Oleh: Gentry Amalo

Tahun 2014 ini Bangsa Indonesia memasuki apa yang disebut sebagai “tahun politik”. Disebut demikian karena pada tahun ini, Bangsa Indonesia menghadapi dua kali pemilu, yakni pemilu legislatif yang  telah berlangsung pada 9 April lalu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari DPRD Tk.II, DPRD Tk.I, DPR RI serta memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilu Presiden (pilres) yang akan berlangsung tiga bulan lagi.

Beragam cara digunakan para kandidat wakil rakyat, kandidat wakil daerah serta pasangan kandidat presiden dan wakil presiden untuk dapat mempengaruhi masyarakat luas agar memilih mereka. Adapun salah satu cara untuk mempengaruhi orang dan meraup suara itu adalah dengan menggunakan beragam bentuk liputan berita dan iklan di media massa.

Media menjadi alat utama peserta pemilu, baik partai politik maupun kandidat perorangan untuk menyampaikan pesan, visi-misi, program dan sebagainya kepada masyarakat pemilih. Media masa juga menjadi sumber informasi utama bagi pemilih untuk mendapatkan informasi. Dalam pemilu media berperan bukan hanya melaporkan kegiatan politik seperti kampanye tetapi juga memberikan panduan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya.

Pendapat yang cukup optimis menyebutkan bahwa salah satu kunci utama untuk tegaknya pemilu yang bebas dan adil adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu untuk mendapatkan akses ke media. Pendapat ini meneguhkan bagaimana peranan media yang begitu kuat menentukan kualitas sebuah pemilu (Saptono 2009: 10).

Pada dasarnya kekuatan isi media massa memberikan pengaruh tertentu kepada publik dengan proses transfer informasi pendidikan, budaya, sikap dan nilai-nilai kehidupan. Namun dibalik sajian isi media massa tersebut ada kekuatan internal yang dalam hal ini adalah pemilik modal baik individu atau kelompok yang mengatur dan mempengaruhi isi sajian media massa (Harahap 2013; 11).

Kehidupan media massa di Indonesia cenderung memprihatinkan karena adanya praktek politisasi media. Dorongan besar dari kaum borjuis untuk mendapatkan kekuasan politik telah menjadikan media massa bukan lagi sebagai institusi ekonomi dan institusi bisnis tetapi telah melebar menjadi institusi politik. Media massa menjadi arsiran yang mempertemukan tiga kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan  publik ,kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.(Syahputra 2013: 152)

Dalam catatan Pemilu 2004, membuktikan bahwa periklanan memainkan peranan yang sangat penting dalam konteks pelaksanaan pemilu 2004, sebagai bagian dari pelaksanaan praktek komunikasi politik di stasiun televisi swasta nasional. Bagi partai politik (parpol) dan kandidat politik, periklanan diharapkan dapat mempengaruhi dan menjaring pemilih. Sementara pemilih berharap bisa mendapatkan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih partai politik atau kandidat politik. Salah satu pasangan capres-cawapres yang ikut memanfaatkan media massa dalam setiap kampanye politiknya adalah pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo yang disingkat Win-HT. Kehadiran HT sang raja media MNC Group ini dalam Partai Hanura diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas partai tersebut di Pemilu 2014 ini.

Apa itu “Mimpi Indonesia”?

“Mimpi Indonesia” adalah sebuah tayangan reality show yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI milik raja media Hary Tanoesoedibjo. Acara berdurasi 6o menit terbagi ke dalam 4 segment yang setiap segmennya dibatasi dengan iklan komersial. Reality show ini mengajak orang untuk mengunjungi situs http://mimpiindonesia.com dimana setiap orang yang ingin dikunjungi pasangan Win-HT wajib mendaftar sebagai anggota di laman tersebut dan setelah itu baru bisa mengisi daftar permintaan atau impian-impian mereka sebagai warga negara Indonesia.

Pasangan Capres-cawapres Win-HT kemudian akan mengunjungi satu persatu waga masyarakat yang dianggap memang membutuhkan perhatian serta pertolongan pasangan Win-HT (yang bekerja menggunakan hati nurani) untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan sosial ekonomi masyarakat miskin dan terdiskriminasi.

Setiap harinya reality show ini selalu tampil di stasiun televisi RCTI, salah satu dari beberapa stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo, seorang mogul media yang kemudian menjadi cawapres Partai Hanura, partai besutan mantan Panglima ABRI Jenderal Wiranto.

Tayangan ini memiliki alur cerita yang sudah terukur dan dapat ditebak, dihampir semua tayangan “Mimpi Indonesia”, Win-HT secara terpisah mendatangi tempat-tempat kumuh dan tempat tempat penampungan sosial seperti panti asuhan, rumah yatim piatu, panti penyandang disabilitas. Dalam tayangan tersebut Win-HT tampil mendengarkan keluh kesah masyarakat dan warga yang mereka kunjungi.

Mendengarkan dengan ‘hati nurani” keluh kesah masyarakat kelas bawah adalah tampilan yang memang sengaja dijual oleh pasangan ini. Usai mendengarkan keluh kesah dan kisah penderitaan warga masyarakat yang mereka kunjungi, pasangan ini kemudian memberikan bingkisan dan juga amplop yang berisi sejumlah uang tunai untuk digunakan anggota warga masyarakat tersebut untuk “meringankan” beban hidup mereka. Setelah memberikan bantuan tersebut warga sekitar lokasi yang dikunjungi pun memberikan tepuk tangan kepada Win-HT ini.

Ditinjau dari sisi konstruksi sosial politik iklan kampanye politik semestinya mengandung tujuan pendidikan politik bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa secara jelas memberikan suaranya kepada partai atau kandidat karena didasari informasi yang cukup atau lengkap terhadap partai atau kandidat tersebut (Harahap 2013; 27).

Menurut Nursal dalam Masli, (2008; 18) pada dasarnya political marketing adalah serangkaian strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih. Tujuannya membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Konsep iklan politik berbeda sekali dengan iklan produk komersial yang membuat orang menjadi konsumtif (Harahap 2013;48).

Dalam dunia televisi, sistem teknologi telah menguasai jalan pikiran masyarakat, televisi menguasai alam pikir manusia dengan cara membangun teater dalam pikiran manusia, sebagaimana gambaran realitas dalam iklan televisi. Pencitraan dalam iklan televisi telah menjadi bagian dari kesadaran palsu yang sengaja dikonstruksi copywriter dan visualiser untuk memberi kesan yang kuat terhadap produk yang diiklankan.

Dalam iklan televisi manusia mendiami suatu ruang realitas, dimana perbedaan antara yang nyata dan fantasi, atau yang benar dengan yang palsu menjadi sangat tipis. Manusia hidup dalam dunia maya dan khayal. Para copywriter iklan televisi, kendati mengetahui tidak ada hubungan antara iklan dengan keterpengaruhan pemirsa terhadap iklan tertentu, namun dorongan kapitalisme untuk menjadikan iklan sebagai medium pencitraan terhadap produk-produk kapitalisme, lebih mempengaruhi jalan pikiran copywriter disaat mereka melalui pekerjaan mereka.

Para copywriter lebih percaya bahwa iklan-iklan yang besar dengan kekuatan pencitraan yang kuat akan lebih besar kekuatan mempengaruhi pemirsa, apalagi kalau pencitraan itu dilakukan melalui konstruksi realitas sosial walaupun realitas itu sifatnya semu. Tayangan ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan pasangan WIN-HT dalam reality show Mimpi Indonesia ini hanyalah bersifat sementara dan semu semata.

Hal fundamental bagi pemahaman struktur media adalah persoalan kepemilikan dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Kepercayaan bahwa kepemilikan sangat menentukan sifat media tidak hanya sekedar teori Marxis, tetapi merupakan aksioma logis yang dirangkum ke dalam hukum kedua jurnalisme” milik Altschull (1984): “Konten media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayai, tidak mengherankan bila terdapat beberapa bentuk kepemilikan media yang berbeda dan kekuatan kepemilikan dapat dijalankan dengan berbagai cara..” (McQuail, 2010: 254)

Menurut Altschull (dalam McQuail) mengatakan bahwa bukan hanya kepemilikan yang penting akan tetapi siapa yang sesungguhnya membayar untuk sebuah produk media. Walaupun ada pemilik media yang secara pribadi membayar untuk konten khusus atau yang berpengaruh, sebagian besar pemilik hanya menginginkan keuntungan.

Para pemilik media swasta secara umum memiliki kepentingan finansial dan strategis yang menimbulkan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Tidak jarang mereka memiliki posisi idiologis yang terbuka dan bahan ambisi politik tersendiri (McQuail 2010:270). Dukungan surat kabar (media) untuk partai politik lebih lazim dan terkadang partai politik mengendalikan surat kabar untuk alasan-alasan pemilu.

Media massa tidak lagi sekedar institusi sosial yang diharapkan dapat menciptakan public sphere yang independen bagi masyarakat, tetapi berkembang menjadi institusi ekonomi dimana masyarakat diletakkan atau dimaknai sebagai konsumen dalam suatu sistem kerja pasar ekonomi. Konstruksi masyarakat bukan lagi sebagai publik dengan segala hak yang melekat pada diri mereka. Akibatnya berita dan informasi yang disajikan semakin menjauh dari kepentingan publik (Syahputra 2013: 150)

Di Indonesia, praktek komodifikasi media dan komersialisasi masyarakat telah mengarah pada konglomerasi media. Walau seakan-akan masyarakat memiliki kekayaan informasi, tetapi tidak memiliki pilihan apapun, sebab informasi yang diberikan adala informasi yang telah dimodifikasi menjadi informasi yang memiliki nilai jual ekonomi dan politik.

Mencoloknya pemanfaatan media terutama media penyiaran televisi untuk kepentingan politik tertentu menjadi faktor yang mendorong terbentuknya media sebagai rejim baru dalam kehidupan media yang seolah olah demokratis (Syahputra 2013: 151). Disebut seolah-oleh demokratis karena pemilik media yang juga praktisi partai politik selalu menggunakan isu publik sebagai komoditas ekonomi sekaligus komoditas politik.

Konstruksi Sosial dalam Media Massa

Teori konstruksi sosial atau social construction diperkenalkan pertama kali oleh Peter L. Berger dan Luckmann. Teori ini merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaannya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia; sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik (Sobur 2013: 71)

Berger dan Luckmann mengatakan ada beberapa asumsi dasar dari logika teori ini, yakni: Pertama, realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuataan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Kedua, hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan. Ketiga, kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus.

Konstruksi sosial atas realitas adalah sebuah proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Teori konstruktif sosial ini mengajak kita untuk dapat membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas adalah kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Oleh karena konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan.

Dalam memahami teori konstruksi sosial Bergerian, ada tiga momen penting yang harus dipahami secara simultan. Ketiga momen  itu adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang bagi Berger, memiliki hubungan dasar dan dipahami sebagai satu proses yang berdialektika satu sama lain. Masing-masing dari ketiga momen itu berkesesuaian dengan suatu karakterisasi yang esensial dari dunia sosial. Melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia; melalui objektivasi, masyarakat menjadi realitas sui generis, unik; dan melalui internalisasi, manusia merupakan produk masyarakat (Berger, 1994:5). Ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektivasi), dan lebih lanjut ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga yang berada di luar seakan-akan berada di dalam diri.

Menurut Burhan Bungin (dalam Sobur 2013; 71) Berger dan Luckmann tidak menjelaskan siapa sebenarnya yang lebih dominan di antara individu dalam proses konstruksi sosial. Dalam kacamata Berger dan Luckmann, dunia sosio-kultural adalah masyarakat yang melahirkan individu, kendati individu itu sendiri yang melahirkan masyarakat.

Bungin menjelaskan bahwa Berger dan Luckmann tidak mempertegas konsep masyarakatnya, apabila konsep masyarakat yang dimaksud itu adalah konsep masyarakat versi Gramsci, maka negaralah yang paling berpeluang mengkonstruksi individu melalui praktek Hegemoni. Ini artinya proses konstruksi tidak selamanya di antara individu dan konsep itu harus dikoreksi jika digunakan pada media massa atau media komunikasi (Sobur 2013;72)

Ada 3 hal yang menurut Bungin harus dikoreksi dari teori ini:

Pertama, subyek konstruksi tidak selamanya terjadi langsung diantara individu, atau individu dengan masyarakat dan negara, tetapi subyek konstruksi sosial juga bisa berasal dari media massa, kendati gagasan konstruksi tetap berasal dari individu pengendali media tersebut. Iklan kampanye politik televisi adalah bagian dari media televisi dan menjadi salah satu sumber otoritas televisi. Dalam hal ini pemilik modal (kapitalis) menggunakan iklan televisi sebagai alat konstruksi sosial untuk menguasai masyarakat pasar, menguasai perilaku konsumen sehingga secara tidak disadari masyarkaat yang dalam hal ini kelas menengah, telah hidup dalam kendali kapitalis.

Kedua, obyek yang dibangun konstruksi sosial Berger dan Luckmann adalah pengetahuan tentang realitas sosial berupa wacana publik, kesadaran umum, dan konsep konsep yang obyektif, subyektif, maupun simbolis. Menurut Bungin dalam hal ini realitas yang dibangun adalah bersifat maya dan hanya ada di dalam media karena itu bersifat subyektif dan simbolis.

Ketiga, gagasan konstruksi sosial Berger dan Luckmann dapat di dekonstruksi oleh individu sebagai bagian dari proses dialektika antara pemikiran konstruksi sosial dan dekontstruksi. Menurut Bungin, dekonstruksi ini dilakukan pemirsa televisi sebagai bagian dari proses konstruksi sosial itu sendiri yang akhirnya membentuk keputusan-keputusan perilaku konsumen sehingga meski proses dekonstruksi itu sebenarnya berada diluar konsep iklan, tetapi konstruksi iklan diperlukan untuk memperkuat konstruksi sosial itu sendiri.

Sementara Hamad (dalam Sobur 2013;74) menyebutkan bahwa sifat dan watak media massa adalah menceritakan berbagai peristiwa. Aktifitas ini adalah mengkonstruksi berbagai realitas yang disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna.

Pembuatan program tayangan dalam bentuk reality show di media pada dasarnya adalah menyusun realitas-realitas  sehingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian seluruh isi media, tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan atau constructed reality dalam bentuk wacana yang bermakna. Menurut Sobur, pendapat Burhan Bungin dan Ibnu Hamad seolah memperkuat paradigam Konstruktivisme dimana realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial sehingga kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

(***)

Daftar Pustaka
Hamad, Ibnu,    Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa, sebuah studi Critical Discourse Analysis terhadap berita berita Politik, Penerbit Granit, Jakarta, 2004
Harahap, M. Agung,    Kapitalisme Media, Ekonomi Politik Berita dan Diskursus Televisi, Penerbit Aura Pustaka, Yogyakarta, 2013
McQuail, Denis,    Teori Komunikasi Massa, SAGE Publication Asia-Pasific, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta 2010
Saptono, Irawan (ed.),    Media Pemilu dan Politik, Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta, 2010
Syahputra, Iswandi,    Rezim Media, pergulatan demokrasi, jurnalisme dan infotaintment dalam industri televisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
Sobur, Alex,    Filsafat Komunikasi, Tradisi dan Medote Fenomenologi, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *