan telah dimandulkan ketika media kini harus mengabdi pada kepentingan pemilik. Jelas, persoalan ini merupakan tanda peringatan bahaya bagi publik.

Sayangnya KPI sebagai pemegang kendali frekuensi belum berani melakukan tindakan terhadap stasiun televisi yang nyata-nyata telah mengabaikan hak publik atas informasi yang adil dan berimbang. Jika ada tindakan berupa sangsi teguran yang dikeluarkan KPI tidak lebih hanya sebuah basa-basi belaka, tanpa ada niat untuk sungguh-sungguh menegakkan aturan. Padahal, praktik kampanye di televisi telah melanggar Undang-Undang Penyiaran, peraturan KPI (P3SPS), dan juga Peraturan KPU.

Dalam UU Penyiaran no. 32 Tahun 2002 menempatkan frekuensi gelombang radio yang digunakan televisi tak ubahnya tanah, air, dan udara, yang merupakan milik publik dan untuk dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan publik. Turunan dari semangat ini dinyatakan dengan lebih tegas pada Pasal 34 Ayat 4: “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu”. Selaras dengan UU penyiaran, dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS), pada Pasal 11 Ayat 2 dinyatakan bahwa “Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”. Ditambah lagi dengan Peraturan KPU yang hanya memperbolehkan partai politik melakukan kampanye di media massa pada 21 hari sebelum masa tenang.

Dari sudut pandang regulasi tersebut eksploitasi lembaga penyiaran oleh kepentingan politik pemilik adalah pengkhianatan atas konstitusi. Namun faktanya, KPI sebagai lembaga yang diberi kuasa oleh UU Penyiaran untuk pengaturan isi siaran, tak juga bergerak menegakkan aturan dan melindungi publik dari informasi yang cemar. Keprihatinan atas absennya ketegasan KPI inilah yang menjadi pendorong publik dari berbagai organisasi menggabungkan diri dalam FMP.

Beberapa studi media massa sepakat bahwa komunikasi massa dapat mempunyai efek yang luar biasa berpengaruh (the powerfull efect) jika digunakan dalam program atau kampanye yang dipersiapkan secara cermat berdasarkan prinsip teori komunikasi. Beberapa prinsip tersebut misalnya pengulangan pesan yang dilakukan secara berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Kampanye melalui media massa memiliki efek penting terhadap sikap dan perilaku (Suprapto, 2009 : 54)

Menurut McQuail para pemilik media swasta secara umum memiliki kepentingan finansial dan strategis yang menimbulkan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Tidak jarang mereka memiliki posisi idiologis yang terbuka dan bahkan ambisi politik tersendiri. Untuk alasan-alasan pemilu, para politikus seringkali diwajibkan untuk meminta dukungan media yang besar, sehingga arus pengaruh sifatnya dua arah (McQuail, 2011: 270).  Sejumlah ahli media menyebutkan bahwa kepemilikan media menentukan kontrol media yang pada gilirannya menentukan isi media, mungkin menjadi penyebab utama pengaruh media. Kepemilikan media adalah faktor penting bagi para ahli komunikasi dalam kaitannya dengan pengaruh media (Severin-Tankard. Jr. 2011: 437)

Jika ditinjau dari sudut teori agenda setting kedua kasus tersebut diatas menunjukan ada bukti bahwa media membentuk pandangan orang mengenai masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat dan masalah yang ditekankan dalam media kemungkinan bessar bukanlah masalah yang dominan dalam realitas. Menurut McCombs (1992) media berita tidak hanya memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan tetapi memberitahu kita bagaimana kita mempertimbangkan hal tersebut. Dalam kampanye pemilu misalnya isu-isu media, oleh media dibuat tampak lebih penting dapat mempunyai dampak yang lebih menguntungkan bagi satu calon daripada calon lainnya dengan menggunakan proses priming. Media juga daapt membantu menciptakan pencitraan untuk seorang calon dengan membuat sebagian karakteristik pribadi nampak lebih penting dengan mengabaikan karakteristik yang lain.(Saverin-Tankard Jr. 2011: 286).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *