Fabian Januarius Kuwado Kuasa hukum Setya Novanto, Razman Nasution menunjukan Laporan Polisi terhadap Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan di Bareskrim Mabes Polri, Senin (14/12/2015).

Laporkan Pemred Metro TV ke Bareskrim, Setya Novanto Tidak Paham Regulasi Media

Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Komentar Pemred “Metro TV”

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan belum mengetahui bahwa dirinya dilaporkan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

Meski demikian, Putra tidak mempersoalkan laporan itu.

“Saya belum terima informasi apapun terkait laporan itu. Tapi itu hak dia (Novanto). Setiap warga negara kan memiliki hak melaporkan apa yang tidak diinginkannya,” ujar Putra saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2015).

Namun, Putra menegaskan bahwa apa yang dilakukan Metro TV adalah bagian dari kerja pers yang tentunya sejalan dengan undang-undang dan kode etik jurnalistik.

Jika ada pihak yang mempersoalkan pemberitaan, seharusnya menggunakan hak jawab, bukan melapor ke aparat penegak hukum.

“Apa yang Metro TV lakukan adalah murni tugas jurnalistik. Jika ada pihak yang merasa membutuhkan keseimbangan pemberitaan, ya seharusnya menggunakan hak jawab,” ujar Putra.

Jika ada persoalan dalam pemberitaan lalu dilaporkan ke penegak hukum, Putra mengatakan bahwa hal itu mengancam kebebasan pers dan dapat berakibat kriminalisasi.

Setya Novanto lewat pengacaranya Razman Nasution, melaporkan Putra Nababan selaku Pemred Metro TV ke Bareskrim Polri, Senin sore.

Novanto melaporkan Putra atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik dan fitnah Novanto, kata Razman, terlihat pada pemberitaan Metro TV, beberapa waktu terakhir.

Di sela-sela pemberitaan persidangan kode etik Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Metro TV mengait-ngaitkan Novanto dengan pembelian pesawat amphibi dari Jepang.

“Di situ tiba-tiba dikaitkan Pak Novanto loby untuk membeli pesawat amphibi. Ini kok jadi melebar ke mana-mana. Pak Novanto itu sudah pastikan dia tidak ada loby. Saya lihat Metro TV ini memang sengaja mencemarkan Pak Novanto,” ujar Razman.(*)

Silahkan lihat berita di laman asal: http://nasional.kompas.com/read/2015/12/14/20465501/Dilaporkan.ke.Bareskrim.Ini.Komentar.Pemred.Metro.TV.

 

Tanggapan Saya

Sebagai ruang publik atau public space, media dalam hal ini MetroTV memang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membangun opini publik. Di Amerika Serikat misalnya, media dianggap sebagai “penjaga demokrasi”, itu sebabnya media dimasukkan ke dalam undang-undang dasar Amerika Serikat dan menjadi bagian dari “pilar keempat demokrasi selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Peristiwa dilaporkannya Pemimpin Redaksi (Pemred) MetroTV  ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dengan tudingan pasal “pencemaran nama baik” oleh Setya Novanto dan kuasa hukumnya menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan kuasa hukumnya tersebut atas Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran serta Kode Etik Jurnalistik, yang disahkan Dewan Pers pada 2006 lalu.

Peristiwa pelaporan ini menunjukkan bahwa baik Setya Novanto dan kuasa hukumnya adalah orang-orang pintar yang kerap melanggar aturan atau regulasi yang sudah diatur sebelumnya. Mengapa saya sebut demikian? Karena sudah 16 tahun Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan sudah 13 tahun Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran hadir di republik ini, dan sudah 9 tahun Kode Etik Jurnalistik juga hadir dan disahkan oleh Dewan Pers republik ini.

UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan produk resmi dari badan legislasi DPR yang dalam hal ini adalah Komisi III DPR RI yang kemudian disahkan oleh Presiden RI dan masuk dalam lembaran negara RI, yang artinya semua lapisan masyarakat Indonesia dari kaum elit borjuis hingga warga miskin di seluruh pelosok Indonesia wajib mengetahuinya dan taat pada undang-undang tersebut dan produk turunannya.

Bagi saya dan mungkin seluruh Rakyat Indonesia, waktu 16 tahun adalah waktu yang seharusnya lebih dari cukup bagi Setya Novanto dan juga para kuasa hukumnya untuk belajar dan mempelajari regulasi media di Indonesia. Apalagi Setya Novanto adalah salah satu pemimpin tinggi lembaga negara, akan tetapi tindakan, sikap dan perilakunya tidak menunjukkan sikap dan etika sebagai negarawan sejati.

Seperti yang kita ketahui bersama, Setya Novanto adalah Ketua DPR RI periode 2014-2019. Di DPR RI, Setya Novanto bukanlah anggota DPR kemarin sore, karena dia sendiri sudah kali ketiga terpilih dari daerah pemilihan provinsi yang bangga dengan kemiskinannya yang bernama NTT.

Jika merasa berita MetroTV menyudutkannya, seharusnya Setya Novanto dan penasehat hukumnya melaporkan hal-hal yang terkait dengan berita atau pemberitaan MetroTV itu ke Dewan Pers sebagai lembaga yang paling berwenang memediasi sengketa pers dan bukan ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam proses mediasi ini ada beberapa tahapan-tahapan untuk menilai apakah MetroTV sudah melakukan pelanggaran Etika Jurnalistik atau tidak, jika melanggar maka MetroTV wajib memuat Hak Jawab Setya Novanto sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga kasus Setya Novanto dan MetroTV segera disikapi Bareskrim Mabes Polri dengan menyerahkan penanganan sengketa pers ini kepada Dewan Pers, yang memang telah memiliki MoU dengan Mabes Polri. Terkait kasus pelaporan ini, besar harapan saya, tindakan Setya Novanto dengan melaporkan Pemred MetroTV ke Bareskrim Mabes Polri dengan tudingan pasal pencemaran nama baik tidak terulang lagi dimasa yang akan datang, dan tidak ditiru oleh seluruh lapisan masyarakat, agar tidak menjadi laporan yang salah alamat.

Harap diingat dan dicatat, bahwa setiap sengketa pers, wajib dilaporkan kepada Dewan Pers karena Dewan Pers adalah satu-satunya lembaga mediasi dan verifikasi penyelesaikan atas kasus-kasus sengketa pers di Indonesia dan jangan main hakim sendiri. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *