Indonesia Melawan Korupsi dan Intoleransi

Disadari atau tidak, perilaku korupsi dan intoleransi merupakan sisa-sisa warisan kolonial yang masih tertanam kuat di alam bawah sadar bangsa Indonesia. Keduanya ibarat “kerikil di dalam sepatu” bangsa yang harus segera dibuang keluar, agar bangsa ini dapat berlari mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain di dunia.

Era reformasi melahirkan UU Anti-Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan Tipikor, namun tidak serta-merta membuat budaya korupsi tuntas hingga keakar-akarnya, dimana para pelaku korupsi selalu memiliki cara untuk berkelit dari jerat hukum pidana dan tidak sedikit aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan sipir penjara yang masih “memberi ruang” kepada mereka.

Namun, saya percaya bahwa proses pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung saat ini masih tetap didukung rakyat karena masih banyak generasi muda yang optimis bahwa korupsi dapat diberantas.

Ada beberapa hal yang menurut saya dapat dijadikan pertimbangan melawan korupsi, salahsatunya adalah dengan melakukan amandemen UU Anti-Korupsi dan membuatnya lebih bergigi dengan menambahkan beberapa pasal antara lain: Pertama, pasal pemiskinan bagi koruptor dimana semua harta bendanya disita menjadi milik negara. Kedua, pasal menghukum koruptor dengan melakukan kerja sosial melayani masyarakat miskin melalui lembaga-lembaga sosial yang terakreditasi pemerintah. Ketiga, pasal mencabut hak politik, dalam hal ini hak untuk dipilih bagi para koruptor selama tiga kali masa pemilihan. Keempat, pasal sangsi bagi parpol pengusung calon kepala daerah yang terbukti korupsi untuk tidak dapat mengikuti pilkada di suatu daerah selama satu periode pemilihan.

Seperti halnya korupsi, sikap dan perilaku intoleransi menjadi ‘pekerjaan rumah’ bersama seluruh elemen bangsa. Tidak sedikit pelaku intoleransi baik perorangan maupun ormas yang berlindung dibalik gegap-gempitanya demokrasi pasca reformasi. Sudah menjadi rahasia umum jika praktek intoleransi ormas justru “didukung” oknum aparat negara baik polisi maupun militer. Semuanya kembali lagi kepada sikap tegas pimpinan Polri dan TNI serta Presiden sebagai panglima tertinggi TNI dan Polri.

Dalam hemat saya, praktek intoleransi hanya bisa diatasi jika negara, dalam hal ini aparat keamanan tidak memberikan ruang kepada para pelaku intoleranasi. Hal ini sudah terbukti di beberapa tempat di Indonesia, semisal di Semarang dan Sukoharjo, Jawa Tengah, dimana polisi tidak memberikan ruang kepada warga dan ormas pelaku intoleransi untuk melakukan tindakan persekusi. Selain sikap tegas aparat, warga sipil pun wajib membangun komunikasi antar kelompok baik itu kelompok agama, atau pun kelompok-kelompok sosial masyarakat lainnya. Dengan demikian, akan terbangun ruang keterbukaan dan saling memahami antar komunitas dan kelompok masyarakat, sehingga praktek-praktek intoleran dapat diredam dengan sendirinya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *