Kritik Partai Demokrat atas Perilaku Media, dan Strategi Politiknya

Oleh: Gentry Amalo

Menjelang Pemilu 2014 ini, publik Indonesia dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan keluhan atau kritik elite Partai Demokrat terhadap media massa. Menurut mereka, media massa dianggap bias saat memberitakan politisi Partai Demokrat, sehingga media dianggap turut berkontribusi terhadap terus merosotnya elektabilitas Partai Demokrat seperti yang ditunjukkan berbagai hasil polling.

Pasca Reformasi 1998 ada tiga hal yang menjadi musuh utama negara, yakni Terorisme, Korupsi dan Narkoba. Ketiga hal ini tercermin dari dibentuknya lembaga-lembaga pemerintah non-kementrian seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ketiga lembaga ini di dalam menjalankan tugas fungsional dan operasionalnya langsung dibiayai negara melalui dana APBN/APBD.

Hadirnya KPK misalnya, merupakan cerminan dari semangat anti-korupsi yang diusung sesuai dengan semangat Reformasi 98. Pada pemilu 2009 silam, semangat anti-korupsi yang sama dihadirkan Partai Demokrat dengan gencarnya melalui tayangan iklan layanan masyarakat di hampir semua stasiun televisi nasional. Propaganda perang melawan korupsi yang diagendakan Partai Demokrat (PD) ini dengan cerdasnya menampilkan sejumlah kader muda PD seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas), Nazaruddin dan Angelina Sondakh (Angie). Tujuan utama mengencarkan propaganda perang melawan korupsi dengan sejumlah tokoh muda PD ini ternyata berhasil menarik minat kaum muda Indonesia dan menjadikan PD berhasil keluar sebagai pemenang pemilu 2009 dengan meraup kemenangan hingga 60 % kursi di DPR RI.

Sayangnya iklan anti korupsi yang gencar di sejumlah media nasional ini pada kenyataanya jauh panggang dari api. Elit PD ternyata lebih pandai berakting di depan kamera daripada melakukan praktek anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Media massa yang sebelumnya digunakan sebagai alat propaganda anti-korupsi untuk memenangkan pemilu 2009, kini berbalik gencar memberitakan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan para tokoh muda PD tersebut. Kecuali Ibas yang masih belum terbukti terlibat dalam kasus korupsi, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan gratifikasi dalam kasus wisma atlit Hambalang, pembelian pesawat Merpati dari Cina serta proyek E-KTP. Sementara Nazaruddin dan Angelina Sondakh sudah menjadi terpidana kasus korupsi dalam kasus gratifikasi wisma atlet.

Keresahan pengurus PD terkait pemberitaan media massa nasional yang dianggap memojokkan posisi PD ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya PD pada 2012 silam sempat melaporkan kepada Komisi Penyiaran Nasional (KPI) tentang perilaku dua stasiun televisi swasta nasional Metro TV dan TV One terkait pemberitaan tentang PD telah dipengaruhi oleh kepentingan politik pemiliknya yang masing-masing merupakan pimpinan partai politik.

Para elit muda PD ini seolah abai terhadap korupsi, terorisme dan narkoba telah menjadi agenda negara untuk diperangi. Agenda negara ini secara otomatis telah diadopsi juga menjadi agenda media, dimana demi kepentingan publik, media massa wajib memberitakan kasus-kasus yang merugikan kepentingan publik. Terkait kepentingan publik, McQuail (2011) menyebutkan bahwa media membawa sejumlah tugas penting dan pokok dalam masyarakat kontemporer dan menjadi kepentingan umum agar tugas-tugas tersebut harus dijalankan dengan baik.

Ditinjau dari teori agenda setting gencarnya pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan elit PD disebabkan karena media melihat kasus itu penting bagi masyarakat demikian pula sebaliknya masyarakat menganggap kasus itu penting, karena itu media membahasnya. Menurut McComb dan Shaw yang pertama kali menggagas teori ini pada 1968 mengatakan bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer untuk mempengaruhi agenda publik. Dalam hal ini publik menganggap kasus korupsi yang melibatkan para elit PD itu penting karena media menganggap isu itu penting juga.

Di dalam agenda setting ada efek media priming, yakni gagasan yang berawal dari teori pembelajaran sosial dan studi efek dari perilaku agresi. Dimana dalam penelitian kampanye pemilu, ada upaya para politikus untuk menghubungkan antara isu dan reputasi. Iyengar dan Kinder (1987) sebagai penggagas ide ini mengatakan bahwa isu politik yang paling banyak menerima perhatian, juga nampak lebih penting dalam penilaian publik atas kinerja aktor politik. Penilaian umum dari partai atau politikus kemudian bergantung pada presepsi bagaimana mereka bertindak dalam isu yang paling penting (McQuail 2011: 287).

Elit PD pihaknya sadar bahwa PD tidak memiliki media sendiri baik televisi, koran dan media online. Menurut mereka media ini penting untuk mengimbangi gencarnya pemberitaan tenang hal yang negatif terhadap Partai Demokrat dan SBY. Untuk itu kini PD di bawah kepemimpinan SBY, PD memiliki strategi menggandeng beberapa pemilik media diantara Chairul Tanjung, pemilik Trans Media yang menguasai stasiun TransTV, Trans7, dan media online Detik.com. untuk mengikuti konvensi capres Partai Demokrat. Kendati berlum terlihat nyata namun secara perlahan tapi pasti elektabilitas PD mulai terangkat kendati sudah tertinggal jauh jika dibandingkan partai-partai lain yang telah melakukan curi start.(*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *