Gagalnya Revolusi Mental

Sehari setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami di Donggala, Palu dan Sigi Sulawesi Tengah, entah siapa yang mengomando warga Kota Palu untuk melakukan aktifitas “penjarahan” di minimart setempat.

Dalam situasi darurat bencana, “penjarahan” atas minimart dan toko-toko makanan dan minuman dapat dimaklumi sebagai bagian dari cara bertahan hidup sementara warga, hingga akhirnya bantuan yang sebenarnya tiba. Apa yang dilakukan warga Kota Palu itu sebagai sesuatu yang wajar dan bisa terjadi dimana pun, mengingat masih banyaknya akses transportasi seperti bandara, pelabuhan dan jalanan yang rusak parah akibat goncangan gempa berkekuatan 7,4 skala richter.

Namun, sayangnya, warga yang melakukan “penjarahan” ini ada juga yang kemudian menjangkau toko-toko sepatu dan pakaian, bahkan ada yang masuk ke showroom mobil, entah apa yang dicari di ruang pamer kendaraan tersebut, semua diporak-porandakan warga seperti yang terekam dalam beberapa video yang banyak beredar di media sosial.

Fenomena pasca bencana yang dengan sengaja direkam dalam video berdurasi pendek dan menjadi viral di dunia maya ini, membuat warga dunia maya mulai mencari siapa pihak yang wajib disalahkan atas munculnya fenomena pasca gempa ini. Salah satunya adalah men-stigma, bahwa anarkisme massa yang terjadi di Palu adalah akibat gagalnya Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo.

Cemooh terhadap revolusi mental yang “gagal”, kerap dilontarkan kelompok oposisi. Di satu sisi, revolusi mental sedang berproses dengan kerja, kerja, dan kerja untuk mencapai tujuan cita-cita kemerdekaan yang hakiki yakni masyarakat yang adil dan makmur. Sementara disisi lain tidak sedikit warga dunia maya yang mengubungkan aktifitas anarkisme massa dan penjarahan di lokasi bencana ini dengan gagalnya revolusi mental.

Tulisan ini tidak bermaksud membela siapa-siapa, namun kita semua punya simpati dan empati atas dampak dari bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Pertanyaannya apakah bisa merubah mental seseorang dalam 4 tahun kerja? kalau ada masyarakat di satu kota punya mental “menjarah” seperti yang terjadi di Palu, apakah negara ini harus bersikap otoriter seperti di Cina saat “revolusi kebudayaan”nya?. Penjarah dan maling ya wajib dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukan malah menghakimi sebuah proses “revolusi mental” yang sedang berlangsung menuju tujuan yang lebih baik.

Revolusi mental memang “gagal”, karena tidak sedikit warga dunia maya yang gagal paham dengan visi revolusi mental itu sendiri. Bahwa revolusi mental itu sebuah proses yang mungkin saja tidak ada ujungnya karena yang namanya proses itu sifatnya dinamis dan terus berubah, jadi jika ada warga yang gagal paham, itu karena mereka tidak mau atau enggan keluar dari zona nyaman, dan selalu mencari kambing hitam untuk disalahkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *