Oleh: Gentry Amalo

Hasil hitung cepat Pemilu Legislatif 9 April lalu yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) menyebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang pemilu legilatif dengan perolehan suara sebesar 19,77%, kemudian disusul Partai Golkar dengan suara sebesar 14,16% dan Gerindra dengan suara sebesar 11,86%.

Kendati keluar sebagai pemenang pemilu legislatif 2014, namun PDIP tidak berpuas diri karena hasil 19,77% tersebut masih jauh dari target sebesar 27% yang telah ditetapkan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP yang dipimpin Puan Maharani. Beberapa media dan pengamat politik menyebutkan bahwa ternyata Jokowi Effect yang diharapkan dapat mencapai angka kemenangan sesuai target PDIP ternyata tidak terbukti, malah jauh dibawah target yang diharapkan.

Pencapaian target pemenangan pemilu yang tidak sesuai dengan harapan ternyata menciptakan persoalan baru di kalangan internal PDIP, di saat partai berlambang banteng gemuk dengan moncong putih itu, tengah melakukan konsolidasi dan evaluasi internal. Tentu saja pertentangan ini kemudian menjadi santapan empuk media massa.

Harian The Jakarta Post, 12 April 2014 misalnya, memberitakan Jokowi yang diusir Puan Maharani saat sedang berlangsung evaluasi internal PDIP yang berlangsung pada Rabu 9 April 2014 di kediaman Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi diusir karena menyalahkan strategi politik PDIP sehingga perolehan suara di pileg tak menembus target 27 persen. Pernyataan Jokowi itu disebut membuat Puan meradang karena merasa disalahkan. Berikut kutipan berita harian The Jakarta Post, 12 April 2014:

“…. A source within the PDI-P, who wished to remain anonymous, said a heated debate had ensued inside the house between rival supporters of Jokowi on the one hand and Megawati’s daughter, Puan Maharani, who is head of the party’s general election division, on the other….

“..Puan then told Jokowi to leave. She was very disappointed, as she had expected Jokowi’s popularity to help the PDI-P win at least 30 percent of the vote, paving the way for her to become the party’s vice presidential candidate later on,” the source said, adding that Megawati had broken down in tears during the debate… (The Jakarta Post: 12 April 2014) 

Sabtu (12/4) malam, situs berita online Harian Jawa Pos memuat berita bantahan PDIP atas berita The Jakarta Post tersebut. PDI Perjuangan menyesalkan dan terkejut dengan pemberitaan The Jakarta Post, 12 April 2014 ini, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dalam pemberitaan ini, calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi membantah kabar bahwa dirinya diusir Puan Maharani dari pertemuan evaluasi hasil pemilu legislatif (pileg) di kediaman Megawati Soekarnoputri. Alasannya, pertemuan itu memang tidak dihadiri Puan Maharani. Bantahan Jokowi itu disampaikan melalui tim kampanye PDIP, Eva Kusuma Sundari.

Menurut Eva, dirinya langsung menghubungi Jokowi begitu membaca pemberitaan di sebuah media berbahasa Inggris terbitan Jakarta yang memberitakan insiden pengusiran dan perseteruan antara Puan dengan pengendali Situation Room PDIP, Prananda Prabowo. Eva mengatakan bahwa pemberitaan itu patut disesalkan karena tidak dilengkapi dengan konfirmasi dari Jokowi, Puan maupun Prananda. Menurut Jawa Pos, Eva juga menambahkan bahwa dalam pembicaraannya dengan Jokowi juga diketahui bahwa kondisi internal PDIP sangat kondusif.

Berita ekslusif The Jakarta Post tersebut membuat PDIP meradang, Minggu (13/4) situs online JURNAL3.COM  memberitakan bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, berencana akan melakukan somasi kepada The Jakarta Post, sebagai pihak pertama yang menyebarkan berita soal pengusiran Jokowi oleh Ketua Bapillu PDIP, Puan Maharani. Menurut Tjahjo Kumolo tidak ada insiden pengusiran dan hubungan antara Puan-Jokowi baik-baik saja. “Kita akan protes lewat somasi karena sudah menyebarkan berita itu. Sebab ini bertendensi fitnah,” tandas Tjahjo.

“Kita sedang pertimbangkan langkah hukum, termasuk gugatan. Karena kami tegas mengatakan bahwa berita itu fitnah,” tegas Tjahjo. Namun rencana somasi dan gugatan terhadap The Jakarta Post dibatalkan PDIP sendiri. Pada Senin (14/4) situs berita Aktual.co memberitakan bahwa rencana PDIP melakukan somasi kepada Jakarta Post batal. Karena Jokowi dan Puan Maharani sudah menjelaskan duduk kejadian yang sebenarnya.

Untungnya polemik antara The Jakarta Post dan PDIP ini berlangsung kurang dari sepekan saja. Jika tidak segera diselesaikan dengan cepat dan kepala dingin maka dapat menimbulkan dampak ekonomi dan politik yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Tindakan The Jakarta Post yang tidak melakukan konfirmasi ulang ke Jokowi, Puan Maharani dan Prananda Prabowo sebagai pihak yang diberitakan “bersengketa” merupakan kesalahan besar kerja jurnalistik untuk sebuah media sekaliber The Jakarta Post, karena hanya mengandalkan seorang narasumber yang dirahasiakan identitasnya. Tindakan ini jelas telah melanggar 3 pasal sekaligus dalam Kode Etik Jurnalistik, yakni:

    • Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
    • Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” dan
    • Pasal 4 “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”

Menurut The Jakarta Post wartawannya mengutip dari narasumber internal pengurus DPP PDIP yang tidak bersedia dikutip namanya. Kebijakan tidak memuat dan menyebutkan nama narasumber yang bersangkutan ini, sudah sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 Ayat 10: “..Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya…”.

Selain itu di dalam Kode Etik Jurnalistik juga disebutkan hal serupa, yakni pada Pasal 7, “..Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan..”

Kebijakan untuk menyembunyikan identitas narasumber ini, juga kerap kita temui di berbagai media nasional maupun asing. Jika kasus sengketa pers ini masuk ke ranah hukum pidana ataupun perdata maka identitas narasumber harus tetap dirahasiakan sesuai dengan pasal 1 Pasal 4 ayat 4 “..Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak…”

Berdasarkan UU Pers No.40 / 1999, Pasal 1 Ayat 11 yang menyebutkan bahwa  “..Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya..”

Pada 13 April 2014, The Jakarta Post telah memberikan Hak Jawab dan Hak Koreksi atas berita kasus pengusiran Jokowi oleh Puan Maharani dalam berita dengan judul PDI-P nixes Jokowi/Puan rift claims. Pemberian Hak Jawab ini juga disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan: “..Pers wajib melayani Hak Jawab..” dan Pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan “..Pers wajib melayani Hak Koreksi..”. Artinya dengan sudah dimuatnya Hak Jawab dan Hak Koreksi dari PDIP dan Jokowi maka sengketa pers ini dianggap sudah selesai.

Namun jika PDIP dan Jokowi belum puas, sebaiknya mengadu ke Dewan Pers. Tuntutan PDIP agar The Jakarta Post meminta maaf harus disampaikan melalui Dewan Pers, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU Pers No.40/1999 Pasal 5 ayat 2.d. yang menyebutkan salah satu fungsi Dewan Pers adalah “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers..”

Apabila Dewan Pers menemukan kesalahan etis dari berita itu, maka Dewan Pers dapat menghukum The Jakarta Post untuk meminta maaf kepada PDIP.  Jika PDIP akan melakukan gugatan perdata dan pidana ke pengadilan, maka itu sudah menjadi hak hukum PDIP. Dalam kasus pidana, pihak kepolisian yang menerima laporan akan meminta rekomendasi Dewan Pers apakah kasus ini masuk kasus pidana atau tidak. Tanpa rekomendasi Dewan Pers, polisi tidak akan memprosesnya, dan tentu saja kasus ini tidak dapat ditangani dengan ekstra cepat.

 

Sudut Pandang Ekonomi Media

Konsentrasi kepemilikan media massa di Indonesia telah terkonsentrasi tinggi dengan memberikan kekuatan yang besar kepada  sejumlah kecil orang. Kekuatan ini membawa tanggungjawab untuk melakukannya dengan penuh hati-hati dan penghormatan terhadap orang lain. Di era Reformasi saat ini pers Indonesia termasuk The Jakarta Post dituntut memiliki tanggungjawab sosial, untuk itu pers dan jurnalis di Indonesia wajib tunduk pada Kode Etik Jurnalistik sebagai bentuk profesionalisme jurnalis itu sendiri.

Perusahaan pers wajib memiliki tanggungjawab sosial yang menekankan pada bentuk kepercayaan publik, untuk itu diperlukan pengawasan publik di dalamnya. Pers yang bertanggungjawab harus dapat memberikan laporan yang utuh, jujur, menyeluruh dan cerdas. Dalam konteks ini media memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat karena kepemilikan media adalah kepercayaan dari publik yang diberikan dan harus dipertanggungjawabkan (McQuail 2012: 189).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa liputan berita ekslusif memiliki nilai jual tinggi, dimana pemuatan berita diusirnya Jokowi oleh Puan Maharani terkait evaluasi hasil pileg 2014 yang tidak memenuhi target Bappilu PDIP dapat menjadi tambang emas bagi The Jakarta Post. Namun pemberitaan tanpa melakukan konfirmasi tentu saja akan berdampak pada publik, dimana kepercayaan publik atas The jakarta Post akan turun. Karena media yang kebenaran beritanya diragukan publik, sudah pasti akan berdampak pada turunnya kepercayaan publik atas media itu dan tentu akan pula berdampak pada turunnya oplah serta pemasukan iklan The Jakarta Post.

Sudut Pandang Politik Media

Dari sisi politik media, niat PDIP akan melakukan somasi terhadap The Jakarta Post itu sama saja menggiring PDIP dan Jokowi ke dalam “sumur tanpa dasar” dan hanya akan menghabiskan energi serta mengganggu fokus pemenangan Jokowi sebagai Presiden terpilih 2014.

Kendati PDIP membatalkan somasi terhadap The Jakarta Post, tapi PDIP berencana menggugat jurnalis The Jakarta Post ke pengadilan. Jika kasus ini dibawa ke ranah pidana, maka akan menjadi blunder baru bagi PDIP sendiri. Namun jika kasus ini dibawa ka ranah perdata maka kasus ini akan menjadi pelajaran dan tantangan bagi Dewan Pers untuk dapat menyelesaikannya dengan win-win solutions.

Kasus pemberitaan eksklusif tanpa konfirmasi ini dapat berdampak politis yang luar biasa. Di kalangan masyarakat sipil yang pro-Jokowi tapi anti partai (PDIP) akan melihat bahwa Jokowi dianiaya elite PDIP dan The Jakarta Post, karena bantahan-bantahan atas kasus pengusiran tersebut justru kebanyakan datang dari Jokowi.

Jadi daripada DPP PDIP sibuk menguras energi untuk mengurus kasus perdata ataupun pidana maka sebaiknya PDIP fokus pada persiapan kampanye capres Jokowi supaya mampu meyakinkan dan menekan angka golput serta swing voters yang sangat signifikan pada pileg 9 April lalu. Karena tidak tercapainya target Bappilu PDIP dalam pileg lalu adalah sebuah pelajaran bagi PDIP.

Sebab publik juga melihat bahwa dalam elite PDIP masih banyak kader-kader feodal, arogan dan korup. Seandainya saja ada 5 sampai 10 orang elit-elit PDIP punya nilai-nilai dan karakter seperti Jokowi yang rendah hati, jujur, sederhana, benar-benar merakyat serta bersih dari korupsi maka sudah sejak pemilu 2009 lalu PDIP akan menang besar. Orang banyak sudah muak dengan gaya politikus congkak, pamer kuasa, feodal, dan hanya memikirkan diri sendiri.

(***)

Daftar Pustaka

Anonim,    Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Sekretariat Negara RI, Jakarta 1999
Anonim,    Kode Etik Jurnalistik, dewan Pers, Jakarta, 2006
McQuail, Denis,    Teori Komunikasi Massa, jilid 1, Salemba Humanika, Jakarta, 2012
McQuail, Denis,    Teori Komunikasi Massa, jilid 2, Salemba Humanika, Jakarta, 2012

Daftar Bacaan

Aktual.co    PDIP Batal Somasi ‘Jakarta Post’ (14 April 2014) http://m.aktual.co/politik/183844pdip-batal-somasi-jakarta-post diakses tanggal 14 April 2014
Jawa Pos    Jokowi Bantah Insiden Pengusiran oleh Puan Tegaskan Pertemuan Evaluasi Tanpa Nanan dan Puan, 12 April 2014, http://www.jpnn.com/read/2014/04/12/228101/Jokowi-Bantah-Insiden-Pengusiran-oleh-Puan. Diakses tanggal 13 April 2014
Jurnal3.com     DPP PDIP bakal somasi The Jakarta Post, 13 April 2014, http://www.jurnal3.com/dpp-pdip-bakal-somasi-the-jakarta-post/ diakses tanggal 13 April 2014
The Jakarta Post    Jokowi shrugs off infighting, tanggal 12 April 2014, http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/12/jokowi-shrugs-infighting.html  diakses tanggal 12 April 2014
The Jakarta Post    PDI-P nixes Jokowi/Puan rift claims, tanggal 13 April 2014, http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/13/pdi-p-nixes-jokowipuan-rift-claims.html diakses tanggal 13 April 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *