Penerapan Etika Media dan Kepentingan Ekopol dalam Pilpres 2014

Oleh: Gentry Amalo

Sebagai salah satu pilar demokrasi, industri media massa wajib menopang tumbuh kembangnya demokrasi secara sehat. Hal ini harus dilakukan dengan mempraktekkan keberimbangan tanpa berpihak kepada salah satu kelompok politik tertentu. Media harus mampu melakukan kontrol terhadap sistem demokrasi agar demokrasi tetap sehat dan berjalan pada relnya.

Namun di era reformasi ini tidak sedikit media yang justru terseret dalam politik aliran yang berdasarkan pada kepentingan kelompok, partai politik dan capres-cawapres yang berlaga dalam Pilpres 2014. Keberpihakan media massa ini patut disayangkan karena berujung pada pemberitaan yang cenderung melanggar Kode Etik Jurnalistik yang merupakan acuan moral para pekerja industri media.

Akhir Maret lalu, TEMPO.CO dan beberapa media nasional lainnya, memberitakan Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang meminta sejumlah pemilik media untuk menghormati etika jurnalistik. Permintaan ini bukan tanpa alasan, karena Dewan Pers melihat bahwa para pemilik media yang terjun ke dunia politik menggunakan medianya sebagai sarana mengkampanyekan diri. Menurut Bagir Manan, dengan menghormati etika jurnalistik berarti para pemilik media yang juga pimpinan atau elit partai politik ikut menjaga pers yang sehat.

Hal senada juga disampaikan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia) yang menyebut media massa di Indonesia saat ini tengah mengalami tiga masalah besar. Tiga masalah itu di antaranya kecenderungan yang sangat kuat terhadap calon presiden tertentu pada pemilu presiden 9 Juli. Ketua AJI Indonesia Eko Maryadi meminta media untuk menjaga etika. Eko Maryadi mengatakan turunnya etika jurnalistik itu membuat angka pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran etika media meningkat. Ini semakin diperparah dengan keterlibatan langsung pemilik media di dalam partai politik.

“Kita mengkritisi bagaimana stasiun televisi yang menggunakan frekuensi milik publik, itu digunakan secara eksesif dan tidak bertanggung jawab untuk mengiklankan salah satu kandidat. Itu jelas-jelas melanggar aturan penyiaran. Jadi ada pelanggaran terhadap isi netralitas, ada pelanggaran terhadap isi keberimbangan, dimana media menjadi tidak berimbang” kata Eko Maryadi di kantor Kontras. Eko Maryadi menambahkan, independensi dan asas netralitas media tidak bisa ditawar. Pernyataan Eko Maryadi itu merujuk data di Dewan Pers yang menerima lebih dari lima ratus keluhan masyarakat terhadap isi siaran media. Di antaranya soal intervensi pemilik media terhadap ruang redaksi. (KBR68H 21 Juni 2014).

Anggota Bidang Hukum Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo mengatakan, intervensi pemilik modal di ruang redaksi akan menghilangkan independensi media tersebut. Sedangkan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad meminta media massa sebagai salah satu pilar demokrasi untuk tidak memihak agar dapat mengantarkan suksesi kepemimpinan nasional dengan bermartabat.

Dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu, industri media terutama stasiun televisi sudah pasti berpihak karena ada intervensi pemilik media di ruang redaksi. Intervensi ini menghilangkan independensi media. Namun dalam keberpihakannya itu apakah media sudah memenuhi standar etika jurnalistik dan aturan perundangan yang ada?

Keberpihakan media massa menunjukkan adanya intervensi dari para pemilik media itu sendiri. Terlebih lagi jika para pemilik media tersebut merupakan pimpinan atau elit dari parpol tertentu. Mogul media Surya Paloh misalnya, adalah pemilik Media Indonesia group dan MetroTV yang juga merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum Partai NasDem. Aburizal Bakrie adalah pemilik ANTV, tvOne dan media online VivaNews.com yang adalah Ketua Umum Partai GOLKAR, serta Harry Tanoe pemilik MNC Group yang menguasai sedikitnya tiga stasiun televisi terkemuka di tanah air RCTI, Global-TV dan MNC-TV serta puluhan stasiun radio di seluruh tanah air dan harian Koran SINDO.

Ada catatan sendiri soal Harry Tanoe (HT), dimana menjelang masa kampanye pemilu legislatif, ia bergabung bersama Surya Paloh dalam Partai NasDem, dan beberapa pekan menjelang masa kampanye pemilu legislatif ia menyatakan diri keluar dari Partai NasDem untuk kemudian bergabung ke Partai Hanura pimpinan Wiranto. Bahkan di Partai Hanura ini HT bahkan ditunjuk menjadi ketua pemenangan pemilu partai Hanura. Sayangnya Partai Hanura tidak masuk dalam tiga besar partai pemenang pileg 2014, dan kemudian bergabung bersama PDIP, PKB, PKPI dan Partai NasDem dalam Koalisi Indonesia Hebat yang mencalonkan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagai pasangan capres-cawapres 2014. Melihat perkembangan politik ini, HT kemudian memutuskan untuk keluar dari Hanura dan kemudian bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mencalonkan Prabowo Subijanto-Hatta Rajasa.

Terjunnya para mogul media dalam pertarungan politik Pemilu 2014 tentunya sangat disayangkan. Keterlibatan media dalam mengusung partai atau calon tertentu akan mengakibatkan penyelenggaraan hajat demokrasi tidak sehat karena bisa dipastikan bahwa hasil pemilu bukan murni dari aspirasi masyarakat, melainkan hasil rekayasa sosial yang telah dimanipulasi media.

Hasil penelitian Masyarakat Peduli Media menunjukkan adanya keberpihakan media terhadap pemiliknya. Peneliti dari Masyarakat Peduli Media (MPM), Muzayin Nazaruddin, memberikan dua contoh media televisi yang berpihak ke pemiliknya, yakni tvOne milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan MetroTV milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. tvOne lebih banyak menyiarkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie dibanding partai dan calon presiden lainnya. Demikian pula Metro TV yang lebih banyak menampilkan Surya Paloh dan narasumber dari Partai NasDem.(TEMPO.Co: 26/3/2014).

Sementara Peneliti dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Amir Efendi Siregar mengatakan bahwa media massa, baik cetak maupun elektronik yang dimiliki politikus, sering digunakan untuk kepentingan pribadi. Amir mencontohkan RCTI, Okezone.com, dan koran Seputar Indonesia. Observasi yang dilakukan PR2Media menemukan bahwa liputan-liputan di media dalam kelompok MNC tidak hanya bias pemilik, tapi juga ada tendensi untuk menyembunyikan kebenaran.

Bagir Manan menyampaikan bahwa Dewan Pers menilai ada sejumlah media yang dimiliki elit partai menunjukkan indikasi bersikap tidak independen dan tak netral terkait dengan berita politik saat Pemilu 2014. Bagir menyatakan para pemilik media berhak mendapatkan manfaat dari medianya, asalkan penggunaannya proporsional bagi orang lain. Artinya, dalam batas yang wajar dan dimengerti publik. Menurut Bagir Manan, Dewan Pers tidak akan membuat regulasi baru agar independensi media tetap terjaga. Karena sudah ada Undang-Undang Pers yang mengatur prinsip-prinsip independensi, keberimbangan, dan sebagainya.

 

Menjaga Independesi Media dan Berita Fitnah Terhadap Capres 2014

Sebelumnya, Dewan Pers bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menyatakan bahwa kemerdekaan pers harus dijaga dari segala bentuk tekanan, campur tangan dan degradasi dari pihak manapun. Selain itu, kemerdekaan pers harus ditegakkan antara lain dengan menjaga independensi ruang redaksi. Bagi media penyiaran, independensi ruang redaksi menjadi sesuatu yang mutlak, karena media penyiaran menggunakan frekuensi sebagai milik dan ranah publik.

Dalam rangka menjaga independensi ruang redaksi lembaga penyiaran, Dewan Pers sesuai kewenangan berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai kewenangan berdasarkan UU No 32/2002 tentang Penyiaran, telah membentuk gugus tugas. Adapun gugus tugas ini melakukan koordinasi pemantauan isi siaran jurnalistik untuk mencegah dan menjaga siaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip independensi dan prinsip-prinsip etika jurnalis. Pemantauan dilakukan dengan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Dalam pemberitaan tentang calon presiden dan wakil presiden yang ditayangkan sepanjang tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014, gugus tugas Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia menemukan indikasi penyimpangan atas prinsip-prinsip independensi dan kecenderungan memanfaatkan berita untuk kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu, baik Dewan Pers maupun KPI mengimbau agar pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu, serta mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang demokratis dan menjaga harmoni dalam perikehidupan publik.

Harus diingat pula bahwa menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu bertentangan dengan prinsip independensi dan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang telah diratifikasi oleh semua pemilik grup media.

Menurut Dewan Pers dan KPI, menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 2012, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran.

Salah satu bentuk pelanggaran etika tersebut adalah pemberitaan yang sifatnya fitnah terhadap capres Joko Widodo atau Jokowi di siaran-siaran tvOne. Dimana pemilik televisi tersebut jelas-jelas punya kepentingan dan memanfaatkan televisi untuk membangun opini publik keji demi kemenangan capres Prabowo Subianto.

Dalam laman TribunNews.com, Prof Eman Anom, salah seorang pengamat media, mengimbau agar para pendukung dan relawan Jokowi tidak menyalahkan kebijakan tvOne, sebab awak media televisi tersebut hanya dijadikan alat oleh pemiliknya. Para awak media tersebut justru harus kita kasihani, sebab telah dipaksa melanggar etika jurnalistik. Erman juga menanggapi pemberitaan negatif yang begitu masif yang disiarkan televisi berita tersebut terhadap pribadi Jokowi dan partai pendukungnya, sehingga mendorong para relawan Jokowi-JK marah. Di Yogyakarta, mereka melakukan aksi corat-coret di kantor tvOne di kota itu. Erman menyayangkan pemilik televisi mempengaruhi redaksi dan kemudian anggota redaksi televisi berita itu membabi buta memfitnah Jokowi dengan memberitakan Jokowi seorang komunis dan PDIP adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah lama dibubarkan pemerintah Orde Baru.

Jika ada yang mengatakan bahwa berita yang disiarkan tvOne adalah bagian dari kebebasan pers, Erman Anom tegas mengatakan, bahwa hal tersebut bukan kebebasan pers, tapi propaganda yang jelas-jelas mengandung fitnah, pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter.

Dengan demikian, tegas Erman Anom, apa yang dilakukan tvOne adalah kejahatan politik, karena pemiliknya menggunakan frekuensi publik untuk melakukan serangan-serangan politik kepada lawannya. Erman Anom juga menyayangkan, pengawas pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Polri gagal menjaga pemilu yang bermartabat yang sudah dideklarasikan kedua pasangan calon. Saat media berita menjadi bagian dari konglomerasi, kredibilitasnya dapat dipertanyakan. Konsumen media dibenarkan dalam menanyakan seberapa obyektif dan kritis wawancara dengan aktor, sutradara, dan pengarang ketika mereka bekerja untuk cabang lain perusahaan. Dengan kata lain “ini jurnalisme ataukah propaganda (Werner J.Saverin – James W. Tankard Jr, 2011: 437)

Menurut Iswandi Syahputra (2013) Ada dua hal penyebab yang saling terkait, Pertama, hilangnya kewenangan KPI sebagai lembaga negara independen representasi publik yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. faktor pertama tersebut berimplikasi pada faktor Kedua, yakni lemahnya KPI sebagai regulator progresif. Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2005 yang mengabulkan Judicial Review industri televisi terhadap sejumlah kewenangan KPI dalam mengatur industri penyiaran merupakan regulasi ulang (re-regulation) yang fundamental. KPI sebagai regulator independen menjadi kehilangan watak progresifnya untuk mengatur industri penyiaran yang juga sangat progresif. Sebaliknya keputusan MA tersebut menciptakan pola relasi regulasi yang juga berubah antara KPI dan pemerintah (state). Pola relasi yang berkembang kemudian mengarah dan menempatkan KPI sebagai co-regulation yang cenderung bersifat membantu pemerintah dalam mengatur industri penyiaran.(Iswandi Syahputra 2013: 11).

Media didirikan dan dikembangkan sesuai dengan visi dan misi tertentu. Kita dapat melihat bahwa tidak ada media yang mampu menjaga eksistensinya tanpa pendanaan dan modal yang kuat. Modal yang kuat memungkinkan media jauh lebih mudah dalam mewujudkan misinya ke hadapan publik. Aspek pemodalan begitu pentingnya, sehingga tidak jarang media mengundang investasi dari dalam dan luar negeri. Pendanaan sebuah stasiun televisi, jika berbentuk modal mayoritas tentu akan membentuk citra individu, sedangkan kepemilikan saham yang tidak mayoritas tentu lebih cenderung akan memainkan aspek-aspek dan pola orientasi bisnis secara murni, dengan menafikan dan meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Secara jelas permodalan adalah sarana yang dapat membuktikan aspek-aspek kendali pasar dalam pemberitaan televisi (Harahap 2013: 45).

Real-politic institusi media bukanlah tentang menyediakan pelayanan publik pada masyarakat, tetapi menyangkut kebertahanan hidup dan keberuntungan dari dunia perdagangan. Sukses media tidak didefinisikan oleh kemampuan untuk menyenangkan selera pemirsa atau untuk bersatu dengan pandangan pemirsa (Tony Thwaites, Lloyd Davis, Warwick Mules 2011: 221).

Dalam amatan Graeme Burton (2008) jelas kita tidak boleh berilusi tentang realitas kekuatan ini. Para pemilik surat kabar dan televisi menekan editor mereka, padahal editor itu sendiri merupakan orang-orang yang memiliki otoritas yang cukup besar dalam industri, untuk menghasilkan surat kabar dalam bentuk yang mereka setuju (Burton, 2008; 70). Idealnya, dalam sistem media yang demokratis media berperan sebagai marketplace of ideas, yaitu wadah aspirasi warga negara, sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat melalui media massa. Hal ini juga perlu dikritisi mengingat kepemilikan media di Indonesia telah mengalami pemusatan kepemilikan yang telah terpolarisasi (Iswandi Syahputra 2013: 9).

Media dapat saja menciptakan ruang publik atau public sphere bagi masyarakat, namun ruang itu merupakan hasil konstruksi kepentingan pemiliknya. Berita fitnah terhadap Jokowi yang memberitakan bahwa Jokowi dan PDIP memiliki hubungan dengan PKI dan disiarkan berulang kali oleh tvOne merupakan cara tvOne membangun pencitraan buruk tentang Jokowi dan PDIP di area public sphere. Tentu saja dalam hal ini tvOne sudah membangun sebuah sensasi baru. Mempertahankan integritas media menjadi tantangan yang paling relevan karena kepentingan pemilik selalu ada dan rating yang mengagungkan sensasionalisme, menjadi penting dalam menentukan konten produksi. Perkembangan industri media ini meletakkan kepentingan para pemilik saham di posisi tinggi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan di ruang redaksi. Implikasinya tentu saja pada perkembangan industri media telah mencerabut media dari masyarakat di mana mereka berada. Hal ini berdampak pada demokratisasi media penyiaran terutama televisi yang masih kedodoran (Iswandi Syahputra: 2013: 11).

Fitnah soal PKI yang terjadi pada Jokowi dalam pilrpes 2014 lalu sangat mirip dengan kasus Berlusconi di Italia beberapa tahun silam. Berlusconi menunjukkan dengan amat jelas bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh pemilik media dengan sangat telanjang lewat media yang ia miliki. Alih-alih media jadi alat informasi yang cerdas kepada publik, namun dimata Berlusconi media tak lebih dari sebuah komoditas yang mudah digunakan siapa pun pemiliknya untuk membela kepentingan sang pemilik mencapai kekuasaan eksekutif tertinggi di Italia.

Di Indonesia, meski konsumen cukup cerdas, tetap perlu ada regulasi atau sanksi tegas kepada penyalahguna media yang sebagian besar adalah televisi. Yang menggunakan frekuensi yang dimiliki publik untuk kepenntingan politik dan ekonomi para pemiliknya. Jadi walaupun industri media di Indonesia bergerak sangat dinamis, mata dan hati kita harus selalu awas melihat ke arah mana perkembangan ini dan siapa sesungguhnya yang mendapat untung dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Karena bagaimanapun juga publik berhak mendapat informasi yang berguna dan relevan untuk kepentingan mereka ketimbang dibanjiri dengan hiburan-hiburan sampah yang membuat otak makin tumpul (Ignatius Haryanto 2014:31).

Menurut Ignatius Haryanto (2014) Kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan media bersatu padu, maka ia menjadi kekuatan yang demikian berkuasa dan sulit menghadapinya secara seimbang. Tentu tidak ada yang menjamin hal seperti ini tidak akan terjadi di Indonesia di masa yang akan datang. Apa jadinya jika media penuh dengan berita menyesatkan, tidak menyampaikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat, mengabaikan hak publik yang tidak sehat bagi masyarakat ketimbang menyampaikan informasi yang mengandung pendidikan atau informasi berguna lainnya?

**

Industri media masa bukan sekedar tempat mencari untung, sebab komoditas yang ia jual berbeda dengan sepatu, pakaian, tas atau produk manufaktur lainnya. Isi media sebagian membentuk isi kepala konsumennya (Ignatius Haryanto 2014: 109). Konsumen media memang punya otonomi dalam mengonsumsi isi media dan punya cara menafsirkan makna sehingga isi pesan yang disampaikan si pembuat pesan tak selalu ditangkap sama oleh dsi penerima pesan. Namun, keprihatinan atas kepemilikan media masa di dunia ini bisa dilihat dari makin maraknya buku atau artikel ilmiah tentang kerajaan-kerajaan media di dunia ini dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Sebagai suatu bisnis, industri media memang sangat menarik, dinamis dan menyimpan potensi tersendiri karena pada dasarnya para pemilik media ini lalu menjadi “darling” pemberitaan pers itu sendiri.

Sejumlah ahli media telah menyebutkan bahwa kepemilikan media menentukan kontrol media, yang pada gilirannya menentukan isi media mungkin menjadi penyebab utama pengaruh media. Di Amerika Serikat sejumlah alasan elah diajukan untuk menentang meningkatnya konsentrasi kepemilikan media di AS. Hampir semuanya berhubungan dengan pengaruh kepemilikan isi media dan pengaruh akhirnya terhadap masyarakat. (Werner J.Saverin – James W. Tankard Jr, 2011: 433) Kiranya kita sangat berharap insan pers kita kembali menjadi pilar penegak demokrasi. Tanpa kehadiran pers yang objektif dan berimbang akan menyebabkan pers mudah dibajak, dimanfaatkan oleh pemilik modal dan kelompok kepentingan tertentu sehingga pada akhirnya akan merugikan masyarakat luas. Semoga pers kembali mengambil perannya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat banyak, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas informasi, melalui pers yang mencerdaskan!

 

Daftar Pustaka

Burton, Graeme.2008. Yang Tersembunyi di Balik Media, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta
Haryanto, Ignatius. 2014.Jurnalisme Era Digital, tantang Industri media Abad-21, Kompas Media Nusantara, Jakarta
Severin, Werner J., James W. Tankard, Jr. 2011 Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan Di Dalam Media Massa, edisi ke-5, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Siregar, Amir Efendi. 2014. Mengawal Demokratisasi Media, Tantangan dan Peluang, KOMPAS Media Nusantara, Jakarta
Syahputra, Iswandi.2013. Rezim Media, Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment dalam Industri Televisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Thwaites, Tony, Lloyd Davis, Warwick Mules/2011/ Introducing Cultural and Media Studies, Sebuah Pendekatan Semiotik, Penerbit Jalasutra, Yogjakarta

Daring
KBR68H. AJI: Media Harus Jaga Etika di Pilpres, edisi 21 Juni 2014
TribunNews.com. Fitnah Lewat Televisi adalah Kejahatan Politik, edisi 3 Juli 2014
Republika.co.id, Bawaslu Minta Media Massa Tak Berpihak Pada Capres-Cawapres, edisi, Minggu, 08 Juni 2014
TEMPO.CO 7 Media Ini Dituding Berpihak dan Tendensius, edisi Rabu, 26 Maret 2014
TEMPO.CO. Dewan Pers Minta Bos Media Hormati Kode Etik, edisi Rabu, 26 Maret 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *