Kritik Keras Guru Besar UNHAN Soal Seragam Militer Jokowi, Perlukah?

                                             Jenderal ini berani larang presiden pakai seragam TNI

Reporter : Ramadhian Fadillah | Jumat, 5 Juni 2015 06:45
Merdeka.comGuru Besar Universitas Pertahanan Salim Said mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerapkali menggunakan pakaian tentara saat acara TNI.
 
“Saya juga ingatkan presiden agar presiden jangan biasakan menggunakan pakaian militer, sebab beliau itu sipil. Meski beliau sipil, beliau pemegang kekuasaan tertinggi tentara,” kata Salim saat berdiskusi dengan Jokowi di Istana, Jakarta, Kamis (4/6).
 
Salim mengingatkan, latar belakang Jokowi sebagai presiden bukan berangkat dari kalangan militer. Jokowi adalah warga sipil yang saat ini menjadi presiden. Walaupun sipil, seorang presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.
 
“Jadi dengan pakaian sipil pun tentara menghormati beliau (Jokowi). Beliau sangat senang dengan saran saya itu karena saya katakan janganlah kita yang sudah berhasil reformasi TNI, kita kembali ke masa lalu tanpa kita sadari,” jelasnya.
 
Dulu, di zaman Soekarno, Kepala Staf Angkatan Perang, Mayor Jenderal TB Simatupang juga pernah meminta Presiden Soekarno tak mengenakan seragam TNI atau uniform berbau militer. Saat itu Soekarno selalu mengenakan seragam seperti jas militer dengan aneka tanda jasa.
 
Alasannya hampir sama dengan yang disampaikan Said Salim. Jenderal Simatupang menganggap jika presiden menggunakan uniform atau seragam militer itu menunjukkan suatu mentalitas hanya orang yang berseragam yang patut dihormati.
 
Bung Karno pun sempat marah. Dia bercerita pada orang-orang Simatupang melarangnya memakai uniform. Simatupang pun berusaha menjernihkan masalah itu.
 
“Yang benar saya katakan adalah: Bung Karno saya sebagai Kepala Staf Angkatan Perang yang mengenakan uniform, memberi hormat pada Bung Karno yang tidak memakai uniform. Sehingga dengan demikian masyarakat melihat bukan yang memakai uniform itu yang tinggi, tetapi yang tidak memakai uniform,” kata Simatupang menjelaskan masalah itu dalam buku Percakapan Dengan DR TB Simatupang terbitan BPK Gunung Mulia.
 
Menurut Simatupang, tentara profesional adalah tentara yang tunduk pada pemerintahan sipil. Tanpa perlu presiden mengenakan atribut militer apa pun, TNI selalu siap menuruti perintah presiden.[ian]
 
 
 ***
berita_86147_800x600_Salim_Said
Prof Salim Said

Menanggapi berita pada laman Merdeka.com tersebut, sudah sewajarnya jika “Kritik keras” Guru Besar Univeristas Pertahanan, Salim Said, tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerapkali menggunakan pakaian militer saat acara-acara TNI, patut dipertanyakan kembali. Tidak tanggung-tanggung, Salim Said yang juga pengamat intelejen dan strategi militer ini dalam kritiknya membandingkan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Soekarno saat dikritik Djendral Major Tahi Bonar Simatupang yang akrab dipanggil “Pak Sim”, mantan Kepala Staf TNI, pasca meninggalnya Jenderal Soedirman dan mundurnya Letjen Oerip Soemohardjo dari ranah militer.

Dalam upaya menegakkan supremasi sipil atas militer, maksud baik dalam bentuk “kritik keras” ini patut diapresiasi dengan baik. Namun jika kemudian membandingkan kritik yang Salim Said sampaikan kepada Jokowi sama dengan kritik Pak Sim kepada Bung Karno jelas jauh panggang dari api, karena tidak sesuai dengan konteks jaman dan watak kedua pemimpin sipil tersebut.

soekarno
DR. Ir. Soekarno

Pertama, “tidak sesuai dengan konteks jaman” karena kritik tersebut justru menunjukkan bahwa Prof. Salim Said tidak memahami esensi sejarah kenapa Bung Karno menggunakan seragam ala militer. Jika kita melihat di masa pendudukan Jepang, Bung Karno dan rekan-rekan pemudanya, justru yang meminta Jepang untuk menyelenggarakan pembentukan milisi untuk membela dan mempertahankan tanah airnya sendiri dari serangan sekutu. Militer fasis Jepang kemudian menyanggupi dan akhirnya terbentuklah pasukan Pembela Tanah Air (PETA), Keibodan dan Seinendan. Sebagai tokoh politik yang ber”kolaborasi” dengan Jepang, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para pemuda pergerakan Indonesia. Sehingga mereka beramai-ramai masuk ke dalam ketiga organisasi milisi fasis Jepang tersebut hingga masa Kemerdekaan.

Pasca Revolusi 17 Agustus, Bung Karno-lah jualah yang melahirkan militer, dengan meminta para pemuda mantan PETA, Seinendan dan Keibodan untuk bergabung bersama dalam milisi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan kemudian organisasi milisi ini berganti nama menjadi organisasi militer yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan karena kebutuhan perjuangan politik maka TKR berubah lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan akhirnya berubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Di masa-masa terbentuknya milisi perjuangan (BKR) hingga jadi tentara profesional yang tergabung dalam organisasi militer (TKR, TRI, TNI) apakah masih layak juga menyebut Bung Karno seorang sipil?, Tentu saja tidak, karena bagi saya Bung Karno sudah bukan sosok sipil lagi, melainkan sudah menjadi sosok militer. Bung Karno yang lebih fasih berpolitik, justru mempercayakan perjuangan militer itu kepada para pemuda yang dipimpin Soedirman dan memberinya pangkat Kolonel untuk memimpin tentara dari berbagai kesatuan dan kelompok. (Panglima Soedirman kemudian meninggal dunia karena sakit pada tahun 1950, saat usianya baru 27 tahun).

Djenderal_Major_TB_Simatupang
Djenderal Majoor T.B. Simatupang

Jika di tahun 1950-an Bung Karno “marah” atas kritik Pak Sim, bukan tanpa sebab. Keduanya, baik Pak Sim maupun Bung Karno dalam posisi sama-sama benar dan sama-sama salah. Pak Sim, sosok cerdas, tentara intelektual dan konseptor “Sapta Marga” dan konsep-konsep dasar TNI lainnya, memang tentara tulen (profesional) yang dilahirkan melalui pendidikan militer, Akademi Militer Breda di Bandung. Sebagai perwira lulusan Akademi Militer (Hindia Belanda), tentu akan berpandangan bahwa seorang tentara ya harus dilahirkan melalui pendidikan militer dan penggunaan simbol-simbol militer pun tidak boleh sembarangan.

jokowi1
Presiden Joko Widodo

Kedua, sebagai Panglima Tertinggi TNI-POLRI, wajar saja Jokowi mengenakan seragam militer. Bahkan jika kita perhatikan, maka seragam militer Jokowi itu justru dipersiapkan sendiri oleh para perwira militer dan bukan oleh serta atas kemauan Jokowi. Jokowi mengenakan seragam militer karena Jokowi diangkat sebagai warga kehormatan TNI dan warga kehormatan pasukan khusus dari semua angkatan di TNI, itu sebabnya ada pose Jokowi dalam seragam Kopassus TNI AD, Denjaka Marinir TNI AL dan Korphaskas TNI AU. Apalagi seragam itu hanya dikenakan selama berada di dalam lingkungan militer, selebihnya Jokowi tidak pernah mengenakan pakaian seragam militer tersebut di luar kesatrian atau digunakan sehari-hari selama menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI-POLRI.

Ketiga, Secara politik, saya melihat bahwa pemberian seragam militer kepada Jokowi adalah sebagai bentuk pengakuan kalangan militer Indonesia terhadap kehormatan dan supremasi sipil Indonesia. Militer apalagi pasukan khusus, justru sangat bangga memiliki warga sipil yang menjadi panglima tertinggi mereka. Ini artinya militer Indonesia, mengakui dan menghormati proses politik yang telah terjadi yang memilih Jokowi sebagai Presiden dan Panglima tertinggi di republik ini.(Gen)
***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *