Oleh: Gentry Amalo

Merujuk pada konsep-konsep etika dalam dunia jurnalistik, maka setiap kegiatan jurnalistik memerlukan pertimbangan etik. Setidaknya dua pertimbangan etik yakni pertimbangan etik yang mengatur perilaku profesi jurnalis, yakni Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan pertimbangan etik yang mengatur perilaku perusahaan media secara umum, yakni UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pertimbangan-pertimbangan etika jurnalistik secara umum adalah memberikan atau menyampaikan informasi penting kepada publik secara akurat, jujur, dan tidak berpihak. Karena itu, pekerjaan jurnalis tidak hanya mengutamakan persoalan teknis, yang menuntut produk secara kuantitas tapi juga sikap dan suara hati. Sehingga pertimbangan etik haruslah menjadi pedoman seorang jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya.

Dari ketiga regulasi tersebut, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan “ujung tombak” terpenting dari praktek jurnalistik dimana KEJ merupakan landasan moral dan etika profesi yang digunakan jurnalis sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Bagi organisasi profesi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kode Etik Jurnalistik merupakan kode perilaku jurnalis dalam setiap aktifitas jurnalistiknya, artinya KEJ tersebut wajib menjadi pedoman dalam profesionalisme jurnalis dimana pun Ia berada.

Menurut Amir Efendi Siregar (2014), Kode Etik Jurnalistik harus menjadi pedoman penyajian dalam setiap karya jurnalistik. Pekerjaan jurnalistik yang baik dan benar adalah yang mengandung idiologi jurnalisme sebagaimana tercantum dalam UU Pers. Idiologi ini menuntun informasi apa yang harus dicari dan untuk apa. UU Pers menyatakan peranan pers nasional antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi, serta mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Kemudian dalam pasal 6 disebutkan bahwa pers nasional mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (Siregar 2014; 234).

Secara umum, Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2004) dalam karya mereka Elemen-elemen Jurnalisme, merumuskan etika jurnalistik ke dalam beberapa elemen jurnalis, dimana jurnalisme bertujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan publik, agar bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Bill Kovach dan Tom Rosentiel menggolongkannya ke dalam sembilan elemen jurnalis, yaitu: (1) kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran; (2) berupaya membuat yang penting menarik dan relevan; (3) loyalitas pertama kepada publik atau warga; (4) disiplin dalam verifikasi; (5) menjaga indepensi terhadap narasumber; (6) harus berlaku sebagai pemantau independen atas kekuasaan; (7) harus menyediakan forum publik untuk kritik ataupun dukungan warga; (8) harus menjaga berita agar komprehensif dan proporsional. Serta (9) seorang jurnalis juga harus mendengarkan nuraninya.

Dalam sembilan elemen tersebut, Kovach dan Rosentiel menempatkan “kebenaran” sebagai elemen pertama dari jurnalisme. “Kebenaran” dalam jurnalisme dibahas juga oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dalam The Principle of Utility, yang membahas bahwa manfaat terbesar jurnalisme bagi banyak orang (the greatest good for society) adalah dengan menetapkan apa yang benar atau salah, dengan mempertimbangkan hal yang terbaik untuk masyarakat. Dalam hal ini “kebenaran” ditentukan dengan melihat berapa banyak hal baik yang dapat disebarluaskan dan berapa banyak keburukan yang dapat dibatasi oleh tindakan atau perilaku yang berbeda.

Lalu bagaimana jika seorang jurnalis itu, kemudian melakukan kesalahan dan berdampak pada kehidupkan pribadi seseorang yang ditulisnya? Dalam pandangan Andreas Harsono, tiap jurnalis bisa berbuat salah tapi mereka harus berusaha memperbaiki kesalahannya. (Harsono 2010; 205). Andreas Harsono percaya bahwa jurnalisme justru akan berkembang ketika ia mengembangkan metode dimana bias seorang wartawan, entah etnik, agama, pendidikan, kewarganegaraan bisa diatasi lewat prosedur dan mekanisme kerja antara lain keberimbangan atau cover both sides, verifikasi dan sebagainya.(Harsono 2010; 217).

Soal independensi misalnya, menurut Bill Kovach, seorang jurnalis bisa disamakan dengan kerja dokter di medan pertempuran. Kalau si dokter merawat gerilyawan GAM tak berarti si dokter bukan warga negara Indonesia yang baik. Dokter ini justru menjalankan tanggungjawabnya sebagai warga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya ketika dia mengabdi pada tanggungjawabnya sebagai dokter. Terkait itu, Andreas Harsono menyebutkan bahwa tanggungjawab seorang wartawan kini sedang berat-beratnya. Seorang wartawan bisa disalahmengerti. Bisa dituduh macam-macam, tapi bagi seorang wartawan dia harus mendahulukan jurnalisme. Agamanya, kewarganegaraannya, kebangsaannya, ideologinya, latar belakangnya sosial, etnik dan sebagainya, harus dia tinggalkan di rumah begitu dia ke luar dari pintu rumah dan jadi wartawan (Harsono 2010; 218).

Bicara soal pertimbangan etis, Sirikit Syah (2014) mengkritisi sikap banyak pakar, pengamat ilmu komunikasi serta praktisi jurnalistik yang masih memandang idealisme pers dari sisi jurnalis. Hal-hal yang dikritik kebanyakan berkisar pada standart of journalism practice seperti obyektifitas, imparsialitas, keseimbangan, akurasi dan sebagainya. Yang menjadi sasaran, terutama oleh kalangan khalayak atau konsumen pers, adalah para jurnalis yang bekerja di lapangan. Jarang sekali sorotan ditujukan kepada manajemen redaksi atau media policy dari perusahaan pers. Menurut Sirikit Syah, persoalan kita sekarang bukan sekedar bagaimana membentuk atau menciptakan wartawan yang profesional. Persoalan kita sekarang adalah bagaimana membendung kecenderungan pers berselera rendah atau low taste press, pers sensasional, dan pers yang secara politis menyesatkan.

Sirikit Syah menambahkan bahwa seorang jurnalis jelas dibentuk oleh perusahaan persnya. Di Jakarta wartawan-wartawan Rakyat Merdeka atau Pos Kota tidak terlahir dengan style seperti itu. Mereka akan menulis dengan gaya atau selera lain bila mereka menjadi wartawan Suara Pembaruan atau Kompas, misalnya. Wartawan berselera baik terpaksa mengubah gaya dan seleranya sebab lebih banyak lapangan pekerjaan di pers kita berselera rendah dan sesasional. Meskipun pada mulanya mereka sadar bahwa gaya penyajian Rakyat Merdeka sangat menyimpang dari standar dan etika jurnalistik yang diakui, namun pada akhirnya mereka percaya dan menghayati bahwa mereka tengah menjalankan warning journalism atau jurnalisme waspada, sebuah ‘aliran’ yang diciptakan sebagai pembenaran atas penyimpangan-penyimpangan standar dan Kode Etik Profesi.

Bagi Sirikit Syah, yang diperlukan saat ini adalah penegakan etika perusahaan pers, yang sebetulnya sudah ada, dan perbaikkan hubungan antara perusahaan pers dan wartawan sebagai karyawannya. Tak dapat dipungkiri adanya hubungan antara ketidaksejahteraan wartawan dan pelanggaran kode etik, terutama dalam hal amplop, meskipun itu tidak dapat diterima sebagai excuse. Para pengusaha tampaknya juga lupa atau mengabaikan fakta bahwa aset utama perusahaan pers adalah wartawan (Sirikit Syah 2014; 173).

***

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2006. Kode Etik Jurnalistik, Jakarta. Dewan Pers,
Haryanto, Ignatius. 2014. Jurnalisme Era Digital, Tantangan Industri Media Abad 21, Jakarta, Kompas Media Nusantara
Harsono, Andreas. 2010. A9ama Saya adalah Jurnalisme, Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
Kovach, Bill – Tom Rosenstiel. 2004. Elemen-Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik. (terj.) Jakarta, Institut Studi Arus Informasi
McQuail, Denis. 2011. Teori Komunikasi Massa, Edisi-6 (terj). Jakarta. Salemba Humanika.
Siregar, Amir Efendi. 2014. Mengawal Demokratisasi Media, Menolak Konsentrasi Membangun Keberagaman, Jakarta, Penerbit Buku Kompas – Yayasan TIFA.
Syah, Sirikit. 2014 Membincangkan Pers, Kepala Negara dan Etika Media, Jakarta. Gramedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *