Dewan Pers: laporkan wartawan pemeras ke kepolisian

| 771 Views

“Segera melaporkan ke Polres dan Polda terdekat jika ada wartawan yang melakukan pemerasan, karena ini pidana,”

Jakarta (ANTARA news) – Dewan Pers mengimbau kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar melaporkan wartawan yang melakukan pemerasan ke pihak berwajib.

“Segera melaporkan ke Polres dan Polda terdekat jika ada wartawan yang melakukan pemerasan, karena ini pidana,” kata Anggota Dewan Pers Anthonius Jimmy Silalahi saat melakukan pertemuan dengan rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dan sejumlah wartawan dari Agam di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, pemerasan yang dilakukan wartawan telah melanggar kode etik jurnalistik dan pada umumnya mereka ini berasal dari media yang tidak terdaftar pada Dewan Pers.

Saat ini, tambahnya, jumlah media yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers sekitar 600. Sementara wartawan yang tergabung pada media tersebut sekitar 400.000 orang. Sedangkan wartawan profesional berjumlah sekitar 450.000 orang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dari 450.000 wartawan ini sekitar 20.000 orang yang telah mengikuti ujian kompetensi wartawan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada wartawan yang belum mengikuti ujian kompetensi wartawan agar mengikuti ujian.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Mulyadi mengatakan, kunjungan ini untuk menambah pengetahuan dan saling bertukar pikiran.

“Ini yang kami harapkan pada kunjungan tersebut dan akan kami lanjuti di Kabupaten Agam,” katanya.

Selain mengunjungi ke Dewan Pers, rombongan Pemkab Agam dan wartawan dengan jumlah 21 orang juga melakukan kunjungan ke LKBN Antara, Koran Sindo dan Pemkot Bandung.

Di LKBN Antara langsung disambut Dirut LKBN Antara Saiful Hadi.(Ant)

***

logo tolakamplop1Frase “wartawan pemeras” bukanlah istilah baru, sebelumnya ada juga istilah-istilah yang sama dengan “wartawan pemeras” misalnya “wartawan bodrex”, “wartawan amplop” dan “wartawan tanpa suratkabar”.

Istilah “wartawan pemeras” merujuk pada wartawan profesional dari media cetak, elektronik ataupun siber yang melakukan kegiatan pemerasan kepada narasumber baik pejabat ataupun masyarakat umum, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya dalam bentuk gratifikasi sejumlah uang, atau barang dan jasa.

Selain wartawan profesional ada juga orang atau pihak-pihak tertentu yang menjadikan profesi wartawan sebagai tameng untuk melakukan aktifitas pemerasan. Orang-orang seperti ini biasanya membuat media abal-abal dengan susunan redaksi dan alamat yang tidak jelas keberadaannya, yang jika didatangi ternyata bukan merupakan kantor redaksi sebuah media.

Wartawan media abal-abal seperti ini biasanya gampang terlihat, karena mereka pada umumnya rajin nongkrong, di kantor pemerintahan, kantor polisi atau pun pengadilan negeri setempat, sembari berpura-pura melakukan sebuah aktifitas peliputan sebuah berita.

Biasanya mereka akan berbaur dengan wartawan profesi dari media mainstream dan kepada wartawan sesungguhnya mereka akan mengaku dari media tertentu yang hanya terbit terbatas di kota tertentu dan tidak beredar secara regional atau pun nasional. Umumnya wartawan profesi pun akan enggan atau kalau bisa disebut “malas” untuk melakukan pengecekan terhadap media “rekan” mereka tersebut.

Di Pengadilan Negeri misalnya, wartawan pemeras ini kerap menyasar warga masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum dan diiming-imingi tidak akan diberitakan jika warga tersebut atau keluarganya membayar sejumlah uang terhadap ‘wartawan’ abal-abal tersebut. Wartawan seperti ini juga kerap mendatangi para pejabat publik yang ditenggarai terlibat dalam kasus korupsi, manipulasi dan sejenisnya. Pejabat yang mudah tertipu akan membayar sejumlah uang kepada “koordinator” wartawan pemeras tersbut dengan harapan kasus mereka tidak diberitakan.

Imbauan yang disampaikan anggota Dewan Pers Anthonius Jimmy Silalahi, bukanlah sekedar omong kosong, atau bukanlah sedekar menakuti para narasumber dan masyarakat luas lainnya. Imbauan Dewan Pers ini merupakan peringatan terhadap pelaku praktek pemerasan yang kerap terjadi mengatasnamakan media atau mengatasnamakan profesi wartawan, atau bahkan mengatasnamakan organisasi profesi wartawan yang belum diakui oleh Dewan Pers

Bagi narasumber atau masyarakat umum yang merasa dirugikan oleh praktek pemerasan ini bisa segera melapor ke pihak Kepolisian. Imbauan untuk melaporkan ke polisi ini pun harus disertai pendampingan dari Dewan Pers ataupun organisasi profesi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonsia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), yang tersebar di seluruh provinsi.

Mengapa harus didampingi oleh organisasi profesi wartawan atau jurnalis? Pertama, kawan-kawan anggota organiasi profesi tersebut dapat memberikan pendampingan dan arahan-arahan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Kedua, pendampingan dari organisasi profesi ini juga sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh wartawan pemeras dan kelompoknya yang karena merasa dirugikan atas tindakan hukum yang ditempuh oleh warga masyarakat.

Lantas bagaimana menghindari para wartawan/jurnalis pemeras ini dan membedakannya dengan wartawan/jurnalis profesional? Pertama, wartawan atau jurnalis di dalam bertugas selalu dibekali kartu identitas dan juga kartu nama yang berisikan nama, jabatan wartawan tersebut serta alamat kantor dan nomor telpon yang jelas dan bisa dihubungi.  Namun ini saja tidak cukup karena kartu seperti ini bisa dibuat di mall atau supermarket yang dalam hitungan menit saja sudah jadi. Kedua, wartawan atau jurnalis yang profesional pada umumnya tergabung di organisasi profesi seperti AJI, PWI dan IJTI, biasanya setiap organisasi profesi mengeluarkan kartu anggota yang masa berlakunya terbatas dan ditanda tangani oleh masing-masing Ketua Umum organisasi profesi tersebut. dan Ketiga, Dewan Pers beserta AJI, PWI dan IJTI telah mengeluarkan kesepakatan bersama, dimana wartawan atau jurnalis wajib mengikuti Uji Komptensi Wartawan (PWI) atau Uji Kompetensi Jurnalis (AJI dan IJTI). kartu dari Dewan Pers ini hanya akan dikeluarkan jika wartawan atau jurnalis tersebut telah berhasil lulus dalam ujian untuk menentukan kompetensinya sebagai wartawan atau jurnalis.

Kartu yang dikeluarkan Dewan Pers ini lah yang terpenting karena wartawan tersebut telah terdaftar sebagai wartawan yang memiliki kompetensi dalam dunia jurnalistik karena telah terikat pada Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers pada tahun 2006 silam. Jika ada wartawan atau jurnalis yang tidak memiliki kartu dari Organisasi profesi wartawan (AJI, IJTI dan PWI) dan juga kartu kompetensi dari  Dewan Pers ini, maka masyarakat berhak untuk meragukan dan menolak untuk diwawancarai wartawan yang bersangkutan.

Sekian,..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *