Partai Demokrat Kecewa, Bawaslu Ijinkan Eks Napi Korupsi Nyaleg

Berita KOMPAS.com hari ini memuat berita tentang Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi yang mengatakan, partainya sangat kecewa atas putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan sejumlah calon legislatif (caleg) berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

Menurut Didi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba menjadi caleg sudah tepat. Menurutnya ketiga kategori eks napi tersebut memang tidak patut dan tidak layak menjadi caleg.

“Janganlah seolah-olah negeri ini kekurangan orang-orang baik, sehingga untuk jabatan mulia dan terhormat sebagai wakil rakyat terkesan diobral kepada siapapun bahkan bahkan mantan napi kejahatan berat,” kata dia.

Didi meminta Bawaslu segera membatalkan para caleg koruptor tersebut. Jika tidak, nama baik Bawaslu akan menjadi pertaruhan di tengah kecaman dan kekecewaan publik yang dalam terhadap kejahatan korupsi yang masih marak terjadi.

Sebelumnya, Bawaslu meloloskan sejumlah mantan koruptor menjadi bakal caleg 2019. Mereka berasal dari Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba, dan terakhir dari DKI Jakarta. Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bacaleg dengan alasan berpedoman pada UU Pemilu, bukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018. UU Pemilu tak melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Bagi saya, mengeluhkan soal kebijakan Bawaslu mengijinkan eks napi koruptor ikuti Pileg 2019 itu sah-sah saja, Namun harus juga diingat bahwa PKPU itu bukan undang-undang yang masuk di dalam lembaran negara. Selain itu, ada satu hal yang dilupakan KPU dan Didi Irawadi, yakni selama pengadilan tidak mencabut hak memilih dan dipilih maka seorang warga negara siapa pun dia (termasuk koruptor) masih berhak untuk mengikuti proses pemilu.

Apa yang disampaikan Didi Irawadi tersebut sebenarnya hal yang sangat normatif dan sekaligus paradoks. Normatif karena sebagian besar rakyat Indonesia memang menolak korupsi, namun partai politik masih saja bersikap permisif terhadap koruptor. Artinya baik caleg yang mantan napi korupsi atau pun parpol sama-sama tidak peka dan tidak punya rasa malu terhadap kehendak rakyat.

Kita sudah tahu bersama bahwa di dalam proses pemilihan umum, baik legislatif atau pun kepala daerah, yang menjadi penentu utama adalah partai politik. Jika parpol tidak ingin citranya rusak maka sebaiknya tidak memasukkan mantan napi korupsi sebagai calon yang diunggulkan. Namun jika calon yang diunggulkan tersebut kemudian terpilih dan dimasa penugasannya ia melakukan tindak pidana korupsi maka idealnya KPU memberikan rekomendasi kepada pengadilan agar parpol tersebut diberi sanksi untuk tidak boleh mengajukan calon atau bahkan mengikuti satu kali masa pilkada dan pileg di suatu daerah. Kenapa demikian? Karena selama ini koruptor dipecat dan ditinggalkan oleh partainya demi menjaga citra partai, buat saya itu tidak fair. Maka partainya pun wajib dihukum/diberi sanksi tegas agar partai politik menjadi jera untuk mencalonkan orang yang punya bakat tidak jujur.

Bicara soal Partai Demokrat dan korupsi, kita akan diajak mengingat dan tidak melupakan iklan kampanye Partai Demokrat dalam saat Pilpres 2009. Jargon yang sangat terkenal saat itu adalah “Katakan tidak pada korupsi” dimana Ketua Umum, Sekjen, Bendaraha Umum dan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat ikut main sebagai bintang iklan partai tersebut. Namun tidak sampai 2 tahun masa kepemimpinan SBY, munculah beragam kasus mega-korupsi yang melibatkan para petinggi Partai Demokrat, bagaimana Anas Urbaningrum (ketua umum) , Nazaruddin (bendahara umum) dan Angelina Sondakh (wabendum). Hingga berlanjut ke beberapa menteri, semisal Jro Wacik (menbudpar), Sutan Batoegana (esdm).

Dalam catatan media Tirto.id Didi Irawadi Syamsudin pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi III di bagian Hukum, HAM, Keamanan dan pengurus antikorupsi di Fraksi Partai Demokrat pada periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Semasa dia menjabat sebagai wakil rakyat, pada tahun 2012 Muhammad Nazaruddin menuduh Didi Irawadi Syamsuddin melakukan korupsi untuk penerimaan uang sebesar 5.000 dollar AS di komisi III. Didi Irawadi pun membantah tudingan Nazar itu, jikalau tuduhan Nazaruddin tidak benar.

Sumber: Kompas.com, Tirto.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *