Setiap Tahun 500 Kasus Masuk Dewan Pers, Sebuah Kemajuankah?

Setiap Tahun 500 Kasus Masuk Dewan Pers / Selasa, 19 Mei 2015 16:34:16 WIB

Solo, Antara Jateng – Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan setiap tahun rata-rata sebanyak 500 kasus yang menyangkut soal pers dilaporkan kepada Dewan Pers.

Jumlah pengaduan itu cukup banyak dan hal itu bagus karena masyarakat sekarang telah sadar mengenai masalah tersebut, katanya di sela-sela diskusi “Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Spirit Pers Sebagai Agen Pembangunan Bangsa”, di Gedung Monumen Pers Nasional Solo, Selasa.

“Banyaknya pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat sekarang telah sadar untuk melakukan kontrol pers,” kata Bagir Manan sambil menambahkan masyarakat sekarang semakin cerdas dan juga bertanggung jawab untuk mengontrol pers.

Ia menjelaskan dari banyaknya kasus ini juga ada beberapa kasus yang bukan berasal dari lembaga atau intansi pers, tetapi ada oknum yang mengaku sebagai komponen pers.

Dikatakan pula, selain itu, ada pula permasalahan yang sebenarnya bukan dari ranah pers tetapi berhubungan dengan komponen jurnalistik. “Semua pengaduan tetap kami layani dan kami undang untuk mengetahui ranah perkaranya seperti apa,” katanya.

Acara tersebut dihadiri oleh kalangan pers dari berbagai media cetak dan elektronik dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Ini acara ketemu para komponen pers. Kami berdiskusi soal tanggung jawab pers sebagai agen perubahan bangsa supaya bangsa ini jauh lebih baik,” katanya.(Ant)

Membaca berita tersebut, menurut hemat saya, kita jangan cepat berbangga diri dulu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Bagir Manan, bahwa masyarakat sekarang semakin cerdas dan juga bertanggungjawab untuk mengontrol Pers, patut diapresiasi dan juga diuji lagi kebenarannya.

Patut diapresiasi dalam arti bahwa apa yang dilakukan masyarakat, yakni dengan mengadukan kasusnya ke Dewan Pers, menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat di dalam menyelesaikan kasusnya dengan menempuh jalan yang benar, yang sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Sikap masyarakat inilah patut diacungi jempol, karena mengedepankan musyawarah melalui Dewan Pers.

Dalam setiap delik pers, maka Dewan Pers-lah yang akan menjadi jembatan menyelesaikan konflik tersebut. Dewan Pers akan melakukan kajian mendalam atas sebuah kasus aduan. Jika ditemukan pelanggaran etika Pers maka media yang diperkarakan wajib meminta maaf kepada masyarakat. Namun jika media yang bersangkutan tidak beritikad baik maka Dewan Pers akan membantu masyarakat pelapor untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Di dalam mengelola sengketa pers, Dewan Pers juga selalu terbuka dalam setiap kasusnya, bahkan masyarakat luas pun dapat mengakses setiap kasusnya dengan mudah di laman Dewan Pers: http://www.dewanpers.or.id/page/pengaduan/risalah/

Kedua, patut diuji lagi kebenarannya, maksudnya adalah bahwa penyebutan 500 kasus pertahun itu, masihlah sedikit sekali jika dibandingkan jumlah media cetak dan eleltronik yang disadari atau tidak, kerap melakukan pelanggaran etika jurnalistik.

Berdasarkan data Dewan Pers 2014 terdapat sekira 567 media cetak, 1166 stasiun radio, 394 stasiun televisi, dan 211 media siber, yang jika ditotal secara keseluruhan berjumlah 2338 media yang terdata secara resmi di Dewan Pers, belum lagi jumlah media yang tidak terdata.

Selain itu bandingkan pula dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa.

Perbandingan ini, artinya tantangan bagi Dewan Pers dan lembaga-lembaga pengamat media serta masyarakat untuk tetap terus melakukan kampanye Literasi media, agar tercapai masyarakat yang sadar media.

Dengan demikian masyarakat yang sadar media semakin tinggi lagi dan media mainstream tidak bersikap seenak perutnya lagi dalam menyampaikan informasi dan memainkan agenda ekonomi politiknya untuk tujuan-tujuan yang kapitalistik serta menerapkan etika jurnalistik yang benar.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *